Pj Wali Kota Cirebon : Lulusan Perguruan Tinggi, Penyumbang Pengangguran Terbuka Sebesar 14 Persen
Cirebon,- Semakin ketatnya persaingan di era disrupsi 4.0 dan tuntutan dunia kerja, menjadi isu yang tidak bisa kita hindarkan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan integritaslah yang mampu mengisi gap atau kekosongan, serta kesesuaian dan kesepadanan dalam dunia kerja dewasa ini.
Berdasarkan data dari BPS terkait keadaan Ketenagakerjaan di Kota Cirebon pada Agustus 2023, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 24,31 persen. Dilanjut oleh SMA 23,01 persen, SMK, 20,86 persen, Universitas 14,20 persen, SMP 12,96 persen, serta Diploma I/II/II sebesar 4,06 persen.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi saat menghadiri Sidang Senat Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) ke-71 periode April 2024 di Auditorium Kampus I UGJ, Jalan Pemuda, Kota Cirebon, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Agus, masih tingginya angka tingkat pengangguran terdidik, fokus pembangunan bidang ketenagakerjaan yang harus kita lakukan saat ini dan ke depan, kita tidak hanya terbatas pada sisi hilir melalui upaya perluasan kesempatan kerja. Melainkan juga di sisi hulu agar lembaga-lembaga pendidikan dapat melahirkan lulusan yang berkualifikasi paripurna.
“Lulusan yang berkualifikasi paripurna itu adalah lulusan yang tidak hanya berwawasan luas, terampil, dan siap kerja. Melainkan juga memiliki kecakapan kewirausahaan untuk membuka lapangan usaha baru secara mandiri,” ujar Agus.
Seperti data dari BPS, kata Agus, perguruan tinggi atau universitas penyumbang tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 14 persen. Untuk itu, Agus berharap, lulusan dar UGJ ini tidak menambah jumlah pengangguran terbuka, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Untuk itu, agar perguruan tinggi tidak menyumbang pengangguran terbuka, menurut Agus, antara kurikulum pendidikan dengan kualifikasi atau pasar kerja yang dibutuhkan itu ada gap, sehingga lulusan perguruan tinggi itu tidak bisa langsung bekerja. Mereka harus melalui proses pelatihan.
“Padahal yang dibutuhkan oleh dunia kerja adalah orang yang siap bekerja, dan ini bisa difasilitasi dengan kegiatan pelatihan vokasi. Beberapa perguruan tinggi, terutama negeri sudah ada diploma khusus vokasi, yang menjembatani kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja,” katanya.
“Itulah sebetulnya bagian dari kunci kesuksesan perguruan tinggi, dimana penyerapan lulusannya bisa diterima langsung di dunia kerja sesuai dengan kompetensi dunia kerja. Jadi ada gap antara kurikulum dengan pasar kerja, dan gap ini diisi oleh vokasi,” sambungnya.
Jika vokasi tersebut dilaksanakan oleh perguruan tinggi, Agus yakin, bisa memperkecil gap yang ada, serta bisa menghasilkan lulusan yang kerja. Karena jumlah 14 persen, bukanlah jumlah yang sedikit. (HSY)
