Anggaran BOSP di Cadisdik Wilayah X Jawa Barat Terserap 99,02 Persen
Cirebon,- Menjelang akhir tahun, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat menggelar Penatausahaan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang SMA/SMK/SLB Negeri Tahun 2023.
Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (12/12/2023).
Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Ambar Triwidodo mengatakan dalam kegiatan ini menghadirkan 77 sekolah negeri yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X seperti Kabupaten Cirenon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
“Alhandulillah, kegiatan ini juga dihadiri Pak Kajari, sekaligus memberikan materi tentang pencegahan tindak pidana korupsi ataupun penyalahgunaan pengelolaan anggaran BOS di sekolah,” ujar Ambar usai kegiatan.
Dalam kesempatan itu juga, KCD Wilayah X memberikan penilaian kepada kepala sekolah. Hal tersebut, menurut Ambar, sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 bahwa setiap tahun kepala sekolah untuk mengabarkan kinerjanya, harus memiliki nilai kinerja baik melalui kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah.
“Jadi ini menjadi catatan, kalau dua tahun berturut-turut di bawah baik kepala sekolah tersebut akan diberhentikan dan dikembalikan menjadi guru,” jelasnya.
Terkait evaluasi, kata Ambar, semua berjalan baik, walaupun tidak ada yang sempurna. Bahkan keterserapan anggaran di KCD Wilayah X, menurut Ambar, mencapai 99,02 persen, baik dari BOSP maupun Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
“Tinggal ke depan, mohon untuk teman-teman media dan masyarakat untuk sama-sama, karena tidak bisa kami sendiri harus ada kolaborasi, agar terus mengedukasi kepala sekolah. Ini menjadi titik awal untuk mengawal proses itu dengan baik, sehingga apa kita harapkan pendidikan bermutu di wilayah X bisa terlaksana,” ungkapnya.
Dari total anggaram BOSP untuk di KCD Wilayah X, kata Ambar, nilainya mencapi lebih dari Rp 300 miliar. Sementara, untuk anggaran BOPD dari Jabar yang tadinya untuk 12 bulan, namun saat ini hanya 6 bulan, tapi penggunaanya harus 12 bulan.
“Kami berpesan untuk kepala sekolah untuk tetap semangat, jangan takut mengambil keputusan. Selama kita benar, mengikuti regulasi dengan baik, baik itu pengelolaan anggaran, sekolah lainnya,” pungkas Ambar. (HSY)
