Cirebon Ya Kudu Beres Jeh
Cirebon ya Kudu Beres Jeh
Oleh Ida Ayu Komang Triyani (Juara III Lomba Menulis Ide Cirebon Kudu Priben)
Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang ‘mempesona’ di Indonesia. Bagaimana tidak, Kota Cirebon memiliki tiga keraton yang luar biasa. Sementara tidak semua kota memiliki keraton. Kalaupun ada, itu pun hanya satu keraton. Potensi pariwisata, APBD yang besar SDM yang mumpuni, muda-mudi yang kreatif dan sektor swasta yang berkembang seharusnya bisa membuat Cirebon menjadi daerah metropolitan yang mengedepankan budaya lokal. Namun sayangnya, di usia 646 tahun, usia yang cukup matang, Kota Cirebon masih belum sesempurna yang diinginkan masyarakat. Banyak hal yang harus dibenahi dan menjadi perhatian bersama.
Cirebon harus beres. Beres di sini artinya beres dari berbagai sektor. Mulai dari beres dari segi pemimpinnya, pengelolaan anggarannya, tata kota, kebersihan dan ketertibannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘beres’ memiliki arti teratur, baik-baik, rapi dan tidak kacau.
Beres dari segi pimpinan. Artinya para pimpinan di Kota Cirebon baik itu eksekutif, legislatif ataupun unsur musyawarah pimpinan daerah lainnya harus benar-benar mengutamakan rakyat. Bukan lagi saling ‘berebut’ proyek, atau memilih untuk menyejahterakan kepentingan golongannya. Kepemimpinan menjadi faktor utama berjalannya good governance. Bila pemimpinnya tegas dan ‘lurus’ maka pemerintahan yang berjalan pun akan lurus juga. Good governance pun bukan hanya sekadar wacana, tetapi bisa diwujudkan. Apa dampaknya? Dengan pemerintahan yang baik, maka pelayanan pada masyarakat pun akan meningkat.
Beres dari segi pengelolaan anggaran. Kota Cirebon memiliki anggaran yang cukup besar. Dalam APBD 2016, direncanakan pendapatan Kota Cirebon sebesar Rp1,399 T. Anggaran ini jelas cukup besar untuk mengelola lima kecamatan saja. Bila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2016 yang hanya Rp2,9 T, jelas anggaran Kota Cirebon lebih besar. Pasalnya, anggaran APBD Kabupaten Cirebon yang nyaris tiga triliun itu diperuntukan 40 kecamatan. Sementara pendapatan Kota Cirebon yang hampir setengah dari Kabupaten Cirebon yaitu Rp1,399 T hanya diperuntukkan lima kecamatan. Sehingga pengelolaan anggaran ini menjadi hal yang penting. Pola anggaran seyogyanya 50:50. Artinya 50 untuk belanja atau gaji pegawai, dan 50 persen lainnya untuk kebutuhan masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan serta program-program kesejahteraan harus ditingkatkan, agar kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon meningkat.
Beres pengelolaan tata kotanya. Luas Kota Cirebon yang hanya berkisar 37 kilometer persegi ini harus ditata dengan baik. Tanpa disadari saat ini Kota Cirebon dikepung mal dan hotel. Meski dua aspek tersebut menunjang sektor pariwisata, namun fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat terabaikan. Hal ini harus diperbaiki. Salah satu bukti nyatanya adalah masih minimnya ruang terbuka hijau. Masyarakat Kota Cirebon tidak memiliki taman yang representatif sebagai tempat bermain, refreshing dan menghabiskan waktu sore hari. Taman Krucuk yang dimiliki pun seolah tidak dirawat. Padahal ruang terbuka hijau itu sangat dibutuhkan masyarakat. Dari hasil riset Jurnal Environmental Science & Technology, orang yang kerap menghabiskan waktu di ruang terbuka hijau merasa lebih bahagia.
Beres kebersihannya. Dua hal ini juga menjadi hal yang harus diberesi di Cirebon. Beres kebersihannya. Jangan sampai ada sampah yang menumpuk lagi di sudut-sudut kota. Misalnya saja di wilayah Pesisir Kota Cirebon. Selain kekurangan air bersih, warga RW 10 Pesisir Utara hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Akhirnya warga pun memilih untuk membuang sampah sembarangan.
Beres ketertibannya. Salah satu kunci membuat investor dan juga turis domestik atau asing betah di Cirebon adalah ketertibannya. Salah satu hal yang paling mencolok adalah banyaknya gelandangan, pengemis dan pengamen di setiap traffic light Cirebon. Sebut saja di lampu lalu lintas By Pass Pemuda, lampu lalu lintas Cipto hingga Krucuk. Hal itu jelas sangat mengganggu masyarakat Cirebon termasuk juga tamu ataupun turis. Selain itu penataan pedagang kaki lima juga harus diperhatikan. PKL jangan sampai berada di trotoar atau bahka memakan badan jalan. Pemerintah harus menertibkan dan pedagang juga harus sadar dan memberikan hak pada pengguna jalan. Trotar harus tetap ada agar pejalan kaki bisa mendapatkan haknya dengan baik.
Cirebon memang harus beres. Kalau tidak beres, Kota Cirebon susah untuk bersaing. Padahal potensi Cirebon sangatlah luar biasa. Nah, untuk memperbaikinya, hal ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Semua persoalan yang diungkapkan seperti minimnya fasilitas umum, fasilitas sosial, persoalan kebersihan dan ketertiban harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan Cirebon Beres ini. Pemerintah menyediakan program-program yang bermanfaat untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang kemudian dibantu oleh pihak swasta. Sementara masyarakat harus juga mendukung dan membantu memperbaiki Cirebon. Misalnya penambahan taman atau ruang terbuka ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah. Pihak swasta pun bisa turut berkontribusi melalu CSR. Kemudian masyarakat juga harus membantu merawat dan memanfaatkan taman tersebut dengan optimal ketika sudah jadi.
Kebersamaan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat ini berlaku untuk beberes di semua bidang. Ketika pemerintah dan swasta berusaha memberikan fasilitas yang layak namun tidak ada kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan merawat fasilitas yang ada, hal itu sia-sia. Begitu juga ketika masyarakat peduli tetapi tidak ada perhatian pemerintah atau swasta, mimpi masyarakat untuk mendapatkan Cirebon yang lebih baik sulit terealisasi.
Jadi, siap untuk beresi Cirebon?
