Wali Kota Cirebon Lantik 4 Pejabat Eselon II, Berikut Nama-namanya
Cirebon,- Wali Kota Cirebon Drs. Nashrudin Azis melantik empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon. Pelantikan berlangsung di Ruang Adipura Kencana, Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Jumat (23/9/2022).
Empat pejabat eselon II yang dilantik hari ini yakni dr. Yuni Darti, SpGK sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Wandi Sofyan, SSTP sebagai Kepala DPRKP, dr. Hj. Siti Maria L sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Siti Solecha S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kota Cirebon.
Wali Kota Cirebon, Drs. Nashrudin Azis usai pelantikan mengatakan pelantikan pejabat eselon II merupakan bagian dari open biding pejabat tinggi pratama yang digelar beberapa hari yang lalu.
Setelah masa pandemi COVID-19, lanjut Azis, ingin bangkit lebih cepat dan ini ada dipundak pejabat tinggi pratama yang dilantik hari ini.
“Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik ini untuk segera beradaptasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya usai pelantikan.
Sepeti Dinas Lingkungan Hidup, kata Azis, bagaimana caranya terjadi perubahan tentang kebersihan Kota Cirebon. Kemudian, DPRKP bagiamana mewujudkan Kota Cirebon ini tertata lingkungannya dan indah kotanya.
Selain itu, Azis menekankan kepada Sekretaris DPRD Kota Cirebon menjadi sebuah jembatan antara eksekutif dengan legislatif, untuk membangun sinergitas yang lebih tinggi lagi.
Pihaknya juga menekankan kepada Dinas Kesehatan, karena pasca Pandemi COVID-19 ini bermunculan penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh masyarakat. Didalamnya ada penyakit menular dan menjadi musuh masyarakat contohnya TBC, utamanya kekurangan gizi yang mengarah pada stunting.
“Ini semuanya harus mendapatkan prioritas. Agar bisa berhasil, tentunya Kepala Dinas yang bersangkutan harus memiliki kemampuan dan semangat yang luar biasa,” ungkap Azis.
Kepada empat pejabat yang hari ini dilantik, kata Azis, akan mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depan. Dengan sisa waktu pemerintah yang sekarang tinggal 1,5 tahun, tentunya ini waktu yang singkat untuk mengejar capaian target visi misi yang telah menjadi peraturan daerah. (HSY)
