Minggu, 27 September 2020

Ratusan Pekerja FSPMI Datangi Disnaker Kabupaten Cirebon, Ini Tuntutannya

Populer

Mayat Seorang Perempuan Ditemukan di Pantai Kejawanan

Cirebon,- Mayat wanita tanpa busana ditemukan tewas di Pantai Kejawanan, Kota Cirebon, Senin (21/9/2020) pagi sekitar pukul 04.55 WIB.Mayat...

46 Santri Pondok Pesantren di Kuningan Terpapar Covid-19

Kuningan,- Sebanyak 46 santri di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan Jawa Barat terkonfirmasi positif Covid-19.Aktivitas di pondok pesantren...

Pemerintah dan Keraton Kasepuhan Cirebon Sepakat Meniadakan Pasar Muludan

Cirebon,- Pemerintah Daerah Kota Cirebon bersama dengan Keraton Kasepuhan bersepakat meniadakan pasar malam atau Muludan di area Keraton Kasepuhan...

Wali Kota Cirebon: Mulai 1 Oktober 2020 yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan akan Ditindak Tegas

Cirebon,- Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon, Walikota Cirebon Drs. Nashrudin Azis tak henti-hentinya melakukan edukasi dan sosialisasi...

Inilah Cerita Eti Sulastri Warga Ciledug yang Sembuh

Cirebon,- Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag melakukan dialog langsung dengan Eti Sulastri, warga Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten...

Cirebon,- Ratusan pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Kamis (9/7/2020).

Dalam aksinya, para pekerja tersebut menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada seluruh karyawan PT. Tata Karya Rubberindo Cirebon dan meminta mempekerjakan kembali seluruh pekerja.

Pantauan About Cirebon di lokasi, ratusan pekerja melakukan orasi di depan kantor Disnaker Kabupaten Cirebon dan melakukan audensi dengan Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon.

Loading...
BACA YUK:  Menuju Era Digital, UMKM Meubel CV. Hartati Jaya Dibantu KKN Mahasiswa UMY⁣

Usai melakukan Audensi, Sekjen FSPMI Cirebon dan Bandung, Moh. Machbub menjelaskan bahwa pokok permasalahan adalah tentang adanya PHK mendadak yang dilakukan oleh PT. Tata Karya Rubberindo Cirebon.

“Tadi sudah disepakati bahwa PHK yang dilakukan oleh PT. Tata Karya Rubberindo Cirebon ternyata setelah klarifikasi kepada dinas, bahwa dinas tidak pernah menyatakan statement bahwa perusahaan melakukan PHK atas ijin dari dinas,” ujarnya kepada awak media.

Seperti kita ketahui bersama, lanjut Machbub, PHK yang dilakukan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme. Tata cara penutupan yang diatur oleh undang-undang pun tidak dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, hal demikian memicu keras oleh kami.

“Kita tidak mempermasalahkan tentang masalah besar pesangon, namun yang kita permasalahkan adalah mekanisme penutupan yang diatur oleh undang-undang tidak dilakukan perusahaan,” ungkapnya.

Machbub menjelaskan bahwa tahapan mekanisme PHK itu ada pengurangan tapi management, efesiensi, lembur dihilangkan, adanya pensiun dini dihilangkan, dan lain sebagainya ada mekanismenya.

Selain itu, menurut Machbub, pihaknya juga telah memberikan beberapa opsi kepada perusahaan seperti efisiensi dengan cara merumahkan pekerja. Bahkan, pihaknya juga siap dirumahkan dengan jangka waktu 6 bulan hingga satu tahun dan tidak diberikan upah.

BACA YUK:  Telkomsel Bersama Kemenag Hadirkan Program Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh

“Kami sudah memberikan opsi kepada perusahaan, asal tidak ada PHK. Namun pihak perusahan telah mentransfer uang sebagai uang pesangon, tetapi kami tolak dan kami akan kembalikan,” tegasnya.

Tapi, kata Machbub, perusahaan punya itikad mendirikan perusahaan lagu dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Sehingga, ini menjadi indikasi kami dan indikasinya adalah ingin memberangus serikat pekerja.

“Dengan cara tadi tidak masuk akal semuanya, oleh karena itu indikasi awal kami perusahaan ingin memberangus serikat pekerja,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Erry Ahmad Husaeri menjelaskan bahwa hasil pertemuan dengan FSPMI, menyampaikan pendapatnya bahwa tidak ada kata PHK.

“Harapan kita juga semua tidak ada PHK, bahkan sebisa mungkin keberlangsungan usaha perusahaan di Kabupaten Cirebon diharapkan bisa terus. Nanti akan berdampak kepada para pekerja dan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

BACA YUK:  inDriver Tambah Layanan Ojek Pribadi⁣ ⁣

Terkait pemberian ijin, Erry menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja tidak memberikan ijin kepada perusahaan tersebut. Bahkan, menurutnya menanyakan tentang tahapan menuju PHK itu.

“Karena semua tau dan semua ingin tidak dikehendaki. Walaupun ada itu jalan terakhir. Perusahaan tidak ada ijin, hanya langsung melaporkan laporan bahwa akan melakukan penutupan perusahaan dan kami telah mentransfer sejumlah unhan sebagai pesangon dan lain sebagainya,” jelasnya.

“Adapun tahapan-tahapannya ini yang belum dilalui oleh perusahaan itu,” pungkasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Kolaborasi Dengan Telkomsel, MCAS Luncurkan Digisaham Untuk Kenalkan Pasar Modal Bagi Generasi Z

Jakarta,- PT M Cash Integrasi Tbk (IDX: MCAS), perusahaan distribusi digital terdepan di Indonesia, mengumumkan peluncuran DigiSaham, platform informasi...

Kemenpar Terapkan Program “BISA” di Makam Sunan Gunung Jati

Cirebon,- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggalakkan program BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di sejumlah tempat tujuan wisata di Indonesia.Untuk Kabupaten Cirebon, Makam...

Wali Kota Cirebon: Mulai 1 Oktober 2020 yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan akan Ditindak Tegas

Cirebon,- Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon, Walikota Cirebon Drs. Nashrudin Azis tak henti-hentinya melakukan edukasi dan sosialisasi terkait protokol kesehatan.Sebelumnya, Wali Kota...

Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin

Jakarta,- Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran pinjaman dana dari fintech peer-to-peer lending ilegal dan tawaran investasi dari entitas yang tidak...

More Articles Like This