DPRD Kota Cirebon Gelar One Day with Citizen
Cirebon,- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menggelar kegiatan One Day with Citizen, Kamis (18/11/2021). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, membahas tentang mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD Kota Cirebon.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Cirebon.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati mengatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya, pada pasal 161 disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan melalu menelaah pokok-pokok pikiran DPRD yang harus disampikan sebelum penyusunan RKPD.
“Pokok-pokok pikiran DPRD yang terhimpun diantaranya berupa kajian kemaslahatan pembangunan daerah yang diperoleh dari risalah dengar pendapat melalui reses,” ujar Affiati.
Kegiatan One Day with Citizen, lanjut Affiati, merupakan suatu yang positif untuk melancarkan koordinasi dan dapat memberikan kecerahan informasi yang baik dalam upaya membangun Kota Cirebon.
“Melalui aspirasi yang datang dari masyarakat, kita serahkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui perangkat daerah terkait, pokok-pokok pikiran DPRD ini bisa menjadi prioritas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Iing Daiman menjelaskan pembahasan tentang Pokir (Pokok Pikiran) DPRD ini sebagai upaya perencanaan penganggaran bisa lebih komprehensif dan mengakomodir para pihak.
“Karena dalam perencanaan itu ada tiga, khususnya di SIPD (Sistem Informasi Perangkat Daerah) untuk jalur Pokir, Aspirasi Masyarakat, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Ini hasil dari evaluasi beberapa tahun lalu, karena Pokir ada beberapa yang belum tercover dan lain sebaginya,” ujar Iing.
“Hal ini kami analisa, mungkin sosialisasinya kurang maksimal, pemahaman teman-teman perangkat daerah termasuk yang terhormat juga mungkin kurang maksimal,” sambungnya.
Sehingga, lanjut Iing, event ini diharapkan dapat menyamakan mind frame, mindset terkait dengan perencanaan, khususnya dari Pokir.
“DPRD melalui pokirnya merupakan kewajiban institusional, mereka harus mengcover, mengakomodir pemikiran permasalahan yang ada di masyarakat melalui reses yang dilaksanakan setahun 3 kali,” jelasnya.
Secara perencanaan, kata Iing, SIPD akan mulai di buka bulan Desember. Dimana Desember juga sudah dimulai Pokir, Musrembang Kelurahan dan lain sebaginya.
“Pada bulan Desember kita kick off semuanya. Sebelum kick off Desember itu kita lakukan sosialisasi awal ini, agar tidak langsung. Tapi tiap tahun kita lakukan ini,” pungkasnya. (AC212)
