Cegah Saksi Parpol Jadi KPPS, Bawaslu Kota Cirebon Lakukan Pendalaman Informasi
Cirebon,- Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menggelar rapat kerja pembahasan Persiapan Pemilu tahun 2024. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Griya Sawala, Kantor DPRD Kota Cirebon, Selasa (2/1/2024).
Dalam rapat tersebut, sempat mengemuka dari beberapa anggota DPRD Kota Cirebon bahwa, terdapat pendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga sebelumnya menjadi saksi dari partai politik.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Mohamad Joharudin mengatakan dari informasi yang di dapat dalam rapat kerja, ada beberapa pendaftar KPPS yang diduga sebelumnya menjadi saksi dari partai politik.
“Kami dari Bawaslu sudah menyampaikan, diatur dalam pasal 72 undang-undang 7 tahun 2017 dan juga pasal 35 ayat 1, PKPU 8 2022 berkaitan dengan syarat KPPS itu, dia tidak boleh sebagai anggota partai politik sedikitnya 5 tahun terakhir,” ujar Joharudin saat ditemui About Cirebon.
Agar tidak ada sengketa atau gugatan di akhir, kata Joharudin, Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan agar KPU Kota Cirebon untuk meninjau kembali.
“Kalau memang ada KPPS yang diduga sebagai anggota partai politik, agar tidak dimasukkan. Kami juga akan mendalami informasi tersebut, karena selain kami punya tugas melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan juga pencegahan sengketa,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi dari beberapa anggota DPRD, kata Joharudin, adanya saksi dari partai politik yang mengundurkan diri dan mendaftar menjadi KPPS.
“Makanya kami juga akan melakukan pendalaman terkait informasi yang di dapat dari anggota DPRD Kota Cirebon,” pungkasnya. (HSY).
