Pelaku Jasa Wedding Datangi DPRD Kota Cirebon, ini yang Disampaikan

Cirebon,- Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia (GPPPI) yang terdiri dari Harpi Melati, PPJI, ASPEDI, dan MCX Indonesia mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jumat (26/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut, GPPPI Cirebon ditemui langsung oleh Komisi III DPRD Kota Cirebon untuk menyampaikan terkait pelaksanaan acara resepsi pernikahan.

Retania Primasari, salah satu perwakilan Wedding Organizer mengatakan kehadiran kami ke DPRD untuk hearing, audiensi dan mengemukakan kondisi pengusaha di jasa wedding saat ini yang selama beberapa bulan zero income.

Baca Yuk : PSBB Tahap Kedua, Pusat Perbelanjaan Boleh Buka Normal

“Kami tadi hearing, audensi dengan DPRD dengan harapan bisa membantu menyampaikan kepada pihak eksekutif untuk mengeluarkan regulasi tanpa menyalahi aturan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

BACA YUK:  Komisi III DPRD Kota Cirebon Cek Kesiapan RSD Gunung Jati Hadapi Wabah Penyakit

Pihaknya berharap, dengan pertemuan dengan dengan DPDR bisa menjembatani kepada pihak eksekutif untuk mengeluarkan regulasi.

“Mudah-mudahan ada suatu usaha untuk menjadi jembatan mendukung para pelaku jasa yang berkaitan dengan wedding. Kita harapkan secepatnya dan ada satu keputusan dengan segera,” ungkapnya.

Sementara itu, Yoyoh Akodariah, Ketua Aspedi (Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia) Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) menambahkan dengan adanya pandemi ini, yang terdampak kurang lebih ada 1000 orang yang terdiri dari para pelaku jasa event dan wedding di Kota Cirebon.

“Yang terdampak kurang lebih ada 1.000 orang, itu kalau di total kurang dari karyawan di jasa event dan wedding,” ujarnya.

BACA YUK:  Komisi III DPRD Kota Cirebon Tampung Aspirasi Sejarahwan Soal Hari Jadi Cirebon

Untuk bertahan ditengah sepinya wedding maupun event, tambah Retania, beralih menjual makanan dan menjual apa saja yang bisa menghasilkan. Artinya, kita tetap bergerak, tetap semangat dan bertahan.

Baca Yuk : Mulai Hari ini Objek Wisata Keraton Kasepuhan, Goa Sunyaragi, dan Makam Sunan Gunung Jati Dibuka Kembali

“Kami tidak sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, bahkan kru kami juga tidak dapat. Ini yang kita bikin cemburu, yang diperhatikan hanyalah pekerja informal,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah menyampaikan terkait protokol kesehatan dalam kegiatan wedding dengan memutar video simulasi wedding di tengah pandemi.

BACA YUK:  Pemda Provinsi Jabar Beri Penghargaan Pelaku dan Insan UMKM pada Ajang UMKM Juara Award

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr. Tresnawaty mengatakan bahwa kehadiran mereka yaitu ingin mulai diijinkan adanya acara pernikahan.

“Mereka ingin mulai diizinkan acara pernikahan. Mengapa, karena pasar dan mall saja yang sulit dikendalikan sudah diijinkan, apalagi mereka yang semua acaranya bisa diatur oleh mereka,” ujarnya.

“Agar, ekonomi mereka bisa kembali seperti semula, minimal bisa mendekati yang sebelumnya,” tambahnya.

Menurut dr. Tresnawaty, apa yang disampaikan oleh para pelaku usaha jasa pernikahan tersebut masuk akal.

“Insyaallah kami akan sampaikan apa yang menjadi keluhan. Dan ini harus didengar apa yang mereka inginkan dan juga diakomodir,” tandasnya. (AC212)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *