Ramai Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Ini Penjelasan Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan

Cirebon,- Mulai tahun 2025, Pemerintah Indonesia akan memeberlakukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan adanya Perpres tersebut, masyarakat dihebohkan dengan kabar akan penghapusan Kelas BPJS Kesehatan saat ini. Menyikapi situasi itu, Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan, Siswandi memberikan penjelasan.

“Dalam Perpres tersebut, tidak ada satu pasal pun yang mengatakan menghilangkan kelas 1,2, dan 3. Tapi yang namanya presepsi masyarakat bisa saja, termasuk kekhawatiran,” ujar Siswandi saat ditemui About Cirebon, Senin (20/5/2024).

BACA YUK:  Empat Karyawan Meninggal Saat Jalankan Tugas, Ini Keterangan Resmi Pihak Mall

Selama ini, kata Siswandi, BPJS Kesehatan kontrak dengan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta belum menggunakan standar. Sehingga, dengan diberlakukan Kelas Rawat Inap Standar ini bisa menguntungkan masyarakat.

“Sehingga masyarakat mendapatkan layanan kamar yang standar. Namun ada plus minusnya bagi rumah sakit atau kebutuhan jumlah rawat inap jadi ada potensi berkurang,” katanya.

Tentunya, kata Siswandi, hal tersebut akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah. Namun, BPJS Kesehatan berharap standar itu Kelas 1,2,3, bukan hanya satu kelas.

“Keputusan tetap Pemerintah, karena dampaknya ketika ditetapkan satu preminya akan berubah. Berubahnya itu kan bisa naik,” katanya.

BACA YUK:  Syarat dan Biaya LASIK Mata, Pengguna BPJS Kesehatan Wajib Simak Ini

Sampai dengan bulan April 2024, menurut Siswandi, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Jawa Barat sudah mencapai 96 persen atau sekitar 49 jutaan peserta.

“Jumlah peserta JKN itu ada yang bayar mandiri, dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Ada juga dari pihak swasta,” ungkapnya.

Siswandi mengimbau kepada masyarakat yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan untuk bisa mendaftar. Walaupun sudah banyak yang mendaftar menjadi peserta JKN, masih banyak juga yang tidak aktif.

BACA YUK:  Kota Cirebon Masuk Lima Kota di Indonesia untuk Melaksanakan Program SIIP dari KIAT

“Di Provinsi Jawa Barat ini, posisinya baru sekitar 73 persen yang aktif. Atau dari 49 juta peserta itu tidak bisa sewaktu-waktu langsung bisa menggunakan, karena statusnya tidak aktif,” jelasnya.

“Tidak aktif itu karena menunggak iuran, atau Pemdanya masih belum membayarkan. Jadi yang punya tunggakan bukan hanya masyarakat saya, tapi ada saja Pemda yang masih menunggak,” tandasnya. (HSY)

Bagikan:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *