Pelaksanaan GNPIP, Kota Cirebon Catatkan Inflasi Rendah sebesar 4,86% pada Tahun 2022
Cirebon,- Kota Cirebon merupakan satu-satunya kota yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah Ciayumajakuning. Kota Cirebon mencatatkan realisasi inflasi sebesar 4,86% (yoy) pada tahun 2022.
Realisasi ini merupakan yang terendah di antara tujuh kota/kabupaten IHK Jawa Barat lainnya. Sepanjang tahun 2022, inflasi kelompok makanan bergejolak (volatile food) dan harga diatur pemerintah (administered prices) menjadi kelompok yang persisten menyumbang inflasi.
“Rendahnya inflasi Kota Cirebon didukung oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Hestu Wibowo dalam kegiatan Ngopi Bareng Media di Kantor BI Cirebon, Selasa (17/1/2023).
Pelaksanaan GNPIP yang masif dilakukan di Ciayumajakuning, kata Hestu, telah berdampak positif pada melandainya inflasi volatile food Kota Cirebon menjadi 2,77% (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih rendah dari capaian inflasi volatile food sebelum pelaksanaan GNPIP yakni 8,12% (yoy) di triwulan II 2022.
“Inflasi volatile food tercatat terus mengalami penurunan seiring dengan implementasi GNPIP melalui operasi pasar, gerakan tanam pangan, dan perluasan kerjasama antar daerah,” terangnya.
Di Kota Cirebon, implementasi GNPIP diwujudkan dalam bentuk operasi pasar murah, optimalisasi program urban farming, dukungan pemberian 2.000 bibit cabai dalam rangka gerakan tanam cabai di pekarangan, penguatan pemantauan sistem informasi harga melalui e-TUKU yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengendalian inflasi Daerah di Jawa Barat (SILINDA Jabar), serta mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan skema business-to-business (B2B) antara Kabupaten Majalengka dengan Kota Cirebon untuk komoditas cabai merah.
“Tidak hanya Kota Cirebon, implementasi GNPIP juga dilakukan secara masif di kabupaten wilayah Ciayumajakuning lainnya. Implementasi GNPIP di Kabupaten Cirebon misalnya, terwujud dalam pelaksanaan operasi pasar murah, dukungan pemberian 700 bibit cabai, serta pemberian bantuan alat dan mesin pertanian untuk menjaga ketahanan pangan,” kata Hestu.
Sementara itu, di Kabupaten Indramayu, tambah Hestu, telah rutin terlaksana rapat koordinasi, operasi pasar murah, dan realisasi dua KAD antara Indramayu dengan Jakarta dan Bandung untuk komoditas beras.
Kemudian di Kabupaten Majalengka, GNPIP diwujudkan dalam bentuk pemberian Sembilan bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi padi, pemberian 6.000 bibit cabai, serta realisasi dua KAD antara Majalengka dengan Kuningan dan Kota Cirebon masing-masing untuk komoditas bawang merah dan cabai merah. Serta di Kabupaten Kuningan, telah dilaksanakan dukungan pemberian 1.000 bibit cabai serta empat bantuan alat mesin pertanian.
“Kami perkirakan Inflasi di tahun 2023 melandai kembali ke rentang target inflasi, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Tekanan inflasi diperkirakan berasal dari factor gangguan cuaca yakni La Nina mulai melemah dan bergerak ke El Nino, berlanjutnya tensi geopolitik, pencabutan kebijakan PPKM, kenaikan UMK 2023, dan persiapan pemilu 2024,” pungkasnya. (HSY)
