Senin, 24 Januari 2022

DPRD Kota Cirebon Sahkan Regulasi terkait Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

Populer

Bakso Rusuk Joss Sajikan Menu Fenomenal dan Tempat yang Nyaman

Cirebon,- Kamu pecinta bakso? Jangan ngaku pecinta bakso kalau kamu belum coba bakso yang unik, viral dan fenomenal ini,...

Ramaikan Wisata Kuliner, Kedai 1818 Buka Cabang Baru di Sinapeul Majalengka

Cirebon,- Setelah sukses membuka cabang di berbagai daerah, Crab 1818 kini membuka kembali di Majalengka, Sabtu (22/1/2022). Lokasinya berada...

Deteksi Dini Semakin Krusial Cegah Progresivitas Glaukoma, Faktor Anatomis Turut Berpengaruh Memicu Glaukoma Primer Sudut Tertutup Kronis

Jakarta,– Nyaris tak memiliki gejala pada tahap awal, glaukoma berpotensi memberi impak yang lebih fatal: kebutaan permanen. Peningkatan tekanan...

Kerja Sama dengan Kodim 0620/Cirebon, Aston Cirebon Jalani Vaksin Booster COVID-19

Cirebon,- Aston Cirebon Hotel & Convention Center menggelar vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk seluruh karyawan, Sabtu (22/1/2022)....

Mulai Tahun 2023 Tenaga Honorer Dihapus, ini Kata Sekda Kota Cirebon

Cirebon,- Pemerintah pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang....

Cirebon,- DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon, di Ruang Rapat Griya Sawala Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (14/6/2021).

Raperda tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon itu berisi 16 bab dan 22 pasal.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, S.Pd mengatakan, rapat paripurna persetujuan raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar pada 3 April 2021. Pansus dan tim asistensi telah mematangkan pembahasan raperda dan sesuai dengan hasil dari fasilitasi gubernur Jawa Barat.

Loading...
BACA YUK:  Pastikan Bebas Narkoba, PJU dan Kapolsek Jajaran Polresta Cirebon Jalani Tes Urine

“Ini untuk menjamin pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana utilitas di perumahan, dan pemukiman. Sudah dibahas secara intensif (pansus dan tim asistensi), sehingga bisa diparipurnakan untuk mendapatkan persetujuan,” kata Affiati dalam sambutannya.

Ketua Pansus Raperda Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon, Cicih Sukaesih mengatakan aset perumahan dan permukiman yang bisa diserahkan dan dikelola Pemkot Cirebon diantaranya, saluran air, jalan, utilitas listrik, dan lainnya.

Lebih lanjut, Cicih menyampaikan, pihak pengembang perumahan berkewajiban menyediakan 40 persen lahan untuk tempat ibadah, empat pembuangan sementara (TPS), ruang terbuka hijau (RTH), areal pendidikan, dan tempat pemakaman umum (TPU).

“40 persen lahan yang disediakan ini sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang disahkan pemerintah daerah. Kemudian, untuk ketentuan lebih lanjutnya diatur peraturan wali kota (perwali),” kata Cicih.

Politisi PKS itu mengatakan, Pemkot Cirebon memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan memelihara sarana dan prasarana utilitas perumahan yang telah diserahkan.

“Untuk proses penyerahannya, dalam raperda ini paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan,” katanya.

BACA YUK:  Polresta Cirebon Berkomitmen Menindak Tegas Geng Motor yang Meresahkan Masyarakat

Cicih menambahkan, klausul lainnya dalam raperda itu menyebutkan pengembang yang hilang atau kabur, dalam artian tak kunjung menyelesaikan proses penyerahan utilitas setelah diumumkan melalui media massa selama satu bulan. Maka warga perumahan bisa melakukan musyawarah untuk membantu penyerahan utilitas perumahan.

“Ada sanksi administratif bagi pengembang,” kata Cicih.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Drs Nashrudin Azis SH menyampaikan, hasil fasilitasi gubernur Jawa Barat tak banyak yang diubah. Sebab, lanjut Azis, pansus dan tim asistensi telah mengakomodasi pasal-pasal penting dalam raperda tersebut.

“Tujuannya adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas perumahan,” ungkap Azis.

Azis menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk mempelajari isi raperda, sekaligus menyosialisasikannya secara masif.

“Kepala dinas terkait harus melakukan pengawasan. Kemudian, pengenaan sanksi hukum jika terdapat pelanggaran. Harus dipedomani, ditindaklanjuti, dan dikoordinasikan dengan pihak yang berkepentingan lainnya,” katanya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Peduli Banjir Waled, DPC PKB Kabupaten Cirebon Dirikan Posko

Cirebon,- Banjir yang menggenang di wilayah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon beberapa hari lalu menyita banyak perhatian masyarakat, tak terkecuali...

Jaga Mimpi Pebasket Putri, GoBasket dan GMC Nyalakan Lagi Api Kompetisi

Cirebon,- Harapan menghidupkan kembali kompetisi basket putri di Indonesia belum pupus. GoBasket.id dan Generasi Muda Cirebon (GMC) berkolaborasi agar asa itu tetap menyala. Berbekal semangat...

Cegah Penyebaran Omicron, Goa Sunyaragi Perketat Protokol Kesehatan untuk WNA

Cirebon,- Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi (BPTAGS) memperketat wisatawan asing atau WNA yang hendak berkunjung ke objek wisata Goa Sunyaragi. Pengetatan turis asing...

Hujan Deras di Kota Cirebon, Tumbangkan Pohon dan Timpa Pengendara

Cirebon,- Hujan deras dan angin kencang melanda Kota Cirebon pada Minggu sore, (23/01/2022) mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Cipto Kota Cirebon dan menimpa pengendara...

More Articles Like This