Mensos : Silahkan Pemda Integrasikan Bansos Daerah dengan KKS 

Cirebon, 13 April 2017,- Hari kedua kunjungan ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyambangi Kota Cirebon dan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM). Pembagian bansos diselenggarakan di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon, Rabu (13/4).

Tidak hanya itu, secara simbolis Presiden juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan sosial tersebut dengan bijak.

BACA YUK:  Selain Suguhkan 225 Menu, Bukber di Kampoeng Ramadan Aston Cirebon Juga Hadirkan Live Music

“Tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalo ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti,” kata Presiden.

“Ini dalam setahun dikirim Rp1.890.000. Diambil empat kali di bank. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau tidak diambil, tetap jadi tabungan,” tambah kepala negara.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempersilahkan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.

Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi listrik.

BACA YUK:  Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi Dijadikan Sebagai Ikon Budaya Nasional

“Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan,” ujarnya.

Saat ini,lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang.

“Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu,” ujarnya.

Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti  transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

BACA YUK:  KPU Kota Cirebon Mulai Lakukan Sorlip Surat Suara Pemilu 2024

Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi “menambal” dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.

“Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah,” ujarnya.

“Sharing antara APBN dan APBD seperti inilah yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak tercover pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD,” tambahnya.

Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update. (rilis)

Bagikan:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *