Revitalisasi Mangrove Pesisir Utara Jawa Perlu Dilakukan Bersama-sama
Cirebon,- Fungsi ekosistem mangrove di Pesisir Utara tidak hanya berhenti pada gerakan penanaman mangrove saja. Harus ditindaklanjuti dengan gerakan penanaman dan pemeliharaan mangrove.
Gerakan penanaman dan memelihara mangrove tersebut juga harus dilakukan bersama-sama. Keterlibatan pihak swasta, akademisi, komunitas, pemerintah dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk melestarikan wilayah pesisir Cirebon.
Oleh karena itu, Lajnah Cinta Tanah Air dan Lajnah Ekonomi Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah (Jatman) menggelar rangkaian kegiatan program “Sabuk Hijau Pantai Utara Jawa”.
Kegiatan yang dihadiri pemerintah Kabupaten Cirebon, akademisi, pengiat mangrove, pengusaha, hingga media ini berlangsung di Mako Lanal Cirebon, Jalan Kesunean, Kota Cirebon, Jumat (17/9/2021).
Dalam sarasehan tersebut, meeting hybrid dilakukan secara fisik dan online, bersama segenap pentahelix lingkungan diantaranya : Danlanal Cirebon, Laksma Heri Suyanto, Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Cimanuk Citanduy, Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Grow Up Institute, Forum Bisnis Cirebon, Lintang Nuswantara, Kuwu Desa Ambulu, Pegiat mangrove Desa Ambulu, Desa Pasindangan, Desa Bondet, Desa Mundu, Desa Gebang, Desa Pengarengan, Media Radar Cirebon dan About Cirebon.
Dr. Nurul Chamidah, salah satu akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang juga Pakar Komunikasi Aktor Pembangunan mengatakan program Sabuk Hijau Pantai Utara Jawa, salah satu lokus kegiatannya berupa penanaman mangrove atau revitalisasi mangrove pesisir Utara Jawa itu diadakan di dua lokasi, yakni Cirebon dan Pekalongan.
“Kita bekerja sama dengan Lanal Cirebon, sebagai wilayah kekuasaan TNI Angkatan Laut, karena ini berkaitan dengan progam TNI AL yaitu pembinaan daerah pesisir,” ujar Nurul, kepada About Cirebon.
Dalam program ini, kata Nurul, menggambarkan bagaimana kritisnya pantai Utara Jawa dan juga diperlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat. Program besar ini dan masalah besar ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya terutama dari pemerintah.
“Keterlibatan pemerintah, kepastian hukum, serta pelaksanaan dan pembinaan pengawasan ini yang perlukan. Sehingga pertemuan ini untuk menyatukan semua stakeholder yang memiliki kesamaan visi misi, ketertarikan yang sama terhadap revitalisasi kawasan pesisir ini,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, dalam pertemuan ini mengundang dari akademisi, pebisnis, media, pemerintah, dan juga masyarakat. Dari masyarakat inilah orang-orang yang memiliki kecenderungan ketertarikan, seperti dari mahasiswa, pecinta alam, pegiat lingkungan,” sambungnya.
Harapannya, kata Nurul, program besar ini masyarakat yang menjadi penggiat diberikan apresiasi dan apa yang mereka lakukan tidak sendiri, karena ada yang mendampingi.
Selain itu, tambah Nurul, tindak lanjut dari program ini bukan sekedar hanya wacana atau diseminarkan dan dikonsepkan. Namun, harus dilakukan dengan tindakan nyata dengan membuat komitmen bersama.
“Grand desain konsep pengembangan pesisir Cirebon khususnya, itu akan kita konsep bersama dan kita akan sampaikan kepada pemerintah pemangku daerah sebagai pemilik kebijakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Komandan Lanal Cirebon, Letkol Laut (P) Afif Yuhardi Putera, S.E., M.M., M.A., mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut mempunyai dinas pembinaan potensi maritim, tidak bisa bekerja sendirian.
“Karena jika dikerjakan bersama-sama akan menghasilkan sesuatu hal yang besar. Sedikit-sedikit dari setiap orang hasilnya akan berasa,” ujarnya.
Menurut Afif, kepedulian bangsa kita terhadap mangrove ini konsennya lumayan baik. Sehingga, Afif berharap, pertemuan awal ini merupakan langkah untuk membuat kebijakan kearah yang lebih besar. (AC212)
