PHRI Kota Cirebon Keberatan atas Kenaikan Tarif Pajak Hiburan
Cirebon,- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon menolak kenaikan tarif pajak hiburan sebesar 40 – 75 persen. Hal tersebut disampaikan Ketua PHRI Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki saat ditemui About Cirebon, Selasa (23/1/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Kiki, bila tarif pajak hiburan dinaikan akan berdampak pada berbagai sektor. Untuk itu, Kiki meminta kepada pemerintah untuk tidak menerapkan tarif pajak hiburan sebesar 40-75 persen.
“Kami dari PHRI Kota Cirebon dan hasil Rakerda DPD PHRI Jabar, kita menolak dan sangat keberatan dengan rencana kenaikan tarif pajak hiburan. Ditakutkan imbasnya bisa kemana-mana,” ujar Kiki.
Pihaknya yakin, bukan hanya di Cirebon saja yang menolak rencana kenaikan tarif pajak hiburan tersebut. Tetapi kota-kota lain pun sama menolak kenaikan tarif pajak hiburan.
Apalagi, kata Kiki, Kota Cirebon merupakan kota perdagangan dan jasa, hal tersebut bisa mempengaruhi penurunan jumlah pengunjung atau kunjungan wisatawan.
“Jika tarif pajak hiburan tetap dinaikan, tentunya para pengusaha akan menaikan harga. Sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat kunjungan,” ungkapnya.
Kiki juga khawatir, dengan kenaikan tarif pajak hiburan dapat berimbas pula pada sektor perhotelan. Kiki berharap persoalan tersebut jangan sampai memberatkan hotel.
“Intinya sih kami sangat keberatan dengan adanya kenaikan tarif pajak hiburan. Kalau bisa sih jangan ada kenaikan,” katanya.
Bila kenaikan tarif pajak pajak hiburan tetap dilakukan, kata Kiki, akan berdampak pada kunjungan, berpengaruh pada spending money atau orang buang uang. Untuk itu, Kiki meminta untuk mencari alternatif lain dan mencari solusi.
“Cari alternatif lain lah, mencari solusi yang tepat. Bisa dari sektor yang lain,” pungkasnya. (HSY)
