Kamis, 21 Oktober 2021

OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Populer

Talaga Langit Milik Ustad Ujang Busthomi Hadirkan Museum Dukun Santet

Cirebon,- Setelah sukses membuka wisata Bukit Cinta Anti Galau, kini Ustad Ujang Busthomi kembali membuka objek wisata Talaga Langit....

Jalan Tol Akses Bandara Kertajati Rampung 100%, Siap Dioperasikan

Majalengka,- Pembangunan jalan tol akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sudah rampung. Akses ini terhubung langsung dengan jalan...

Wagub Jabar Resmikan Wisata Talaga Langit Anti Galau

Cirebon,- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Talaga Langit Wisata Anti Galau di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu,...

Unjuk Rasa di Jalan Siliwangi, Walikota Cirebon Ajak Audensi

Cirebon,- Dua kelompok organisasi masyarakat/LSM melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (14/10/2021). Dua kelompok tersebut...

104 Pejabat di Lingkungan Kabupaten Cirebon Dilantik

Cirebon,- Sebanyak 104 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon di rotasi dan mutasi. Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati...

Jakarta,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun. Semula yang dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi COVID-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

“Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid-19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Wimboh.

Loading...

Hingga saat ini, perbankan terus melanjutkan kinerja membaik, seperti pertumbuhan kredit yang positif mulai Juni dan angka loan at risk (LaR) yang menunjukkan tren menurun namun masih relatif tinggi. Sedangkan angka NPL sedikit mengalami peningkatan dari 3,06 persen (Des 2020) menjadi 3,35 persen (Juli).

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum.

BACA YUK:  Cegah Penyebaran Rabies Hewan Peliharaan, Pemda Kabupaten Cirebon Gelar Penyuntikan Massal

“Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas. Sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir,” kata Heru.

Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri dari:

BACA YUK:  Perlunya Regulasi agar Tidak Ada Kebocoran Impor Garam ke Pasar

1. Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.

2. Kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN.

3. Prasyarat Pembagian Dividen. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

4. Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas Bank.

Ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid-19 yang akan segera diterbitkan.

Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS.

POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

Sementara mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Capital Conservation Buffer (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022.

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

BACA YUK:  Cegah Penyebaran Rabies Hewan Peliharaan, Pemda Kabupaten Cirebon Gelar Penyuntikan Massal

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi.

BACA YUK:  Lima Atlet Bara Boxing Cirebon Sabet Juara I di Level Jabar

Dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.

Per posisi Juli 2021, outstanding restrukturisasi COVID-19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM.

Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus.

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga diharapkan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis tahun 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Alumni Akabri 1999 Gelar Vaksinasi Massal dan Pemberian Sembako di Desa Gebang Mekar

Cirebon,- Alumni Akabri 1999 menggelar Vaksinasi Massal dan Pemberian Sembako di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Rabu...

Mengenang Para Pahlawan, HUT Partai Golkar ke-57 Gelar Ziarah dan Tabur Bunga

Cirebon,- DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Cirebon menggelar acara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kesenden, Kota Cirebon, Rabu (20/10/2021). Acara...

Akselerasi Implementasi Kampus Merdeka, Tim Program Matching Fund UGJ Gelar Workshop

Cirebon,- Tim Program Matching Fund Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon menggelar kegiatan Workshop Teaching Factory Digital Marketing dan Marketplace Digital Marketing. Kegiatan tersebut...

Horison Ultima Kertajati Siap Beroperasi Akhir Tahun 2021

Bekasi,- PT Metropolitan Land Tbk (Metland) melalui anak perusahaan PT Sumber Tata Lestari melanjutkan pembangunan Hotel Horison Ultima Kertajati yang berlokasi di jalan Kadipaten...

More Articles Like This