Inflasi Kota Cirebon Tahun 2022 Terkendali, ini Kata Wali Kota Cirebon
Cirebon,- Pada tahun 2022, Kota Cirebon mencatatkan realisasi inflasi sebesar 4,86 (yoy). Realisasi ini merupakan yang terendah di antara 7 kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Barat lainnya.
Sepanjang tahun 2022, inflasi kelompok makanan bergejolak (volatile food) dan harga diatur pemerintah (administered prices) menjadi kelompok yang persisten menyumbang inflasi. Rendahnya inflasi Kota Cirebon juga didukung oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), khususnya melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP).
Wali Kota Cirebon, Drs. Nashrudin Azis menyampaikan dalam upaya mengendalikan inflasi di Kota Cirebon, tentunya hampir sama dengan seluruh daerah di kota/kabupaten se-Indonesia. Karena, lanjut Azis, semua berprinsip untuk mengembangkan petunjuk yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
“Dalam upaya kami mengendalikan inflasi di Kota Cirebon, pertama tentunya kami sepakat bahwa penyerapan anggaran APBD Kota harus maksimal. Karena, program-program yang ada ini akan memicu perputaran ekonomi di Kota Cirebon,” ujar Azis saat memaparkan kepada Mendagri melalui virtual meeting di Gedung Setda Kota Cirebon, Senin (30/1/2023).
Semakin banyak kegiatan, semakin banyak belanja-belanja yang bersumber dari ABPD Kota Cirebon, menurut Azis, tentunya akan menggeliatkan perekonomian di Kota Cirebon. Karena perputaran uang di Kota Cirebon semakin meningkat.
Kemudian yang kedua, kata Azis, pihaknya berupaya berkoordinasi dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Cirebon untuk melakukan berbagai intervensi, seperti operasi pasar, bantuan sosial, pengawasan langsung ke para pedagang. Dan ini, membuat para pedagang menjadi sadar untuk tidak melakukan penimbunan, dalam rangka kepentingan masyarakat banyak.
“Operasi pasar pun, kami tunjukan kepada jenis-jenis komoditas yang mengalami kenaikan. Misalnya ada kenaikan telur ayam ras, kami langsung melakukan operasi pasar ke arah komoditas yang mengalami peningkatan,” bebernya.
Selain itu, tambah Azis, pihaknya juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memberikan bantuan dalam bentuk sembako yang dilakukan oleh semua stakeholder, mulai dari TNI-Polri, Perbankan di Kota Cirebon, termasuk partai-partai politik yang ada di Kota Cirebon diarahkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, menurut Azis, para pedagang di pasar diberikan edukasi dan diperiksa pemahaman untuk ikut serta mengawasi para produsen yang melakukan penimbunan. Selain APH (Aparat Penegak Hukum) yang melakukan pengawasan, pedagang juga diminta untuk bisa ikut serta mengawasi dan menginformasikan.
“Kami juga melakukan intervensi melalui Dinas Pangan dan Pertanian kami, untuk memanfaatkan lahan-lahan di sekitar kita, khususnya di rumah tangga untuk ditanami komoditas, seperti menanam cabai, tomat dan lainnya. Karena memang di Kota Cirebon tidak memiliki banyak lahan pertanian,” ungkapnya.
“Namun demikian, memanfaatkan area di rumah tangga untuk kebutuhan-kebutuhan bahan pokok, kami lakukan dengan cara memberikan bantuan bibit-bibit kepada warga masyarakat untuk menanam tanaman yang bisa di konsumsi langsung,” sambungnya.
Kota Cirebon, kata Azis, sudah melakukan kerja sama dengan kabupaten yang ada di sekitar Kota Cirebon atau wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Karena, Kota Cirebon ditopang oleh 4 Kabupaten penghasil sayuran, beras, dan lainnya.
“Melalui kerja sama ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kebutuhan pokok masyarakat bisa terjaga dengan baik atas kerja sama antar daerah yang menjadi penunjang Kota Cirebon,” pungkasnya. (HSY)
