Presiden Jokowi Minta Menaker Segera Revisi Aturan JHT Demi Kesejahteraan Pekerja

Jakarta, – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam hal ini, Jokowi menginginkan agar dana JHT bisa diambil oleh pekerja yang mengalami masa-masa sulit.

Adapun menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi telah memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah untuk membahas mengenai Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

BACA YUK:  Jadwal Pemadaman Listrik di ULP Cirebon Kota, 24 Desember 2022

“Presiden telah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanakan dan dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK,” ungkapnya dikutip pada Selasa, 22 Februari 2022.

Sementara itu, Pratikno menegaskan bahwa Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja mengenai JHT. Presiden juga memahami keberatan para pekerja terhadap Permenaker tersebut.

Lebih lanjut terkait keinginan Jokowi agar JHT bisa digunakan buruh dalam masa-masa sulit akan diterjemahkan melalui revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

BACA YUK:  Tanggal Cantik 12-12-2022, 5 Bayi Lahir di RSIA Cahaya Bunda Kota Cirebon

Menurut Pratikno yang juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengajak para pekerja mendukung situasi kondusif untuk meningkatkan daya saing dalam mengundang investasi.

“Ini penting sekali dalam rangka membuka lapangan kerja yang berkualitas,” ujarnya. Adapun sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia memberi waktu 2 pekan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah untuk mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

“KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) memberikan tenggat waktu 2 minggu untuk Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat dilansir Jum’at, 18 Februari 2022.

BACA YUK:  Info Loker! Lowongan Kerja Terbaru Make Over Cirebon

Sementara itu Menurut Presiden Aspek Indonesia apabila dalam 2 minggu tidak ada perubahan terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, maka akan dilakukan berbagai cara sebagai bentuk perlawanan.

“Jika setelah dua minggu tidak ada perubahan, aksi akan dilakukan terus-menerus dan segala macam pola bentuk perlawanan akan ditempuh,” imbuhnya. (ABOUTSEMARANG)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *