Senin, 17 Mei 2021

Pengembang Perumahan Bersubsidi di Kabupaten Cirebon Terancam Mandeg

Populer

Kampung Sabin, Tawarkan Konsep Suasana Bali

Cirebon,- Ingin merasakan suasana seperti di Ubud Bali, kini tidak perlu jauh-jauh harus pergi ke Bali. Pasalnya, di Cirebon...

Pesona Curug Cigetruk yang Belum Banyak Orang Tahu dengan Ketinggian 27 Meter⁣⁣⁣

⁣⁣Cirebon,- Kecamatan Dukupuntang dikenal sebagai salah satu wilayah kecamatan penyangga pariwisata berbasis alam (Agrowisata) di Kabupaten Cirebon.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Terdapat berbagai sumber...

Habiskan Waktu Libur Lebaran Staycation di Aston Cirebon Aja, ini Fasilitasnya

Cirebon,- Pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran pada tahun 2021 ini. Akibat larangan mudik, banyak orang yang bingung untuk menghabiskan...

Serentak, PGRI Kota Cirebon Bagikan 3000 Takjil dan Nasi Kotak di 4 Kecamatan⁣

Cirebon,- Di penghujung Ramadan 1442 H ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon mengadakan kegiatan berbagi. Berbeda dengan...

Cirebon,- Forum Komunikasi Pengembang Perumahan Cirebon (FKPPC) memberikan pernyataan terkait permasalahan pemberian hak guna bangunan atas tanah yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan, Kamis (16/1/2020) sore di Jalan Wahidin, Kota Cirebon.

Kegiatan yang dihadiri para pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Cirebon tersebut ingin menyikapi permasalah carut marutnya perijinan serta pemberian hak atas tanah yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon.

Yudo Arlianto, selaku Ketua FKPPC mengatakan bahwa sampai dengan saat ini permasalahan terkait pemberian hak guna bangunan atas tanah kami belum juga mendapatkan solusi.

Loading...

“ Walaupun Bupati Cirebon sudah memberikan keterangan akan menyelesaikan permasalahan ini sampai dengan Desember 2019. Namun, kami menyesalkan sikap Bupati Cirebon sebagai pimpinan daerah yang tidak tegas dan jelas dalam bertindak,” ujarnya kepada awak media.

BACA YUK:  Polresta Cirebon Raih Penghargaan Dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak

Lanjut Yudo, pihaknya memohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan BPN Kabupaten Cirebon untuk dapat bersama-sama dengan pengembang dipertemukan. Agar, kita tahu secara transparan apa masalah yang terjadi dan juga solusi yang dihasilkan untuk masalah ini.

“Jadi kami memohon kepada aparat pemerintah untuk segera memberikan solusi atas masalah kami ini. Karena, akibat mandegnya proses pemberian hak guna bangunan dapat berpotensi tidak berjalannya usaha, berhentinya usaha, sehingga dapat berpotensi di PHK,” ungkapnya.

Yudo menjelaskan, menurut alasan BPN Kabupaten Cirebon tidak keluarnya hak guna bangunan ini pihak pengembang-pengembang perumahan itu melanggar tata ruang wilayah sesuai yang diatur dalam Perda No. 7 tahun 2018.

“Tapi pada kenyataannya hal inipun masih menjadi polemik, karena disisi lain yang menurut kami memiliki kewenangan atas pengaturan tata ruang wilayah yaitu Pemda Kabupaten Cirebon, mengeluarkan izin resmi kepada pengembang perumahan. Bahkan anggota forum kami sudah memiliki fatwa dan ada juga sebagian besar sudah memiliki IMB,” bebernya.

BACA YUK:  Chefi's Arabian Cafe & Resto Tawarkan Minuman Andalan Berbahan Dasar Kurma⁣

“Artinya, polemik inilah yang kami inginkan diselesaikan segera. Karena sudah terlalu lama prosesnya, tidak ada solusi dan tidak ada tindak dari pihak terkait,” imbuhnya.

Untuk pelanggaran yang ditunjukan BPN kepada para pengembang perumahan, kata Yudo, sangat bervariatif, dan ada dua hal besar seperti LP2B (Lahan Produksi pangan Berkelanjutan) dan pelanggaran dalam garis sepandan sungai.

“Pada kenyataannya, untuk pelanggaran dalam garis sepandan sungai ada beberapa lokasi yang bahkan sungainya tidak ada. Bahkan untuk LP2B dari Dinas Pertanian sudah dikeluarkan rekomendasi ahli fungsi yang menyatakan lokasi yahg kita mohonkan tidak termasuk LP2B,” terangnya.

Sehingga, tambah Yudo, dampak dari polemik yang berkepanjangan ini pihaknya mengalami kerugian atas tidak berputarnya cashflow usaha kami. Kalau ditotal pengembang dalam forum ini, bila satu pengembang memiliki satu hektar dengan nominal Rp 2,5 miliar berarti bila dijumlah ada sekitar Rp. 50 Miliar lebih investasi kita yang keluarkan mandeg.

“Kemudian potensi PHK untuk karyawan-karyawannya. Tapi menurut kami, efek yang terbesar adalah, pengembangan perumahan ini adalah pengembang untuk perumahan bersubsidi.

“Hampir ada 90 persen dari pengembang perumahan yang bermasalah ini di Kabupaten Cirebon adalah perumahan bersubsidi. Jadi kalau dihitung minimal ada sekitar 4.000 unit rumah yang terkendala sampai saat ini belum dibangun.

BACA YUK:  Daop 3 Cirebon Berangkatkan 1.599 Penumpang Gunakan KA Non Mudik

“Artinya masayarakat yang ingin memiliki kebutuhan atas perumahan, terutama perubahan bersubsidi, itu tidak mampu kami akomodir. Apalagi ini adalah program pemerintah,” pugkasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Libur Lebaran, Pengunjung Goa Sunyaragi Meningkat Dibanding Tahun Lalu⁣

Cirebon - Objek wisata Taman Air Goa Sunyaragi (TAGS) di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon menerapkan protokol kesehatan...

Daop 3 Cirebon Berangkatkan 1.599 Penumpang Gunakan KA Non Mudik

Cirebon,- Pelarangan mudik yang di mulai sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2020, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon mengoperasikan 6 KA...

Arus Balik, Satlantas Polres Cirebon Kota Lakukan Penyekatan

Cirebon,- Satuan lalu lintas Polres Cirebon Kota melakukan penyekatan arus mudik lebaran. Penyekatan dilaksanakan di pos penyekatan Kalijaga, Kota Cirebon, Sabtu (15/5/2021). Kasatlantas Polres Cirebon...

Kampung Sabin, Tawarkan Konsep Suasana Bali

Cirebon,- Ingin merasakan suasana seperti di Ubud Bali, kini tidak perlu jauh-jauh harus pergi ke Bali. Pasalnya, di Cirebon pun sekarang sudah ada Kampung...

More Articles Like This