Minggu, 27 September 2020

Pemda Kota Cirebon dan Ombudsman Gelar Sosialisasi Laporan Publik

Populer

Mayat Seorang Perempuan Ditemukan di Pantai Kejawanan

Cirebon,- Mayat wanita tanpa busana ditemukan tewas di Pantai Kejawanan, Kota Cirebon, Senin (21/9/2020) pagi sekitar pukul 04.55 WIB.Mayat...

46 Santri Pondok Pesantren di Kuningan Terpapar Covid-19

Kuningan,- Sebanyak 46 santri di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan Jawa Barat terkonfirmasi positif Covid-19.Aktivitas di pondok pesantren...

Pemerintah dan Keraton Kasepuhan Cirebon Sepakat Meniadakan Pasar Muludan

Cirebon,- Pemerintah Daerah Kota Cirebon bersama dengan Keraton Kasepuhan bersepakat meniadakan pasar malam atau Muludan di area Keraton Kasepuhan...

Wali Kota Cirebon: Mulai 1 Oktober 2020 yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan akan Ditindak Tegas

Cirebon,- Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon, Walikota Cirebon Drs. Nashrudin Azis tak henti-hentinya melakukan edukasi dan sosialisasi...

Inilah Cerita Eti Sulastri Warga Ciledug yang Sembuh

Cirebon,- Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag melakukan dialog langsung dengan Eti Sulastri, warga Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten...

Cirebon,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon menggelar acara sosialisasi tentang tata cara pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat, Jumat (7/8/2020).

Acara yang berlangsung di Ruang Adipura Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon ini diisi oleh perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman dan kami juga mendapat masukan tentang tata cara pengaduan.

Loading...

“Kami dapat beberapa masukan tentang prosedur penyelesaian pengaduan publik tentang pelayanan masyarakat,” ujarnya.

BACA YUK:  Satreskrim Polresta Cirebon Berhasil Tangkap Kakek yang Cabuli Anak di Bawah Umur

Agus menuturkan dengan kehadiran Ombudsman diharapkan pihak-pihak penyelenggara negara bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan masyarakat dan keterbukaan informasi.

“Perihal keterbukaan informasi juga menjadi salah satu hal yang diadukan masyarakat, maka perlu ada penegasan soal informasi yang dikecualikan,” tuturnya.

Pada saat yang sama, Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jabar, Noer Ade Purnama mengatakan total laporan tentang pelayanan publik secara nasional maupun Jabar masih kecil.

Secara nasional, tambah Noer, kami mencatat ada 10.000 laporan yang masuk pada tahun 2019, bahkan untuk Jawa Barat saja kurang dari 200.

“Pengaduan yang masuk dari Jabar kurang dari 200 laporan, tentu ini masih terlalu sedikit jika dibanding jumlah penduduknya,” ungkapnya.

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, kata Noer, dengan produk yang dihasilkan adalah rekomendasi untuk terlapor, jika terlapor adalah Pemda maka terintegrasi dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang wajib dilaksanakan Pemda.

“Sanksi yang bisa diberikan Ombudsman adalah sanksi administrasi jika telah terbukti ada maladministrasi,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Noer, terkait pengaduan tentang pelayanan masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, maka dari itu dibutuhkan sosialisasi dan pembenahan kanal-kanal pengaduan.

BACA YUK:  Yayasan Muslim Sinar Mas, BenihBaik.com, dan JNE Ajak Masyarakat Donasikan Al Quran

“Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Ombudsman yang memiliki tugas dan fungsi menerima pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik,” pungkasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Kolaborasi Dengan Telkomsel, MCAS Luncurkan Digisaham Untuk Kenalkan Pasar Modal Bagi Generasi Z

Jakarta,- PT M Cash Integrasi Tbk (IDX: MCAS), perusahaan distribusi digital terdepan di Indonesia, mengumumkan peluncuran DigiSaham, platform informasi...

Tilik Kana Cirebon Hadir untuk Angkat Potensi UKM Khusus Kuliner

Cirebon,- Untuk menjadikan UKM (Usaha Kecil Menengah) naik kelas, Food Court Tilik Kana yang berlokasi di Jalan Pancuran Barat No. 144 Kota Cirebon menghadirkan...

Wali Kota Cirebon: Mulai 1 Oktober 2020 yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan akan Ditindak Tegas

Cirebon,- Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon, Walikota Cirebon Drs. Nashrudin Azis tak henti-hentinya melakukan edukasi dan sosialisasi terkait protokol kesehatan.Sebelumnya, Wali Kota...

Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin

Jakarta,- Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran pinjaman dana dari fintech peer-to-peer lending ilegal dan tawaran investasi dari entitas yang tidak...

More Articles Like This