Minggu, 17 Januari 2021

Mensos : Silahkan Pemda Integrasikan Bansos Daerah dengan KKS 

Populer

Sensasi Makan Durian Montong Petik Langsung dari Pohon di Kopi Montong

Cirebon,- Berada di ketinggian 150 meter di atas permukaan laut (MDPL), agrowisata durian Kopi Montong yang berlokasi di Sindang...

Beli Saporete Coffee, 10% Keuntungannya Untuk Membantu Anak Yatim⁣

Cirebon - Anda penikmat kopi? Bisa cicipi Saporete Coffee yang hadir dalam berbagai varian rasa. Membeli kopi berarti anda...

Paddi Cafe & Bistro, Tempat Ngopi Modern dengan Suasana Pinggir Sawah

⁣ Cirebon,- Mengusung konsep modern minimalis, Paddi Cafe & Bistro hadir meramaikan wisata kuliner di Jalan Ir. Soekarno, Desa Kecomberan,...

Inilah Tempat Wisata Kuliner di Talun Kabupaten Cirebon dengan Suasana Persawahan ⁣

Cirebon,- Kawasan Jalan Ir. Soekarno, Desa Kecomberan dan desa Sarwadadi Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon kini sudah menjadi tempat tujuan...

Bartemu Padukan Konsep Coffee Shop dan Barbershop ⁣

Cirebon,- Bartemu Coffee & Barber yang berada di Jalan Slamet Riyadi (Krucuk), Kota Cirebon mengusung konsep life style. Di...

Cirebon, 13 April 2017,- Hari kedua kunjungan ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyambangi Kota Cirebon dan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM). Pembagian bansos diselenggarakan di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon, Rabu (13/4).

Tidak hanya itu, secara simbolis Presiden juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan sosial tersebut dengan bijak.

Loading...
BACA YUK:  Berjuang untuk Melakukan Yang Terbaik⁣

“Tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalo ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti,” kata Presiden.

“Ini dalam setahun dikirim Rp1.890.000. Diambil empat kali di bank. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau tidak diambil, tetap jadi tabungan,” tambah kepala negara.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempersilahkan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.

Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi listrik.

“Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan,” ujarnya.

BACA YUK:  Sensasi Makan Durian Montong Petik Langsung dari Pohon di Kopi Montong

Saat ini,lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang.

“Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu,” ujarnya.

Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti  transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi “menambal” dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.

“Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah,” ujarnya.

“Sharing antara APBN dan APBD seperti inilah yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak tercover pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD,” tambahnya.

BACA YUK:  Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon Resmi Dikukuhkan

Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update. (rilis)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Dapur Kampung Kuliner Tawarkan Menu Enak Tapi Murah, Spesial Lele Bakar Kacang

Cirebon,- Berbicara tentang kuliner memang tidak ada habisnya. Apalagi Cirebon menjadi salah satu Kota dengan beraneka ragam kuliner. Banyak rumah...

Begini Cara Polwan Polresta Cirebon Sosialisasikan PPKM⁣

Cirebon,- Polwan Polresta Cirebon memberikan sosialisasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kepada pengguna jalan yang melintas di simpang empat Pasar Sumber dan Pos Penyekatan...

Kota Baru Keandra Tawarkan Cicilan Ringan⁣

Cirebon - Rumah merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Apalagi untuk pasangan yang akan atau sudah berkeluarga, Kota Baru Keandra Sumber bisa jadi solusi...

Bupati Cirebon Minta Semua Pihak Ikuti Aturan Selama PPKM

Cirebon,- Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Cirebon melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jumat...

More Articles Like This