Pengunjuk Rasa di Kota Cirebon Bubarkan Diri Usai Berbuka Puasa
Cirebon,- Ratusan mahasiswa di Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (11/4/2022). Para pendemo menuntut penolakan tiga periode Presiden Joko Widodo dan meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Mahasiswa tiba di Jalan Siliwangi sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka melakukan long march dari Kampus I UGJ, Jalan Pemuda, Jalan Cipto, Jalan Kartini, dan melakukan orasi di depan Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi.
Pantauan About Cirebon, aksi unjuk rasa sempat terjadi lempar-lemparan dengan petugas yang berjaga. Mahasiswa berusaha meringsek masuk ke gedung DPRD Kota Cirebon, namun masih dihadang petugas.
Sekitar pukul 17.30 WIB, Ketua DPRD Affiati bersama perwakilan anggota DPRD Kota Cirebon menemui para pendemo di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.
Dalam aksi ini, mahasiswa menuntut pemerintah untuk:
1. Menuntut dan mendesak Presiden Jokowi membuat pernyataan dengan tegas untuk patuh terhadap konstitusi dan menolak penundaan pemilu 2024 atau usulan 3 periode.
2. Menuntut dan mendesak M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan untuk mundur dari jabatannya
3. Menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat
4. Menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang terkait RUU IKN
Yuda Thomas Saputra, Koordinator Aksi mengatakan menyikapi kejadian yang saat ini sedang berlangsung di masyarakat dengan dinamika geopolitik yang ada membuat berbagai elemen masyarakat geram akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Menurutnya, dalam jangka waktu yang berdekatan, pemerintah menaikkan beberapa komoditi penting yang ada dalam masyarakat seperti harga minyak goreng dan BBM.
“Ketika keresahan masih terjadi, bukannya pemerintah memberikan ketenangan kepada masyarakat melainkan memberikan kegaduhan dengan memunculkan isu penundaan pemilu ataupun dukungan untuk 3 periode ini,” ujar Yuda.
Justru hal ini, kata Yuda, akan sangat jelas menciderai konstitusi dan merusak hasil reformasi. Dari hal ini kita bisa mencermati bersama bahwa situasi fenomena demokrasi elektorialisme sedang terjadi di negara kita ini. Isu presidential threeshold harus segera dihentikan oleh Presiden Jokowi sendiri sebagai substansi yang dikait-kaitkan.
“Ditambah seperti adanya paksaan pemerintah terkait RUU IKN yang menurut kami masih perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan situasi kondisi lingkungan alam dan masyarakat yang terdampak dari pembangunan IKN ini. Dan belum pulihnya perekonomian pasca di serang pandemi seharusnya bisa menjadi urgensi pemerintah saat ini. Sehingga pendapatan masyarakat dan kesejahteraannya bisa di peroleh kembali,” tegas Yuda.
Dengan fenomena dan dinamika yang terjadi pada saat hari ini, kata Yuda, memunculkan kesimpulan bahwa sudah sangat jelas kebijakan pemerintahan saat ini tidak pro terhadap rakyat dan juga sebagaimana buah hasil dari reformasi harus dijaga dan dirawat dengan baik.
Pendemo di Kota Cirebon mulai membubarkan diri dan pulang dengan tertib setelah berbuka puasa. (HSY)
