OJK Cirebon Gelar Pertemuan Tahunan dengan Pelaku Industri Jasa Keuangan
Cirebon, 10 Februari 2017,- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menggelar acara tahunan berupa pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan 2017 di Grand Ballroom Hotel Prima Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (10/02/2017).
Acara tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisioner OJK merangkap Ketua Dewan Audit, Prof. DR. Ilya Avianti, SE,M.Si., Ak. CPA, CA, Anggota DPR RI Komisi XI, DR.Ir.H. Kardaya Warnika, DEA, Kepala OJK Regional II Jawa Barat, Sarwono, Kepala OJK Cirebon, Muhamad Lutfi, Walikota Cirebon, Nasrudin Aziz dan tamu undangan yang hadir pada kegiatan tersebut berjumlah 200 orang meliputi Forkopimda dan pelaku industri jasa keuangan di wilayah III Cirebon.
Kepala OJK Cirebon, Muhamad Lutfi dalam sambutannya menyampaikan, bahwa tahun 2016 lalu menjadi tahun yang dipenuhi kejadian-kejadian yang tidak diperkirakan, seperti kemenangan gerakan Brexit, hasil pemilu presiden AS dan kemungkinan adanya penguatan gerakan nasionalisme di sebagian Eropa berkat hasil referendum konstitusi di Italia.
Hal ini menjadi pemicu ketidakaseimbangan pemulihan perekonomian global, banyak negara maju dan besar masih berusaha keras dalam perbaikan ekonominya sedangkan AS sudah dapat menunjukkan perbaikan yang matang. Namun upaya Indonesia dalam menghadapi dinamika tersebut patut diberikan apresiasi dimana kita dapat menekan depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS dan mencatatkan efisiensi kinerja bursa saham menjadi terbaik nomor 2 di Asia dan nomor 5 di dunia.
“Walaupun kinerja baik Indonesia dalam perekonomian dunia dapat menjadi modal yang baik di tahun 2017, namun kita juga harus mewaspadai risiko yang mungkin akan timbul dari gejolak perekonomian dunia, terutama pada kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpusat di Pulau Jawa,” ujarnya.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata, OJK merumuskan program yang fokus pada, meningkatkan peran sektor jasa keuangan supaya lebih kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata dan langsung kepada masyarakat dan kedua bagaimana peran kontributif tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketahanan dan stabilitas system keuangan.
“Untuk fokus pertama, OJK telah mempersiapkan 7 (tujuh) inisiatif dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan supaya lebih kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata dan langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Ketujuh inisiatif tersebut pertama, pengoptimalan kembali program kerja, kedua, penyempurnaan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat), Ketiga, pengoptimalan kinerja dan perluasan TPAKD dengan target peresmian 82 TPAKD, keempat, penerbitan peraturan tentang Financial Technology (FinTech), kelima, mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang lebih produktif dan ke daerah potensial.
Keenam, pelurusan kembali komitmen BPD (Bank Pembangunan Daerah) sebagai akselerator perekonomian daerah masing-masing untuk lebih berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan terakhir ketujuh, penyederhanaan dan permudahan proses penawaran umum di pasar modal melalui electronic registration dengan target 21 emiten baru dan 60 emiten eksisting akan menaikkan pendanaannya.
“Namun, ketujuh inisiatif tersebut tidak akan optimal tanpa adanya program pendamping untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang dibantu oleh keterlibatan industri jasa keuangan, terutama di daerah,” jelasnya. (AC212)
