Perluas Inklusi Keuangan, OJK Luncurkan Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa

Wonosobo,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah terus mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat terutama di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.

OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah. Program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman meresmikan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

“Banyak tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah, oleh karena itu kita butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita,” kata Agusman dalam keterangan yang diterima About Cirebon, Kamis (21/9/2023).

BACA YUK:  Info Loker ! Lowongan Kerja Terbaru di Wingstop Cirebon Februari 2024

Agusman menyampaikan, PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif, sehingga pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Rizki Handayani Mustafa yang hadir dalam kegiatan itu menyampaikan apresiasi atas kegiatan launching PIKD yang dilakukan oleh OJK dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot project EKI dan berharap kerja sama dapat terus dilaksanakan.

“Kita apresiasi kegiatan yang dilakukan OJK, kita terima kasih yang dipilih Jawa Tengah adalah desa wisata. Sebagaimana kita ketahui desa wisata adalah program prioritas di Parekraf. Kita sangat berterimakasih pelaku UMKM mendapat perhatian. Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah. Kami akan terus berkeja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan,” kata Rizki.

BACA YUK:  Jadwal Bioskop Cirebon 22 Februari 2024, Ada Film Terbaru Dealova dan Sinden Gaib

Senada, Pj. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno juga menyampaikan apresiasi atas inisiasi OJK melalui TPAKD di Jawa Tengah dalam PIKD sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

“Terimakasih Kantor Regional 3 OJK sudah inisiasi kegiatan PIKD ini. Ini adalah bagian upaya kita TPKAD bagaimana kita bersama bahwa literasi dan akses keuangan ini cakupannya jadi lebih luas lagi dan masyarakat menjadi familiar dengan lembaga jasa keuangan. Kami minta bantuan semua pihak untuk menjemput bola kepada masyarakat agar mereka dapat akses keuangan dengan mudah dan cepat dan tidak takut untuk bisa akses lembaga keuangan,” kata Sumarno.

BACA YUK:  Bank Indonesia Cirebon Siapkan Rp 3,9 Triliun Untuk Penukaran Uang Rupiah Selama Momen Idulfitri 2024

Program EKI di perdesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang akan dikembangkan melalui ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan Pasar Modal.

Program EKI akan menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.

Ke depan, OJK akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menuju masyarakat yang semakin terlindungi dan sejahtera. (HSY)

Bagikan:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *