Senin, 24 Februari 2020

Mensos : Silahkan Pemda Integrasikan Bansos Daerah dengan KKS 

Populer

Pertama di Indonesia, Imigrasi Cirebon Hadirkan Pelayanan Paspor Senja Hingga Malam Hari

Cirebon,- Setelah sukses menghadirkan program Imigrasi Masuk Desa, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon kembali menghadirkan terobosan baru yakni...

KPP Pratama Cirebon Dua Gelar Pelatihan Media Sosial

Cirebon,- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Dua yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, menggelar pelatihan...

Sultan Sepuh XIV Prihatin Atas Rusaknya Situs Petilasan Matangaji

Cirebon,- Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, PRA. Arief Natadiningrat sangat prihatin atas kejadian rusaknya petilasan Matangaji yang berada...

Bulan Februari Aston Cirebon Hotel Hadirkan Promo ‘Keribo’

Cirebon,- Bulan Februari 2020, Aston Cirebon Hotel & Convention Center kembali menghadirkan program promosi terbaru yakni “Keribo”.Tapi tunggu dulu,...

AKBP Syamsul Huda Resmi Jabat Kapolres Cirebon Kota Gantikan AKBP Roland Ronaldy

Cirebon,- Jabatan Kapolres Cirebon Kota resmi berganti, dari pejabat sebelumnya AKBP Roland Ronaldy digantikan dengan AKBP Syamsul Huda.Upacara serah...

Cirebon, 13 April 2017,- Hari kedua kunjungan ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyambangi Kota Cirebon dan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM). Pembagian bansos diselenggarakan di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon, Rabu (13/4).

Tidak hanya itu, secara simbolis Presiden juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan sosial tersebut dengan bijak.

“Tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalo ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti,” kata Presiden.

Loading...

“Ini dalam setahun dikirim Rp1.890.000. Diambil empat kali di bank. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau tidak diambil, tetap jadi tabungan,” tambah kepala negara.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempersilahkan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.

Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi listrik.

“Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan,” ujarnya.

Saat ini,lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang.

“Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu,” ujarnya.

Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti  transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi “menambal” dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.

“Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah,” ujarnya.

“Sharing antara APBN dan APBD seperti inilah yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak tercover pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD,” tambahnya.

Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update. (rilis)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Pertumbuhan Pasar Modal di Kota Cirebon Cukup Prospektif

Cirebon,- Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Barat, Reza Sadat Shahmeini mengatakan bahwa potensi pertumbuhan jumlah investor pasar...

Sempat Vakum, Sanggar Kentjana Kembali Menggelar Canon SK Marathon di Cirebon

Cirebon,- Sanggar Kentjana (SK) bekerja sama dengan Canon kembali menggelar Lomba Foto untuk kategori pelajar (SMP & SMA) dan mahasiswa di Grage City Mall,...

Manulife Cirebon Gelar Program CSR Penyediaan Sumber Air Bersih

Cirebon,- Masyarakat desa Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon tampak bergembira setelah sumur bor sebagai sumber mata air bersih mengalir ke rumah. Selama ini, warga...

HIPMI Kota Cirebon Gelar Edukasi Pasar Modal Bersama Bursa Efek Indonesia

Cirebon,- Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Cirebon menggelar acara Forum Bisnis Sosialisasi Pasar Modal BMC HIPMI Kota Cirebon, Sabtu...

Musim Hujan, Daop 3 Cirebon Tingkatkan Pengecekan Jalur Rawan Amblas

Cirebon,- Sepanjang musim hujan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (Daop) 3 Cirebon terus meningkatkan antisipasi jalur kereta rawan amblas.Vice President PT KAI...

More Articles Like This