Sabtu, 18 September 2021

Pilwu 2021 Ditunda, Siapkah E-Voting?

Populer

Fenomena Ribuan Burung Pipit Mati di Bali, Terjadi Juga di Cirebon

Cirebon,- Setelah beberapa hari lalu terjadi di Pulau Bali, fenomena burung mati mendadak terjadi di Kota Cirebon. Ribuan Burung...

Tujuh Kecamatan di Kabupaten Cirebon Disurvei PT Pertamina Hulu Energi

Cirebon,- Kabupaten Cirebon dijadikan sebagai lokasi penelitian pencitraan lapisan dan struktur melalui survei kebumian dimensi vibroseis sub vulkanik Jawa...

Pemerintah Izinkan Bioskop di PPKM Level 3 dan Level 2 Dibuka, Tapi Ada Syaratnya

Jakarta,- Pemerintah akhirnya mengizinkan bioskop beroperasi di Jawa dan Bali. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut...

Sample Burung Pipit Mati Mendadak di Balaikota Cirebon akan Dites dengan Metode PCR

Cirebon,- Tim medis veteriner dari Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota...

Kota Cirebon Siapkan Jalur Khusus Sepeda, Dishub Segera Uji Coba

Cirebon,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai menyiapkan uji coba pemberlakuan jalur khusus sepeda di...

Bandung,- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 141/3170/BPD tertanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Se-Jawa dan Bali. Kemendagri meminta penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antara Waktu (PAW) se-Jawa dan Bali.

“Itu keputusan yang tepat,” ujar Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menanggapi instruksi tersebut. Ia menyampaikan tanggapannya ketika ditanya media pada Selasa (20/07/2021).

BACA YUK:  Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, Jokowi Tinjau Vaksinasi Pelajar di SMAN 1 Beber Cirebon

Surat tersebut menegaskan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Pada diktum kelima dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan”.

Loading...

Diingatkan pula ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 merupakan Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Pada diktum kesepuluh huruf a dinyatakan bahwa jika tidak melaksanakan instruksi tersebut, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67–Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi lainnya adalah agar
a. Menunda pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, baik serentak maupun Pemilihan Antar Waktu, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dalam rentang waktu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

b. Proses dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 dan tetap memperhatikan angka penurunan kasus penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah.

c. Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, serta mengoptimalkan proses vaksinasi bagi masyarakat di wilayah masing-masing.

BACA YUK:  Syarat Naik Transportasi Umum, Berikut Cara Cek dan Download Sertifikat Vaksin

d. Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan maupun kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah.

Dengan demikian resmilah keputusan bahwa pemilihan kepala desa yang selama ini menjadi dilematis karena adanya PPKM. Para pelaksana pemilihan kini tak terbebani lagi secara sosial kepada warga dan calon kepala desa.

BACA YUK:  JNE Deklarasikan Hari Bahagia Bersama

Selain itu, mereka juga terbebas dari dilematisnnya melaksanakan tugas tersebut. Di satu sisi panitia ingin segera terpilih kepala desa baru. Di sisi lain, mereka juga khawatir disangkakan melanggar protokol kesehatan di masa PPKM.

Masalahnya, jika pemilihan kepala desa dilaksanakan secara normal, kerumunan masa tak mungkin dihindari. Jika itu terjadi, bisa jadi jumlah warga yang terpapar covid-19 akan bertambah. Itu berarti, bahaya untuk semua warga desa tersebut. Sementara itu, sampai hari ini Indonesia belum memungkinkan pelaksanaan pemilihan, apapun itu, secara elektronik (e-voting).

Semoga saja pandemi berakhir sebelum masa jabatan para kades berakhir. Dengan demikian, pemilihan dapat dilaksanakan secara normal. Namun, kiranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti mulai memikirkan implementasi pemilihan secara elektronik (e-voting).

Langkah ini banyak manfaatnya. Selain menghindari kerumunan yang pasti menghindarkan penularan, biaya pun pasti jauh lebih murah. Memang ada hal yang harus diwaspadai, yakni “penjarahan” elektronik.

Bagaimana kawan-kawan KPU, siapkah kita?

Loading...
- Advertisement -

RajaBackLink.com

Latest News

Wanita Cantik Asal Cirebon Ini Memiliki Segudang Prestasi Biliar

Cirebon,- Cantik dan pintar bermain biliar, itulah gambaran yang cocok bagi Nony Krystianti Andilah. Wanita berkulit putih asal Cirebon...

Grand Opening Meetime Rasain Cabang Ketiga di Majasem

Cirebon,- Meetime Rasain Cirebon membuka cabang ketiganya di Jalan Perjuangan – Majasem No. A2 Kota Cirebon (tepatnya di depan halaman Sempoa SIP) pada Jum’at,...

Revitalisasi Mangrove Pesisir Utara Jawa Perlu Dilakukan Bersama-sama

Cirebon,- Fungsi ekosistem mangrove di Pesisir Utara tidak hanya berhenti pada gerakan penanaman mangrove saja. Harus ditindaklanjuti dengan gerakan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Gerakan penanaman...

Dua Pengusaha Pengadaan Makanan Nakes, Minta Rekanan Kemenkes Segera Lunasi Tagihan Pembayaran

Cirebon,- Dua pengusaha minta rekanan Kementerian Kesehatan untuk segera membayar kekurangan tagihan pembayaran. Surat pernyataan yang ditandatangani tak kunjung dipatuhi. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun,...

Saat Uji Coba di Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Petugas Masih Menemukan Kendaraan Parkir di Jalur Sepeda

Cirebon,- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon mulai melakukan uji coba jalur khusus sepeda di sepanjang Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (17/9/2021). Uji coba jalur...

More Articles Like This