Semua Element Masyarakat Diminta Berperan Sukseskan Pemilu 2024
Cirebon,- Sepintas, Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi. Namun, atmosfer kontestasi politiknya sudah terasa. Elite partai politik nasional hingga daerah mulai mencari panggung, termasuk saling sindir.
Di Cirebon, sejumlah anggota DPRD mulai mengatur strategi untuk mempertahankan kursinya. Begitu pun dengan para elite yang ingin maju sebagai kepala daerah. Pembicaraan pemilu sayup-sayup terdengar di media hingga kantin.
Di sisi penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Cirebon juga mempersiapkan diri.
“Saat ini, tahapan pra election (pemilihan). Kami mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk Pemilu 2024,” kata Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Apendi dalam Jumat Juang di Saung Juang, Kota Cirebon, Jumat (18/6/2021) lalu.
Jumat Juang merupakan ruang diskusi terkait Jurnalisme di Cirebon dan sekitarnya. Pertemuan edisi ke-13 ini juga menghadirkan Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin dengan moderator Devteo Mahardhika Prakoso, jurnalis muda Cirebon.
Apendi menilai, Pemilu 2024 lebih menantang dibandingkan Pemilu 2019. Pemilu ke depan menggabungkan enam jenis pemilihan, yakni presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kepala daerah pada tahun yang sama. Sebelumnya, Pemilu 2019 tanpa pilkada.
Dari rapat DPR RI, pemilihan presiden dan legislatif bakal digelar pada 28 Februari 2024, sementara pilkada pada 27 November di tahun yang sama. Rentang waktu beberapa bulan ini berpotensi menguras tenaga penyelenggara dan peserta Pemilu 2024, termasuk di 542 daerah yang menggelar pilkada.
“Pemilu 2019 saja ada sekitar 70 salinan yang harus ditulis petugas. Akibatnya, ada nilai (perolehan suara) yang berbeda-beda. Mungkin petugas kelelahan dan lainnya,” katanya.
Saat itu, pihaknya mencatat 13 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Cirebon wafat. Dalam skala nasional, tercatat 894 penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit.
Apendi berharap, jatuhnya korban jiwa dalam pemilu tidak terjadi lagi. “Perlu pemilihan yang lebih simpel. Misalnya, hanya satu surat suara atau elektronik voting. Namun, ini masih didiskusikan di tingkat pusat,” ujarnya.
Apendi juga mengajak masyarakat, termasuk kalangan media, ikut berperan mempersiapkan Pemilu 2024. Selain memantau penyelenggara pemilu, media juga bisa memberikan edukasi kepada publik terkait pentingnya pesta demokrasi tersebut.
Apalagi, partisipasi politik publik pada pemilu sebelumnya belum memuaskan. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Cirebon untuk lima jenis pemilihan pada 2019 masih di bawah 75 persen. Padahal, target partisipasi pemilih saat itu 77,5 persen.
Joharudin mengakui, potensi konflik dalam Pemilu 2024 bisa lebih besar. Salah satu alasannya, kursi anggota legislatif yang menentukan pencalonan presiden dan kepala daerah bergantung pada hasil pemilu terbaru. “Jadi, semua kursi (suara) di DPR nanti mulai dari nol,” katanya.
Kondisi ini tidak menutup peluang politik uang. Ia memaparkan, dalam pemilu, peserta bisa dipidana jika ditemukan politik uang. Adapun di pilkada, pemberi dan penerima politik uang bisa dipenjara. Namun, politik uang membutuhkan pembuktian yang tidak mudah.
Itu sebabnya, dukungan publik, termasuk media, untuk melaporkan indikasi politik uang sangat dibutuhkan. “Berkaca pada pemilu lalu, Bawaslu lebih banyak menangani pelanggaran yang sifatnya temuan, bukan laporan warga. Memang melaporkan butuh keberanian. Tapi, ini untuk pemilu yang bersih” ujarnya.
Nurul Fajri, jurnalis di Cirebon, mengatakan, redaksi media seharusnya independen dan tidak terjun dalam politik praktis saat pemilu. Salah satu indikasinya, yakni memberikan porsi seimbang untuk peserta. Misalnya, jika ada berita calon kepala daerah, para kandidat harus ditampilkan di halaman yang sama.
Di sisi lain, media juga memiliki kebijakan tersendiri. Misalnya, menempatkan wartawannya di setiap calon kepala daerah untuk mengetahui lebih jauh program kandidat. “Jadi, jangan stigma wartawan ini ikut mendukung salah satu calon hanya karena mereka mengawal kandidat. Mereka hanya menjalankan tugas redaksi,” katanya.
Fajri mengingatkan, media bisa berperan menyiapkan Pemilu 2024. “Selain memantau penyelenggara pemilu dan mengedukasi publik, media juga harus mendorong partai politik untuk meningkatkan pendidikan politik warga dan menghadirkan kandidat yang berkualitas,” ungkapnya. (AC212)
