Opini : Solusi Jitu dan Tuntas Menyelesaikan Polemik Minyak Goreng

Sejak awal tahun 2022 polemik minyak goreng terus memanas dari harga fantastis, langka, fenomena panic buying, bahkan sempat terjadi antrian hanya untuk mendapatkan jatah 2 kemasan minyak goreng. Buruknya sampai sekarang polemik  ini belum kunjung selesai. Persoalan ini awalnya dipicu karena naiknya harga CPO  di pasaran global sehingga mempengaruhi harga minyak goreng. Hal ini memang sangat mungkin terjadi karena berkurangnya produksi sawit sepanjang pandemi. Tetapi tidak seharusnya dengan Indonesia karena merupakan penghasil CPO terbesar di dunia. Hal ini juga diungkap oleh ketua umum APROBI (asosiasi Produsen Biofuel Indonesia) M.P.Tumanggor yang menyebutkan bahwa produksi CPO Indonesia mencapai 46,88 juta ton per tahun. (majalah.tempo.co , 2022).

Ada beberapa analisa terkait pemicu persoalan minyak goreng diantaranya: Pertama, dugaan adanya praktik kartel yang pernah disampaikan oleh Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ukay Karyadi yang langsung dibantah oleh Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo. Ia menampik industri di dalam negeri yang telah bersepakat mengatur kenaikan harga. Hal ini senada disampaikan pula Sahat Sinaga (Direktur Eksekutif GIMNI) bahwa semua industri minyak goreng dalam negeri atau pemakai minyak sawit selalu berpedoman pada harga CPO yang dikeluarkan oleh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara  (KPBN) yang merupakan unit usaha dari BUMN.

Kedua, kebocoran ekspor minyak goreng. Kementerian Perdagangan mengendus adanya kebocoran pasokan minyak goreng karena produsen mengutamakan pasar ekspor dan menyebabkan pasokan minyak di dalam negeri tiris dalam beberapa waktu ke belakang. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan kebocoran ekspor menjadi landasan bagi pemerintah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Ketiga, Biodiesel penyebab naiknya harga minyak yaitu program B30 berupa campuran solar yang mengandung minyak nabati. Tetapi hal ini juga dibantah oleh M.P Tumanggor (APROBI) bahwa kebutuhan biodiesel hanya 8,17 ton/tahun. Jika ditotal dengan kebutuhan Industri oleokimia sebesar 1,7 ton/tahun, kebutuhan minyak goreng dan makanan sepanjang tahun 2021 pun hanya 8,5 juta ton sehingga total kebutuhan pada kisaran 18,37 juta ton/tahun sedangkan produksi sawit Indonesia mencapai 46,88 juta ton/tahun.

BACA YUK:  Seagate Memperbesar Kapasitas Penyimpanan dengan Game Drive Berlisensi Resmi untuk Konsol PlayStation 5 dan PlayStation 4

Keempat, permintaan minyak sawit yang meningkat seiring pemulihan ekonomi di Indonesia dan negara lainnya. Sementara, produksi tidak dapat mengikuti kecepatan dari permintaan tersebut karena berbagai faktor seperti cuaca, keterbatasan pupuk, kelangkaan tenaga kerja sehingga berpengaruh pada melonjaknya harga minyak nabati secara global.

Mengurai Akar Persoalan

Sejak mencuatnya persoalan minyak goreng pemerintah mengambil beberapa langkah yaitu Pertama, memberlakukan operasi pasar murah dengan menggandeng pihak swasta, terutama perusahaan atau distributor minyak goreng. Kedua, kebijakan satu harga melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Ketiga, Kebijakan DMO dan DPO yang berlaku pada 27 Januari 2022. Prinsipnya pemerintah mewajibkan eksportir  memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari total volume ekspor masing-masing. Selain itu pemerintah juga menetapkan aturan harga  eceran tertinggi  (HET).

Namun sayang beberapa solusi tersebut dinilai justru menciptakan kerumitan baru. Operasi pasar murah yang dianggap sebagai oase bagi masyarakat menimbulkan distorsi ekonomi karena kenyataannya memberikan kesempatan  para pemilik modal besar saja untuk mendulang keuntungan. Ada pun para pedagang di pasar tradisional harus menelan ludah karena konsumen lebih memilih mengular antrian demi mendapatkan harga yang lebih murah.

Fakta panic buying menambah panjang daftar permasalahan, karena minimnya pengawasan teknis di lapangan yang terjadi justru menimbulkan aksi penimbunan dalam skala yang lebih kecil. Banyak pihak yang latah memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan sehingga terjadilah distorsi ekonomi dengan tingkat yang lebih rumit. Sejatinya kebijakan satu harga, strategi kebijakan DMO dan DPO pun belum mampu menyentuh akar persoalan karena negara justru tidak berdaya dalam menetapkan harga minyak untuk kebutuhan masyarakatnya di hadapan korporasi. (https://kabar.muslimahnews.net/2022/02/07/279/).

