Pemerintah Kota Cirebon Sudah Membolehkan Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas
Cirebon,- Pemerintah Daerah Kota Cirebon menggelar rapat sosialisasi terkait persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas. Rapat yang digelar secara virtual tersebut menjelaskan teknis PTM terbatas kepada seluruh pihak penyelenggara pendidikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan secara virtual kami melakukan rapat sosialisasi penjelasan teknis PTM kepada seluruh penyelenggara pendidikan. Baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta, termasuk juga di madrasah.
Agus menjelaskan kegiatan rapat sosialisasi PTM secara terbatas dihadiri hampir 200 partisipan. Sedangkan, hadir secara offline Kadis Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Asisten, KCD X, serta Kepala Kementerian Agama.
“Alhamdulillah (rapat sosialisasi PTM) responnya sangat baik, karena kegiatan ini banyak ditunggu. Kami telah sampaikan terkait Surat Edaran Menteri dan Surat Edaran Wali Kota yang sudah dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas,” ujar Agus di Gedung Setda Kota Cirebon, Kamis (2/9/2021).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi
Namun, kata Agus, sekarang bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dan kesiapan teknisnya seperti apa untuk PTM terbatas. Secara prinsip, menurut Agus, Pemerintah Kota Cirebon sudah membolehkan.
“Kalau dari pemerintah daerah secara prinsip sudah membolehkan untuk melakukan PTM terbatas melalui surat edaran tersebut. Tinggal teknisnya, masing-masing satuan pendidikan mengisi isian yang ada di dalam Dapodik maupun juga EMIS sistem yang ada di Kementerian Agama,” jelasnya.
Dari hasil isian itu, tambah Agus, Dinas Pendidikan Kota Cirebon sesuai dengan kewenangannya, KCD sesuai dengan kewenangannya, Kementerian sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan.
Dalam rapat tersebut, Agus memberikan saran untuk melakukan PTM terbatas bisa dilakukan secara bertahap. Karena, menurutnya pembukaan PTM terbatas ini pasti berdampak pada beberapa sektor.
Pekan depan, kata Agus, akan dilakukan simulasi secara real dengan melibatkan siswa. Karena, simulasi yang sudah dilakukan hanya melibatkan pendidik dan tenaga pendidikan.
“Pekan depan kita lakukan simulasi real dengan melibatkan siswa. Karena, simulasi yang lalu itu hanya pendidik dan tenaga pendidik. Sekarang simulasi secara real tapi kapasitasnya kita usulkan 25 persen dulu,” kata Agus.
Untuk simulasi real selama seminggu tersebut, tambah Agus, sambil mempersiapkan sarana prasarana, manajemen, SOP, termasuk juga tenaga pendidik.
“Kalau dilihat selama seminggu berjalan baik, baru kemudian kita berikan sampai dengan 50 persen. Selama dua bulan baik, bisa 100 persen, tapi dengan catatan kasusnya zero,” ujar Agus.
Terkait teknis, tambah Agus, sepenuhnya ada di satuan pendidikan. Apakah menggunakan sistem campuran PJJ dan PTM, pakai shifting bergantian, atau menggunakan sistem jam kedatangan yang dibedakan.
“Teknisnya ada di Satuan Pendidikan, tapi kita harapkan ada kesamaan SOP di seluruh tingkatkan sekolah. Sehingga, besok akan ada rapat teknis antara Kadis Pendidikan, KCD, dan Kemenag. Supaya apa-apa yang harus dilakukan, misalnya Senin mulai PTM dengan 25 persen itu bisa dilakukan,” pungkasnya. (AC212)
