Kamis, 26 November 2020

Pelaku Jasa Wedding Datangi DPRD Kota Cirebon, ini yang Disampaikan

Populer

Mulai Besok, Pertamina Hadirkan Program Pertalite Harga Khusus di Cirebon

Cirebon,- Sebagai upaya mendukung kualitas udara yang lebih baik, PT Pertamina (Persero) memperluas kembali implementasi Program Langit Biru (PLB)...

MD 7 Hotel Hadir di Cirebon, Tawarkan Promo Menarik Hanya Rp. 187 ribu/Malam

Cirebon,- MD 7 Hotel merupakan hotel budget yang terletak di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Hotel dengan 8 lantai ini...

Kementerian Kominfo Ajak Mahasiswa Universitas CIC Kembangkan Urban Farming Berbasis Teknologi

Cirebon,- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menggelar acara pojok literasi yang berlangsung di Universitas Catur Insan Cendikia (UCIC)...

Ratusan Guru dan Nakes di Cirebon Manfaatkan Program Naik KA Gratis

Cirebon,- Sejak dihadirkannya program PT KAI Gratiskan Guru dan Tenaga Kesehatan (Nakes) Naik Kereta Api sejak awal November 2020...

Terkonfirmasi Positif Covid-19, Wali Kota Cirebon Lakukan Isolasi Mandiri

Cirebon,- Walikota Cirebon, Drs. Nashrudin Azis terkonfirmasi positif Covid-19. Saat ini, dirinya tengah melakukan isolasi mandiri di rumah dinas...

Cirebon,- Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia (GPPPI) yang terdiri dari Harpi Melati, PPJI, ASPEDI, dan MCX Indonesia mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jumat (26/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut, GPPPI Cirebon ditemui langsung oleh Komisi III DPRD Kota Cirebon untuk menyampaikan terkait pelaksanaan acara resepsi pernikahan.

Retania Primasari, salah satu perwakilan Wedding Organizer mengatakan kehadiran kami ke DPRD untuk hearing, audiensi dan mengemukakan kondisi pengusaha di jasa wedding saat ini yang selama beberapa bulan zero income.

Loading...

Baca Yuk : PSBB Tahap Kedua, Pusat Perbelanjaan Boleh Buka Normal

“Kami tadi hearing, audensi dengan DPRD dengan harapan bisa membantu menyampaikan kepada pihak eksekutif untuk mengeluarkan regulasi tanpa menyalahi aturan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

BACA YUK:  Stok Darah PMI Cirebon Menipis , Puluhan Jurnalis Cirebon Donorkan Darahnya

Pihaknya berharap, dengan pertemuan dengan dengan DPDR bisa menjembatani kepada pihak eksekutif untuk mengeluarkan regulasi.

“Mudah-mudahan ada suatu usaha untuk menjadi jembatan mendukung para pelaku jasa yang berkaitan dengan wedding. Kita harapkan secepatnya dan ada satu keputusan dengan segera,” ungkapnya.

Sementara itu, Yoyoh Akodariah, Ketua Aspedi (Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia) Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) menambahkan dengan adanya pandemi ini, yang terdampak kurang lebih ada 1000 orang yang terdiri dari para pelaku jasa event dan wedding di Kota Cirebon.

“Yang terdampak kurang lebih ada 1.000 orang, itu kalau di total kurang dari karyawan di jasa event dan wedding,” ujarnya.

Untuk bertahan ditengah sepinya wedding maupun event, tambah Retania, beralih menjual makanan dan menjual apa saja yang bisa menghasilkan. Artinya, kita tetap bergerak, tetap semangat dan bertahan.

Baca Yuk : Mulai Hari ini Objek Wisata Keraton Kasepuhan, Goa Sunyaragi, dan Makam Sunan Gunung Jati Dibuka Kembali

BACA YUK:  En's Wedding Festival Digelar Secara Virtual dan Sediakan Giveaway Senilai Rp 20juta

“Kami tidak sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, bahkan kru kami juga tidak dapat. Ini yang kita bikin cemburu, yang diperhatikan hanyalah pekerja informal,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah menyampaikan terkait protokol kesehatan dalam kegiatan wedding dengan memutar video simulasi wedding di tengah pandemi.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr. Tresnawaty mengatakan bahwa kehadiran mereka yaitu ingin mulai diijinkan adanya acara pernikahan.

“Mereka ingin mulai diizinkan acara pernikahan. Mengapa, karena pasar dan mall saja yang sulit dikendalikan sudah diijinkan, apalagi mereka yang semua acaranya bisa diatur oleh mereka,” ujarnya.

“Agar, ekonomi mereka bisa kembali seperti semula, minimal bisa mendekati yang sebelumnya,” tambahnya.

Menurut dr. Tresnawaty, apa yang disampaikan oleh para pelaku usaha jasa pernikahan tersebut masuk akal.

“Insyaallah kami akan sampaikan apa yang menjadi keluhan. Dan ini harus didengar apa yang mereka inginkan dan juga diakomodir,” tandasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

UMK Kota Cirebon Sudah Ditetapkan Rp 2.271.201, Berlaku Mulai Januari 2021⁣

Cirebon,- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2021 di 27 Kota/Kabupaten di...

GOR Watubelah akan Digunakan sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Cirebon,- Gedung Olah Raga (GOR) Watubelah Sumber, Kabupaten Cirebon akan digunakan sebagai tempat isolasi warga yang terkonfirmasi positif covid 19. Penggunaan GOR ini, sebagai salah...

MD 7 Hotel Hadir di Cirebon, Tawarkan Promo Menarik Hanya Rp. 187 ribu/Malam

Cirebon,- MD 7 Hotel merupakan hotel budget yang terletak di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Hotel dengan 8 lantai ini memiliki138 kamar dengan tiga tipe. Tiga...

Ratusan Guru dan Nakes di Cirebon Manfaatkan Program Naik KA Gratis

Cirebon,- Sejak dihadirkannya program PT KAI Gratiskan Guru dan Tenaga Kesehatan (Nakes) Naik Kereta Api sejak awal November 2020 lalu, minat guru dan nakes...

More Articles Like This