Program Rutilahu di Kota Cirebon Berasal Dari 3 Sumber Dana, Ini Penjelasannya
Cirebon,- Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon telah menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Penanganan rutilahu itu berasal dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi.
“Tahun 2023, program Rutilahu di Kota Cirebon yang berasal dari APBD Kota Cirebon baru akan dilakukan. Namun untuk bantuan dari program BSPS dan bantuan Gubernur Jawa Barat sudah dilakukan,” ujar H. Nanang Rosadi selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon. Rabu (6/9/2023).
“Untuk program Rutilahu di Kota Cirebon memiliki 3 sumber dana, Pertama yaitu bantuan dari pusat atau Kementerian PUPR yang dinamakan program BSPS atau bantuan sosial perbaikan rumah swadaya. Kedua dana Rutilahu dari bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ketiga Rutilahu dari APBD Kota Cirebon.” Kata H. Nanang Rosadi
“Program Rutilahu dari program BSPS, sudah berjalan dan mendapatkan bantuan untuk perbaikan sebanyak 23 rumah. Sedangkan untuk program Rutilahu dari bantuan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023, Kota Cirebon mendapatkan bantuan sebanyak 220 rumah untuk 11 Kelurahan.” kata Nanang
“Bantuan rutilahu dari Provinsi saat ini sedang dalam pelaksanaan, bahkan saat ini dari bidang kawasan permukiman sedang melakukan monitoring evaluasi di Kelurahan Pulasaren.
Mudah-mudahan akhir September 2023, seluruh pelaksanaan Rutilahu dari program Provinsi di 11 Kelurahan bisa selesai. Karena dari 5 Kelurahan yang sudah dilakukan monitoring evaluasi sudah selesai 100 persen selesai,” katanya.
“Terkait program Rutilahu dari anggaran APBD Kota Cirebon, pihaknya baru melakukan verifikasi terhadap usulan. Dimana usulan itu berasal dari usulan DPRD atau Pokir dan usulan dari dinas,” kata Nanang,
“Sehingga untuk tahun 2023 ini, yang sudah diversifikasi sudah ada 15 usulan, yang mana 12 usulan itu dari Pokir dan 3 usulan dari dinas,” ungkap Nanang.
Perihal besaran anggaran bantuan Rutilahu dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk Kota Cirebon di tahun 2023 sebesar Rp. 20 juta per rumah. Dari anggaran Rp. 20 juta itu, terbagi Rp. 17,5 juta untuk bahan material dan 2 juta untuk tukang yang diperkirakan untuk 8 hari kerja, sedangkan Rp. 500 ribu untuk BOP.
“Bantuan dari program BSPS sama sama seperti bantuan Provinsi sebesar Rp 20 juta per rumah. Dengan rincian Rp. 17,5 juta untuk bahan material dan Rp. 2,5 juta untuk tukang, karena tidak menggunakan BKM dan langsung diberikan kepada penerima manfaat,” jelasnya.
Berbeda dengan bantuan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, program Rutilahu dari APBD Kota Cirebon hanya mendapatkan maksimal Rp. 15 juta. Hal itu menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bansos.
“Karena kita akan baru memulai dan kita juga menyesuaikan dengan anggaran, dan jumlah bantuannya juga tidak banyak. Jadi kita baru bisa memberikan maksimal Rp. 15 juta dan disesuaikan dengan Perwali bansos.
Pembagiannya dari Rp. 15 juta itu, Rp. 13 juta untuk bahan material dan Rp. 2 juta untuk tukang, tapi kita juga melihat kondisi kerusakan di lapangan,” pungkasnya. (HSY)
