Pertumbuhan BPR di Wilayah III Cirebon Sepanjang Tahun 2018 Alami Kenaikan

Cirebon,- Menghadapi tantangan perbankan yang kian mengemuka, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Indonesia (Perbarindo) menghimbau kepada BPR (Bank Perkreditan Rakyat) untuk lebih ditingkatkan.

Ketua Perbarindo Wilayah III Cirebon, Mukmin mengatakan untuk melakukan upaya peningkatan service level BPR yaitu dengan menambah wawasan dan menambah pengetahuan.

“Caranya bagaimana? caranya dengan memberikan pelatihan. Jadi, para anggota ini, kebutuhannya apa nih untuk meningkatkan kredit, kualitas, dan lain sebagainya,” ujarnya kepada About Cirebon, Selasa (15/1/2019).

1. Kinerja Perbarindo selama tahun 2018

Selama tahun 2018, kinerja BPR cenderung mengalami kenaikan, terlihat dari peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan hal lainnya juga ada kenaikan-kenaikan.

Menurut Mukmin, untuk DPK mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hampir di semua BPR, untuk DPK alami kenaikan.

“Penyebab kenaikan DPK ini mungkin karena kepercayaan masyarakat lebih. Tapi, di sisi lain walaupun kreditnya tercapai target, tetapi kenaikan DPK dengan kredit itu tidak berbanding,” ungkapnya.

BACA YUK:  Ketua DPRD Kota Cirebon Dapat Keluhan Saluran Air Limbah dan Air PDAM Saat Reses

“Sehingga, banyak DPK yang tidak teralokasikan untuk kredit, karena LDR (Loan to Deposit Ratio) nya rendah, sekitar rata-rata 70 persen,” imbuhnya.

Ketua Perbarindo Wilayah III Cirebon, didampingi Wakil Ketua Bidang Humas Perbarindo Wilayah III Cirebon, Agus Heru Sajugo

2. Jelang Tahun Politik dan Target

Menjelang tahun politik, khususnya perbankan BPR tidak terganggu, dan tidak terpengaruh Pemilu dan BPR juga berjalan seperti biasanya.

“Di BPR tidak ada istilah tahun politik, karena masyarakatnya tidak terpengaruh dengan situasi politik,” ungkapnya.

Sedangkan untuk target di tahun 2019, menurutnya Mukmin, sama seperti tahun sebelumnya yaitu sekitar 10 persen, baik untuk DPK dan Kredit.

“Kalau untuk NPL (Non-Performing Loan) tahun 2019 ini, keinginan direksi berkisaran sekitar 5 persen, karena itu batasan dari kesehatan bank,” terangnya.

3. Tahun 2018 Pertumbuhan Keseluruhan BPR Alami Kenaikan

Tahun 2018 memang pertumbuhan aset, keseluruhan BPR, kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, serta tabungan deposito berjalan mengalami kenaikan.

BACA YUK:  Pj Wali Kota Cirebon Apresiasi Kepolisian dan Stakeholder Terkait Amankan Mudik Lebaran 2024

Menurut Wakil Ketua Bidang Humas Perbarindo Wilayah III Cirebon, Agus Heru Sajugo menjelaskan kalau di wilayah III Cirebon dibandingkan dengan nasional lebih signifikan kenaikannya, tetapi kenaikan itu dibarengi dengan NPL.

“Saya belum begitu tau datanya, karena ini kan BPR banyak banget. Tapi perkiraan kenaikan diatas 5 persen di tahun 2018,” terang Agus.

Lanjutnya Agus, keinginan di tahun 2019, kalau targetnya realistis kita bisa bisa mencapai 10 persen, tapi pihaknya kadang-kadang menahan diri, jadi masang target sekitar 10 persen.

“Kemudian untuk NPL nya pasti semua direksi tidak ingin naik terus, kalau sudah diatas 5 persen berarti target tahun 2019 harus dibawah 5 persen, karena ketentuannya maksimal 5 persen,” tambahnya.

“Cuma kita agak khawatir, karena ketentuan kualitas aktif produktif ini ketentuan baru dari OJK, kita menyesuaikan juga dengan ketentuan tersebut. Jadi tantangan menurunkan NPL agak berat,” imbuhnya.

BACA YUK:  Tradisi Grebeg Syawal Keraton Kasepuhan Cirebon Diwarnai Insiden Penolakan

Di satu sisi, kata Agus, kita mengahadapi masalah internal, bahwa kualitas SDM BPR masih perlu di upgrade untuk analisa kreditnya, menerapkan prinsip kehati-hatian, sementara faktor eksternal ini kan ekonomi setelah musim hujan ini baru mulai bergerak.

“Karena kantong-kantong permasalahan kredit bermasalah pada tahun 2018 kebanyakan di wilayah-wilayah pertanian,”

4. Ada Kendala untuk Kenaikan NPL

BPR pada kredit pegawai atau PNS masih mengalami kendala dengan salah satu bank umum, sehingga pengaruhnya sangat luar biasa untuk kenaikan NPL.

Untuk menekan hal tersebut, Agus menjelaskan, karena BPR memiliki spesifikasi sendiri-sendiri, kalau produk kreditnya ada diwilayah kredit pemberian kepada PNS mungkin lebih bekerjasama dengan bank umum.

“Untuk wilayah di kantong-kantong pertanian kita sangat berdoa, saudara-saudara kita di wilayah itu ekonominya berkembang maju, tumbuh, sehingga bisa mengembalikan kewajiban,” tutup Agus.

Bagikan:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *