Wakil Wali Kota Cirebon Resmikan Kampung Keluarga Berkualitas di RW 05 Kebon Kelapa Timur
Cirebon,- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon meresmikan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di RW 05 Kebon Kelapa Timur, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Kamis (24/11/2022). Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Eti Herawati.
“Kami harap semua stakeholder bisa saling mendukung dan saling bergandengan tangan, sehingga Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Cirebon bisa terwujud,” ujar Eti kepada About Cirebon usai kegiatan.
Menurut Eti, Kampung Keluarga Berkualitas ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Minimal, tambah Eti, Kampung KB ini menjadi wadah untuk peranserta memberikan edukasi dan pemaham kepada setiap keluarga ditingkat RW.
“Dinas yang lain bisa melibatkan kegiatan serupa, bukan hanya dri DP3APPKB Kota Cirebon saja. Semuanya harus bercampur baur, bisa dari Dinas Kesehatan untuk edukasi reproduksi dan lainnya,” kata Eti.
Sementara itu, Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno berharap Kampung KB menjadi wadah bagi peran serta stakeholder untuk bisa merubah kehidupan masyarakat. Karena, lanjut Budi, salah satu syarat Kampung KB adalah wilayah yang masih belum sejahtera.
“Mudah-mudahan dengan Kampung KB ini beberapa kegiatan yang berkaitan dengan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) bisa segera dibentuk. Misalnya bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bisa keluarga lansia, sehingga siklus hidup manusia di Kampung KB ini bisa diikuti dan interpensi dari sisi pengetahuan dan perubahan prilaku,” ujar Budi.
Di Kampung KB ini, kata Budi, yang paling penting adalah berkaitan dengan data, karena data tersebut menjadi kunci program kegiatan yang akan datang. Bahkan, tambah Budi, saat ini sudah melakukan tahap verifikasi pemuktahiran data keluarga 2022.
“Tahun ini kita sudah selesai capainya 88 persen untuk pemuktahiran data dan itu akan menjadi dasar bagi stakeholder interpensinya apa, karena akan ada yang berkaitan dengan jumlah balita berapa, gizi buruk berapa, jumlah yang tidak memiliki akses sanitasi berapa,” jelasnya.
“Kemudian data itu akan kita advokasi dengan Ibu Wakil Wali Kota untuk menjadi perhatian dari perangkat daerah, sehingga sentuhan-sentuhannya benar-benar terarah by data,” sambungnya.
Pada Kampung KB ini, kata Budi, masyarakat yang dilibatkan terutama pengurus Kampung KB. Pasalnya, mereka sudah di didik dan dilatih untuk melakukan itu, termasuk didalamnya ada Tim Pendamping Keluarga khusus untuk stunting dan program-program lainnya.
“Tim ini untuk bagaimana mengawal akses-akses PKH misalnya, akses penerima manfaat. Biar yang rawan stunting dan lainnya bisa tercover, jangan sampai tidak mendapatkan akses terhadap fasilitas pemerintah dan layanan pemerintah,” pungkasnya. (HSY)
