Gelar Aksi di Depan DPRD Kota Cirebon, PC PMII Cirebon Minta Batalkan Kenaikan BBM
Cirebon,- Mahasiswa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka menuntut kepada pemerintah terkait kenaikan BBM Bersubsidi agar dibatalkan.
Kenaikan harga BBB ini menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak pandemi COVID-19. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara yakni, peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Di lain sisi justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
“Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,” ujar Alisa Rizka Maulidia, Ketua Pengurus Cabang PMII Cirebon.
Kenaikan harga BBM, lanjut Alisa, tentu menyentuh inflasi secara umum. Karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.
Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak.
“Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara,” katanya.
Merespon sejumlah persoalan tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM. Memerintahkan kepada pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
Kemudian, pihaknya meminta untuk memerintahkan kepada pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. (HSY)
