Kamis, 27 Januari 2022

Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin

Populer

Bakso Rusuk Joss Sajikan Menu Fenomenal dan Tempat yang Nyaman

Cirebon,- Kamu pecinta bakso? Jangan ngaku pecinta bakso kalau kamu belum coba bakso yang unik, viral dan fenomenal ini,...

Ramaikan Wisata Kuliner, Kedai 1818 Buka Cabang Baru di Sinapeul Majalengka

Cirebon,- Setelah sukses membuka cabang di berbagai daerah, Crab 1818 kini membuka kembali di Majalengka, Sabtu (22/1/2022). Lokasinya berada...

Segera Beralih ke TV Digital, Berikut Rekomendasi Antena TV Digital Terbaik di Tahun 2022

Cirebon,- Berikut ini rekomendasi 12 antena TV digital agar dapat menikmati siaran TV digital. Namun untuk dapat menikmati siaran...

Deteksi Dini Semakin Krusial Cegah Progresivitas Glaukoma, Faktor Anatomis Turut Berpengaruh Memicu Glaukoma Primer Sudut Tertutup Kronis

Jakarta,– Nyaris tak memiliki gejala pada tahap awal, glaukoma berpotensi memberi impak yang lebih fatal: kebutaan permanen. Peningkatan tekanan...

Kerja Sama dengan Kodim 0620/Cirebon, Aston Cirebon Jalani Vaksin Booster COVID-19

Cirebon,- Aston Cirebon Hotel & Convention Center menggelar vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk seluruh karyawan, Sabtu (22/1/2022)....

Jakarta,- Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran pinjaman dana dari fintech peer-to-peer lending ilegal dan tawaran investasi dari entitas yang tidak memiliki izin sesuai usahanya.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing mengatakan tawaran dari fintech lending ilegal dan investasi tanpa izin masih banyak bermunculan di masyarakat dan mengincar kalangan yang pendapatannya terdampak pandemi Covid-19.

Hingga September ini Satgas dalam operasinya kembali menemukan 126 fintech peer-to-peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.

Loading...

“Kami masih menemukan penawaran fintech lending ilegal dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini,” ujar Tongam dalam keterangan resmi yang diterima About Cirebon, Sabtu (26/9/2020).

“Fintech lending dan tawaran investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukanlah solusi bagi masyarakat,” tambahnya.

Menurut Tongam, pinjaman dari fintech lending ilegal selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Semua temuan Satgas Waspada Investasi ini identitasnya sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler.

BACA YUK:  Tindak Kejahatan, Polresta Cirebon Launching Unit Patroli Presisi Macan Kumbang 852

Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas fintech lending ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Selain itu, Satgas juga mengapresiasi kebijakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK melakukan penawaran melalui SMS sesuai dengan ketentuan OJK.

Sehingga bisa dipastikan bahwa jika ada penawaran pinjaman dana fintech lending melalui SMS berarti itu dilakukan oleh fintech lending ilegal yang sebaiknya dihindari.

BACA YUK:  Permudah Proses Kepemilikan Rumah, Tulus Asih Group Gelar Akad Kredit Massal

Pasal 43 POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan larangan melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.

Adapun total fintech ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak tahun 2018 sedangkan September 2020 mencapai 2840 entitas.

32 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

Selain kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 32 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat, karena melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasikan website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin.

Dari 32 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

• 2 Perdagangan Berjangka/Forex Ilegal;

• 3 Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal;

• 2 Investasi Cryptocurrency Ilegal;

• 25 lainnya.

Salah satu entitas yang diminta ditutup adalah aplikasi Alimama Indonesia (almm.qdhtml.net) yang belakangan ramai diberitakan karena diduga melakukan penipuan dengan modus penghimpunan dana untuk mendapatkan bonus belanja.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50 Kegiatan Gadai Tanpa Izin

Satgas Waspada Investasi juga menemukan 50 usaha pergadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).

BACA YUK:  Tindak Kejahatan, Polresta Cirebon Launching Unit Patroli Presisi Macan Kumbang 852

Dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019.

BACA YUK:  OHM Siap Kelola Hotel di Rest Area Tol Trans Jawa yang Dikembangkan Jasa Marga Related Business

Sebelumnya pada tahun 2019, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 68 entitas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019 sedangkan Agustus 2020 menjadi 143 entitas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Satgas meminta agar masyarakat bisa berkonsultasi ataupun bertanya kepada OJK mengenai fintech lending ataupun tawaran investasi yang beredar ke Kontak OJK 157, WA 081157157157 atau email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Tayang Hari ini, Cast Film Ben & Jody Ngobrol Sore di Kota Cirebon

Cirebon,- Pemeran utama film Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasingko di bawah rumah produksi Visinema Pictures menggelar acara...

Kota Cirebon Diusulkan Dibangun Elevated Track Railway

Cirebon,- Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengikuti rapat virtual bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT KAI Daop 3 Cirebon serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian...

Gudang2Go Hadir Mendorong Digitalisasi Pergudangan

Jakarta,– Mendorong digitalisasi pergudangan di Indonesia, PT Mahardika Digital Distribusi resmi meluncurkan Gudang2Go, startup marketplace pergudangan online yang menghubungkan bisnis digital, UMKM, dan perusahaan...

Sekda Kota Cirebon Imbau Untuk Menunda Perjalanan ke Daerah Episentrum

Cirebon,- Untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omicron, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi meminta untuk menunda perjalanan keluar kota, terutama daerah episentrum. Saat...

More Articles Like This