Rabu, 16 Juni 2021

Pemkab Cirebon Izinkan Hiburan Seni dengan Terapkan Protokol Kesehatan

Populer

Pendaftaran Kartu Kuning di Kota Cirebon Kini Gunakan Aplikasi⁣

Cirebon,- Mulai Juni 2021, Kota Cirebon mulai menerapkan sistem online dalam pendaftaran kartu kuning bagi para pencari kerja. Pendaftaran...

RS Sumber Waras Cirebon, UniMedika Hospitals Group Saat ini telah Miliki CT Scan Generasi Terbaru⁣

⁣Cirebon,- Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon, UniMedika Hospitals Group terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan...

BNN Kota Cirebon Ringkus Dua Pria Kembar Edarkan Obat-obatan

Cirebon,- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon menangkap pria kembar warga Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon penjual obat sediaan farmasi...

Metland Hotel Cirebon Hadirkan Warung Kopi 61, ini Menunya ⁣

Cirebon,- Metland Hotel Cireboh by Horison yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 61 Kota Cirebon menghadirkan Warung Kopi 61....

Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun Cirebon Kejaksan Hingga Pukul 21.00 WIB

Cirebon,- Mulai bulan Juni 2021, layanan rapid test antigen di Stasiun Cirebon Kejaksan hingga pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, jam...

Cirebon,- Para pekerja seni yang tergabung dalam Aliansi Seniman Cirebon (ASC) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon, Jumat (10/7/2020).

Dalam aksinya, ratusan pekerja seni menuntut untuk kembali dibukanya aktivitas seni dan budaya di Kabupaten Cirebon.

Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai mengatakan segala harapan yang diinginkan oleh para seniman dikabulkan oleh Bupati Cirebon.

Loading...

“Alhamdulillah, segala harapan yang diinginkan oleh para seniman dikabulkan. Pada prinsipnya, Bupati Cirebon sudah memberikan izin atas pelaksanaan seni yang ada di Cirebon,” ujar Hilmy usai menemui para seniman.

Lanjut Hilmy, walaupun sudah diberikan izin untuk pelaksanaan seni, tentunya harus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

BACA YUK:  Pencuri Besi Tower Listrik Tegangan Tinggi Milik PLN Tertangkap

“Kadisbudparpora Kabupaten Cirebon telah menyiapkan standar personal prosedur, baik untuk seniman, yang punya hajat, dan event organizer. Insyaallah semuanya akan diatur,” ungkapnya.

Menurut Hilmy, para seniman pun menuntut terkait perizinan, karena khawatir Bupati telah mengizinkan, tapi di kecamatan, desa belum mengizinkan.

“Insyaallah, kalau sudah di Perbup (Peraturan Bupati) kan dan sudah sudah ditandatangani juga oleh Forkopimda, nanti akan disebar ke seluruh kecamatan dan desa, agar tidak terjadi perbedaan persepsi,” jelasnya.

Namun memang, kata Hilmy, ada beberapa catatan yaitu ada 7 desa di Kabupaten Cirebon yang masih masuk dalam zona merah, harus berkoordinasi dengan gugus tugas setempat.

“Pengawasan akan kita serahkan pada gugus tugas di daerah masing-masing di kecamatan. Nanti, dari TNI dan Polri akan membantu mengawasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon, Hartono menjelaskan untuk ketentuan standar operasional prosedur (SOP) sudah disiapkan, dan hari ini setelah Perbup itu diundangkan maka SOP juga akan disebarkan.

BACA YUK:  Pansus DPRD Kota Cirebon Usulkan Penataan Utilitas Libatkan Investor

“Bukan hanya seni, semua unsur pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Cirebon diizinkan, tetapi dengan catat adaptasi kebiasaan baru maka tetap protokol kesehatan diutamakan,” ujarnya.

Untuk panggung pertunjukan, menurut Hartono, sudah menyusun SOP nya dan ada tiga hal yaitu untuk panitia, seniman, dan penonton.

“Panitia memiliki ketentuan dan harus bertanggung jawab terhadap segalanya protokol kesehatan. Seniman juga ada aturannya, dan penonton juga ada aturannya,” jelas Hartono.

“Tuan hajat yang menanggap pertunjukan mengundang penonton, harus bertanggung jawab terhadap penonton. Di samping, penontonnya itu sendiri menjaga kesehatan, tetapi tuan hajat dan panitia bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan,” tambahnya.

Bila semua tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, Hartono menambahkan, akan diberikan sanksi, karena yang mengawasi selain kepala desa, ada tim gugus tugas kecamatan, dan petugas TNI/Polri.

“Dalam SOP itu jelas, bahwa ijin dikeluarkan selain dikeluarkan oleh kepolisian, tapi ada rekomendasi dari gugus tugas Covid-19 tingkat Kecamatan. Karena masih ada beberapa desa yang masuk zona merah,” tandasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Pemda Kota Cirebon dan Pemkab Cirebon akan Koordinasi terkait PPKM Mikro

Cirebon,- Terkait kondisi penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk menarik 'rem darurat'. Hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur...

Hadirkan Konsep Berbeda, WKM Kuningan Tawarkan Makan di Tengah Kebun

Kuningan,- Berbeda dengan Warung Kopi Maning (WKM) Cirebon yang menawarkan konsep makan di tengah sawah, WKM Kuningan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno Hatta,...

Dorong Pemanfaatan Teknologi 5G untuk Industri 4.0, Telkomsel Jalin Kerjasama Dengan Schneider Electric

Jakarta,- Setelah resmi menjadi “The First 5G Operator in Indonesia”, Telkomsel terus bergerak maju membuka potensi masa depan yang tak terbatas bagi Indonesia melalui...

Komisi I DPRD Kota Cirebon Dukung BRT Beroperasi di Wilayah Ciayumajakuning

Cirebon,- Komisi I DPRD mendorong pengembangan operasional Bus Rapid Transit (BRT). DPRD menginginkan BRT bisa melayani masyarakat wilayah III Cirebon. Ketua Komisi I DPRD Kota...

More Articles Like This