BACA YUK:  Wakil Wali Kota Cirebon Sambut Baik Hadirnya Agenda Cirebon

Sejatinya Indonesia sebagai surga CPO memiliki suplai sawit terbesar, kebutuhan kosumsi masyarakat dan industri pun secara angka seaharusnya tidak kekurangan. Faktor kelangkaan menunjukan bahwa ini bukan persoalan minimnya produksi tetapi tidak adanya mekanisme distribusi yang benar agar produksi CPO tersebut bisa dikonsumsi mudah dan murah oleh masyarakat.

Pangkal persoalannya terletak pada penguasaan lahan-lahan secara terpusat oleh segelintir orang sehingga menciptakan oligarki baik dalam produksi maupun distribusi pangan. Saat ini tidak ada mekanisme yang mengatur pengelolaan lahan untuk menghilangkan dominasi koorporasi terhadap penyediaan suplai bahan pangan termasuk lahan sawit. Hal ini terlihat dari data penguasaan lapangan usaha di sektor ini yang memang didominasi oleh korporasi-korporasi besar, sementara negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Saat ini cenderung koorporasi mengambil alih kekuasaan terhadap lahan milik umum.

Hal ini wajar terjadi pada sistem ekonomi liberal yang menganut keyakinan bahwa dalam kekebasan ekonomi satu-satunya yang menjadi penentu adalah modal/kapital. Lahirlah perdagangan bebas yang menuntut setiap negara memberikan hak yang sama pada siapa pun melakukan produksi dan distribusi selama memiliki kekuatan modal. Kapitalisme juga memandang segala sesuatu hanya sebatas komoditas perdagangan tanpa ada mekanisme distribusi kebutuhan pangan ke seluruh masyarakatnya.

Islam Solusi Alternatif

Berbeda dengan Kapitalisme, Islam menetapkan bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan primer (pangan, sandang, papan) sehingga wajib memperhatikan pentingnya memperbanyak produksi sekaligus memiliki konsep bagaimana distribusi hasil produksi ini sampai ke masyarakat. Inilah politik dan peran strategis sebuah negara.

Ada beberapa kebijakan utama yang akan diambil oleh negara di dalam Islam; Pertama, mengatur kembali masalah kepemilikan harta yang sesuai Islam dengan menerapkan tata kelola lahan sesuai Syariat Islam. Individu dan swasta tidak diperbolehkan menguasai harta milik umum. Saat ini misalnya tanah-tanah milik umum dijadikan sebagai perkebunan milik pribadi oleh para korporasi. Kedua, negara melaksanakan politik pertanian Islam untuk menjamin ketersediaan pasokan barang di dalam negeri, terutama mengupayakan dari produksi dalam negeri dengan mengoptimalkan para petani dan para pengusaha lokal.

BACA YUK:  SMAN 1 Sumber Raih Juara 1 Futsal Championship 2022 Piala Rektor UCIC

Di dalam Islam politik pertanian sendiri memiliki 2 kebijakan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi lahan yang sudah ada harus dioptimalkan untuk penyediaan suplai bahan pangan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian. Hal ini perlu disokong dengan sarana kemajuan teknologi pertanian yang dapat diadopsi para petani secara langsung. Selanjutnya adalah ekstensifikasi pertanian yang bertujuan untuk memperluas atau menambah lahan pertanian. Negara akan mengambil hak penggunaan lahan dari pihak yang tidak mampu menghidupakan lahan pada batas waktu 3 tahun. Sebaliknya negara mendorong masyarakat menghidupkan semua lahan-lahan yang mati  untuk diproduktifkan atau bisa juga negara memberikan tanah milik negara kepada para petani yang memang tidak memiliki lahan.

Ketiga, Negara menjalankan politik distribusi perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga sehingga tercipta harga kebutuhan atau barang-barang secara wajar dengan pengawasan. Pasar akan terjaga dari tindakan-tindakan curang, seperti penimbunan, penetapan harga, penipuan, dan sebagainya. Pengawasan ini pun ditetapkan oleh negara dengan adanya struktur tertentu di dalam negara Islam, yakni Qadhi Hisbah yag dilakukan secara tetap dan terus menerus tidak menunggu sewaktu-waktu jika ada masalah saja.

Dari sini jelas bahwa persoalan stabilitas pangan dan termasuk minyak goreng hanya bisa diselesaikan dengan solusi Islam yang integral melalui penerapan Islam secara kaffah.

Wallahu a’lam bishshawab.

 

Penulis Titis Fuji Lestari, S.Pd (Aktivis Muslimah Majalengka & Pemerhati Sosial)

(Dilihat: 144 pengunjung)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.