Petani Garam di Desa Rawaurip Cirebon Keluhkan ini kepada KSP
Cirebon,- Kepala Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Jendral (Pur) H. Moeldoko berdialog dengan petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jumat (8/10/2021). Para petani masih mengeluhkan adanya kebijakan impor garam.
Saat tanya jawab, salah satu petani garam Desa Rawaurip, Ismail Marzuki (34) mengeluhkan soal masalah impor garam. Menurut Ismail, sering kali pemerintah mengimpor garam ketika garam lokal melimpah, dengan alasan untuk memenuhi industri.
“Karena garam petani tidak bisa masuk industri, sebab NaCl-nya rendah. Padahal petani garam sangat mampu untuk menghasilkan garam dengan kualitas yang diminta industri, asalkan difasilitasi oleh pemerintah berupa alat produksinya yakni alat berupa plastik geomembran,” ujar Ismail.
Jadi, kata Ismail, petani garam sangat mengharapkan dengan kedatangan KSP Moeldoko ke Desa Rawaurip memberikan bantuan berupa geomembran. Agar kualitas garam kita bisa lebih baik dan layak untuk industri.
Selain itu, pihaknya juga mengeluhkan soal harga, selama ini harga garam selalu anjlok karena harga yang menentukan para kartel. Sehingga petani sangat berharap pemerintah menjembatani agar hasil garam petani langsung diterima oleh pengusaha garam dan pemerintah juga menentukan kebijakan HET garam.
“Sebab selama ini belum ada HET garam. Sehingga harga dapat mudah dipermainkan oleh pasar maupun oknum lainnya,” ujar Ismail.
Harga garam, kata Ismail, pernah juga di bawah Rp 100 /kg. Ini membuat petani menangis. Sehingga, perlu ada kebijakan HET garam.
Untuk harga garam sekarang Rp. 500 /kg. Tetapi petani tengah kesulitan memproduksi garam. Sebab selain hujan sering kali turun di musim kemarau, juga air laut pasang selalu merendam lahan garam.
Selain itu, keluhan yang disampaikan kepada KSP terkait permasalahan abrasi. Sudah 2 tahun ini sebagian petani garam kita menangis. Sebab sebagian lahan garam mereka sering kali terendam air laut pasang, yang mengakibatkan petani tidak bisa mengolah lahan mereka.
“Puluhan hektare lahan garam tak bisa digarap. Harapan kami tentu ada solusi dari pemerintah pusat untuk mengatasi terjadinya abrasi ini. Supaya petani garam bisa kembali menggarap lahan garam,” kata Ismail.
Kemudian soal ketakutan para petani garam di desa Rawaurip akan ancaman adanya industri yang menggerus lahan garam. Sebab, kata Ismail, selain secara RTRW kecamatan kami sudah ditetapkan sebagai zona industri juga buktinya sudah ada. Yakni pembangunan PLT I, II dan PLTG di tetangga desa kami yang menggerus puluhan hektare lahan garam.
Pihaknya berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan kearifan lokal di sini. Yakni lahan garam tetap dipertahankan, karena 90 persen lebih mata pencaharian masyarakat sini adalah mengolah garam.
“Jika dibangun industri tentu hanya akan menjadi penonton karena keahlian kami hanya di bidang pengolahan garam,” pungkasnya. (AC212)
