OJK Apresiasi Launching Merger PD BPR Kabupaten Cirebon
Cirebon,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong industri perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memperkuat kelembagaannya dengan meningkatkan struktur permodalan melalui merger.
Merger BPR merupakan bagian dari Program Konsolidasi Perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan.
1. Perkuat Industri BPR
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan untuk memperkuat Industri BPR yang sehat dan produktif diperlukan kelembagaan BPR dengan dukungan permodalan yang kuat.
“Agar BPR dapat menyediakan dana bagi sektor rill khususnya usaha mikro dan kecil serta agar BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin terjadi,” ujarnya saat peluncuran merger Perusahaan Daerah (PD) BPR Kabupaten Cirebon, di Cirebon, Kamis (24/10/2019).
Peluncuran merger PD BPR di Kabupaten Cirebon dilakukan Heru Kristiyana bersama Bupati Cirebon H. Imron dan dihadiri berbagai pimpinan lembaga dan institusi dari Pemerintahan di wilayah III Cirebon.
2. Apresiasi Langka Bupati Cirebon
Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sebelumnya memiliki 19 BPR yang 7 di antaranya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah melakukan merger atau penggabungan sejak beberapa waktu lalu.
Sehingga, saat ini sebanyak 12 BPR telah bergabung menjadi PD BPR Babakan, sementara 7 BPR lainnya bergabung menjadi PD BPR Astanajapura.
Heru mengatakan, OJK sangat mengapresiasi langkah strategis Bupati Cirebon dalam menggabungkan BPR milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon karena diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi BPR.
“Ini bisa menjawab berbagai tantangan yang dihadapi terutama permodalan, SDM, teknologi informasi, produk dan layanan serta persaingan dengan lembaga jasa keuangan lainnya,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Heru, kedua BPR hasil merger tersebut juga diharapkan dapat mengembangkan bisnis sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon maupun bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
3. BPR Sangat Dibutuhkan Masyarakat
Kehadiran BPR, kata Heru, masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena banyak layanan BPR yang tidak dapat diberikan oleh bank umum atau lembaga keuangan lainnya.
“Seperti lokasi yang dekat dengan masyarakat, layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” bebernya.
4. Strategi Penguatan dan Pengembangan BPR
Sejumlah strategi untuk penguatan dan pengembangan BPR sudah disiapkan OJK agar BPR dapat terus tumbuh dan berkembang melayani masyarakat.
Strategi tersebut, menurut Heru, yakni penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola dan prinsip kehati-hatian, penguatan infrastruktur (SDM dan TI) serta penguatan daya saing melalui branding industri BPR, kerja sama berbasis Teknologi Informasi dan inovasi produk dan layanan.
“OJK juga telah menerbitkan ketentuan-ketentuan untuk berbagai aspek di BPR, seperti Aspek Kelembagaan, Aspek Prudensial, Aspek Infrastruktur TI dan SDM,” jelasnya.
5. Aset BPR Meningkat
Secara nasional, kata Heru, hingga Agustus aset dana pihak ketiga dan kredit industri BPR terus berkembang.
Menurutnya, total aset industri BPR mencapai Rp 143,2 triliun (9,62 persen yoy), DPK sebesar Rp 97,9 triliun (10,82 persen yoy), dan kredit yang disalurkan sebesar Rp106,1 triliun (11,44 persen yoy).
“Sementara untuk wilayah Cirebon, total aset BPR meningkat 13,50 persen menjadi Rp2,98 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga dan kredit masing-masing meningkat sebesar 14,30 persen menjadi Rp2 triliun dan 15,14 persen menjadi Rp2,34 triliun,” pungkasnya. (AC212)
