Cegah Krisis Pangan, Wagub Jabar Imbau Para Petani di Kabupaten Cirebon Tidak Jual Lahan
Cirebon,- Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E hadir dalam acara Climate Smart Agriculture Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project Farmer’s Field Day CSA Simurp Scaling Up Balai Penyuluhan Pertanian. Kegiatan itu berlangsung di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (8/8/2023).
Dalam kegiatan itu, Uu menjelaskan produksi gabah kering giling (GKG) di Jawa Barat terus meningkat. Provinsi Jawa Barat pun tercatat sebagai daerah produksi terbanyak kedua di Indonesia.
Namun begitu, kata Uu, luas lahan pertanian padi di Jawa Barat terus menyusut, karena adanya alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman penduduk.
“Ini merupakan bagian dari konsekuensi dari kemajuan suatu daerah. Tahun 2042 diprediksi jumlah penduduk akan bertambah menjadi 62 juta jiwa. Pertambahan ini, dikarenakan adanya urbanisasi, bukan kelahiran asli warga Jawa Barat,” kata Uu.
Pihaknya juga mengimbau kepada para petani, agar tidak menjual lahan pertanian meskipun ada kenaikan harga jual tanah. Karena, menurut Uu, setiap petani yang menjual lahan pertaniannya, dipastikan tidak bakal kembali membeli lahan pertanian.
“Kondisi itu dipastikan membuat lahan pertanian terus menyusut. Jangan menjual, harus meningkatkan produksi padi. Karena kalau tidak, Jawa Barat bakal mengalami krisis pangan,” katanya.
“Ini juga menimbulkan efek domino. Saya tidak mau Jabar seperti 50 tahun lalu, dimana banyak antrean hanya untuk mendapatkan beras,” sambung Uu.
Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengharapkan, regenerasi petani di Kabupaten Cirebon bisa berjalan untuk menjaga produktivitas pertanian serta mencegah terjadinya krisis pangan.
Sebagian besar petani di Kabupaten Cirebon, kata Imron, kini mulai meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut terjadi, karena sektor pertanian tidak lagi menjanjikan bagi para pelakunya.
“Sebaliknya, pertanian menjadi salah satu sektor yang bertahan dalam kondisi apapun, termasuk saat pandemi Covid-19,” ujar Imron.
Selain itu, Imron juga meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk memperbaiki tata kelola air bagi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, saat musim kemarau, sejumlah lahan pertanian milik masyarakat di Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan suplai air secara maksimal.
“Seperti contoh di Gegesik, sekarang para petani kesulitan air,” pungkas Imron. (HSY)
