Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara Virtual, TPID Ciayumajakuning Sepakati Arahan Presiden RI

Cirebon,- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), menggelar High Level Meeting. Kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah dan anggota TPID Ciayumajakuning itu berlangsung di KPw BI Cirebon Jalan Yos Sudarso, Kota Cirebon, Jumat (14/6/2024).

High Level Meeting tersebut diselenggarakan usai mendengarkan arah Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2024 secara virtual. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan tantangan inflasi ke depan yang tidak mudah, khususnya terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi rantai pasokan dan akhirnya berdampak pada inflasi.

Dikutip dari laman presidenri.go.id, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengendalikan inflasi sehingga berada di angka 2,84 persen pada bulan Mei 2024.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi daerah yang telah bekerja keras, yang telah berusaha keras untuk mengendalikan inflasi sehingga yang terakhir di Bulan Mei yang lalu inflasi kita berada diangka 2,84 persen. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia,” kata Presiden.

Meski demikian, Presiden mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada dan berhati-hati dengan memonitor secara langsung pertumbuhan ekonomi di lapangan. Hal ini dikarenakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi dirasakan secara langsung oleh rakyat.

“Sekarang inflasinya 2,84 (persen), growth, pertumbuhan ekonominya 5,11 persen. Nah ini segar kalau seperti ini. Tapi kita harus tetap waspada, hati-hati tidak boleh lengah tantangan ke depan tidak mudah,” lanjutnya.

Dari hasil HLM yang dilakukan TPID Ciayumajakuning, secara umum masing-masing wilayah telah menyusun program pengendalian inflasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Termasuk program pendukung pertanian dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat perubahan cuaca.

Selain itu, rangkaian program pengendalian harga seperti Operasi Pasar Murah (OPM) maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) secara insentif dilaksanakan. Khususnya pada periode menjelang Iduladha.

Beberapa isu terkait pasokan intra-wilayah masih perlu didiskusikan lebih dalam, khususnya dalam mendukung keseimbangan neraca pangan se-Ciayumajakuning salah satunya dengan mendorong kerjasama antar daerah (KAD) dan penguatan distribusi melalui fasilitas distribusi pangan (FDP. (HSY)