Pendidikan Sangat Penting Bagi Bangsa Indonesia

JAKARTA-Pendidikan merupakan modal dan aset yang sangat berharga bangsa Indonesia. NasDem akan berjuang sekuat mungkin untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan berbagai regulasi dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik melalui parlemen maupun eksekutif. Salah satu yang ditarget adalah memperbaiki kualitas pengajar atau guru agar disparitas pendidikan di desa dan kota tidak jauh.

Dengan pendidikan yang berkualitas akan membuat Indonesia menjadi negara maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Bahkan, dengan pendidikan, potensi korupsi bisa diminimalisir.

“Guru-guru dipersiapkan bagaimana mengimplementasikan kurikulum yang sudah dirumuskan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pendidikan, Nining Indra Saleh, Senin (2/18).

Setelah kualitas guru sudah memadai, NasDem konsentrasi bagaimana memperbaiki infrastruktur pendidikan dan fasilitas penunjang sekolah. “Fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium dan lainnya. Kita harus memberikan perhatian khusus dalam membangun fasilitas sekolah,” katanya.

Dalam hal ini, Nasdem bekerjasama dengan pemerintah daerah dan para anggota legislatif di masing-masing daerah. Kalau fasilitas sekolah bagus, tidak perlu lagi ada murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas harus hijrah ke kota.

Program berikutnya beasiswa untuk rakyat tidak mampu. Kata Nining, Program Indonesia Pintar (PIP) yang ada saat ini sudah baik, tapi perlu dikembangan dan ditingkatkan lagi.

“Program ini sangat membantu untuk membayar SPP, membayar baju, buku,” katanya.

Tak hanya beasiswa di dalam negeri, NasDem juga mendorong agar beasiswa kuliah di luar negeri ditingkatkan, karena minat mahasiswa Indonesia untuk kuliah di luar negeri cukup besar.

Dikesempatan berbeda, politisi Partai NasDem Muhammad Farhan mengatakan ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah memang sebuah masalah besar. Karena bagaimana pun, kata dia, tugas utama dari seluruh lapisan untuk memastikan terjadi pemerataan dalam pendidikan.

“Pertama akses terhadap fasilitas pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama merata,” katanya.

Caleg NasDem Dapil Jawa Barat I meliputi Kota bandung dan Kota Cimahi itu mengakui dari angka statistik jumlah lulusan pendidikan guru banyak mulai dari D1, D2, D3 sampai S1. Tetapi untuk lulusan dokter, terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Bahkan di Jawa tidak merata, hanya di kota-kota besar.

“Sehingga, misalnya Kota Bandung mengalami surplus guru honorer sementara ada beberapa di daerah lain seperti Lebak, Pandeglang, daerah terpencil jumlah guru sangat minim, kan aneh,” katanya.

Kuncinya, kata dia, memang permasalahan pemerataan, baik fasilitas maupun akses pendidikan serta kualitas. Kalau untuk guru, dia menilai sudah bagus.

“Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan kayanya kita mesti mikirin tentang insentif untuk para tenaga pengajar, insentif untuk fasilitas pendidikan dan lain-lain. Karena semua orang kalau ditanya apa sih yang paling penting? Pendidikan. Terus apa lagi yang paling penting? Kesehatan,” katanya.

Presenter kondang itu menambahkan, sayangnya hanya sedikiti orang yang mau mengurus dan menjaga fasilitas serta kualitas pendidikan. “Lagi-lagi, yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang paling bagus ya hanya kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Itu masalah,” ucapnya.

Dia pun mempunyai program menyosialisasikan wajib belajar 9 tahun dan kombinasi dengan biaya operasional sekolah (BOS). Ditambah dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus menjadi bisa jadi senjata ampuh untuk melakukan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan dasar dari kelas 1 sampai lulus SMP.

Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen di kesempatan lain menilai kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih terjadi dan belum ada perubahan berarti. Menurutnya, kesenjangan kualitas pendidikan di desa dan di kota sangat berbeda jauh. Setidaknya, kata dia, ada dua hal yang membuat kesenjangan ini masih terjadi.

“Dari sisi sarana prasarana pendidikan ini sangat berpengaruh, fasilitas-fasilitas pendidikan di desa-desa itu masih banyak yang sangat terbatas, ini imbasnya tentu pada mutu pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, faktor mutu guru atau tenaga pendidik, masih belum merata. Guru-guru yang kompeten, dan berkualitas, kata dia, biasanya berada di perkotaan dan tidak tersebar sampai pelosok-pelosok.

“Memang Pak Mendikbud menjalankan program Zonasi, ini adalah langkah pemerataan kualitas pendidikan, namun kenyataannya memang sulit dilakukan dan tidak mudah menghilangkan kesejangan itu,” tuturnya.

Abduhzen berpendapat, pemerintah dan kalangan legislatif baik di DPR maupun DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten masih belum menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas.

Ia berharap Presiden serta anggota legislatif periode 2019-2024 nanti bisa menjadikan peningkatan SDM sebagai prioritas utama. “Jangan hanya capaian angka-angka seperti nilai (UN) dan sebagainya, tapi kurikulum itu harus memiliki kebermanfaatan, bagaimana seorang pelajar nantinya bisa memiliki ilmu yang fungsional, bisa mandiri dalam kehidupannya,” tuturnya lagi.