Penyaluran Kredit Bank Umum di Wilayah III Cirebon Menunjukan Tren Positif
Cirebon,- Sama seperti Sektor Jasa Keuangan secara Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir 2018 di Wilayah III yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan menunjukan kondisi stabil dengan kinerja intermediasi yang berada pada level positif.
Kepala OJK Cirebon, M. Luthfi mengatakan dari data per November 2018 dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit bank umum menunjukkan tren positif secara year on year (yoy) masing-masing sebesar 7,98 persen (menjadi Rp 30,84 triliun) dan 7,65 persen (menjadi Rp 35,46 triliun).
“Pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, tren positif juga tejadi ditunjukkan dengan meningkatnya DPK menjadi Rp 2,61 triliun (11,02 persen yoy) dan penyaluran pembiayaan Rp 2,96 triliun (11,49 persen yoy),” ujarnya saat Press Release di Kantor OJK Cirebon, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Kamis (27/12/2018).
Lurfhi menjelaskan, Pada sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan sektor yang diawasi secara langsung oleh Kantor OJK Cirebon, posisi Oktober 2018 terjadi pertumbuhan pada aset menjadi Rp 2,77 triliun (8,19 persen yoy), dana pihak ketiga Rp 2.05 triliun (6,85 persen yoy) dan kredit Rp 2,15 triliun (5,98 persen).
“Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator pengawasan dan pembinaan Kantor OJK Cirebon terhadap 39 BPR di wilayah 3 Cirebon, memberikan efek yang positif bagi fungsi intermediasi yang dilakukan oleh BPR,” terangnya.
Di tahun 2018 juga, kata Luthfi, telah dilakukan penggabungan usaha atau merger 6 BPR dengan 3 kepemilikan yakni Pemda Indramayu, Pemprov Jawa Barat, dan BJB.
Kepala Eksekutif Pengawas Pebankan OJK telah memberikan persetujuan izin merger PD BPR PK Balongan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP114/D.03/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahan Kidul. PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan.
“Pada sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan dan modal ventura mencapai Rp 5,98 triliun (data per Oktober 2018) yang didominasi pembiayaan motor, mobil, dan permodalan usaha,” bebernya.
“Sedangkan industri asuransi, posisi September 2018 terdapat Rp 297,56 miliar premi pada asuransi jiwa dan Rp 104,7 miliar pada asuransi umum dengan total klaim masing-masing sebanyak Rp 148,46 miliar dan Rp 42,07 miliar,” imbuhnya.
Di tahun 2018 juga telah diresmikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan Mina Sumitra di Indramayu. LKM tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tepatnya pada 6 Juni 2018.
Persemian LKM ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan modal nelayan dan menghindarkan dari pinjaman kepada pihak informal.
“Pendirian ini juga sekaligus melengkapi jumlah LKM/LKMS di wilayah 3 Cirebon menjadi 6 (enam) LKM/ LKMS yang sebelumnya sudah terbentuk LKMS BMT Gunung Jati, LKMS BMT Talaga dan PT LKM Kuningan, LKMS Buntet Pesantren, dan LKMS KHAS Kempek,” ungkapnya.
Disamping itu, Pada sektor pasar modal di Wilayah 3 Cirebon saat ini terdapat 4 perusahaan efek dan 15 agen penjual reksadana (APERD) sebagai entitas untuk meningkatkan penetrasi produk pasar modal baik saham, obligasi, atau reksa dana.
“Data Oktober 2018 menunjukkan saat ini baru terdapat 7312 investor saham dengan kepemilikan saham ekuivalen Rp 570,87 miliar sedangkan pada reksadana, penjualan posisi Oktober 2018 menunjukkan angka Rp 174,84 miliar,” tandasnya. (AC212)
