Meningkatkan Kualitas Peliputan Wartawan, Dewan Pers Gelar Workshop di Cirebon

Cirebon,- Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden tahun 2019 telah dilaksanakan pada 17 April 2019. Hasil pemilu yang telah ditetapkan KPU, merupakan kemenangan bagi segenap rakyat Indonesia.

Hasil inilah yang perlu ditindaklanjuti melalui dukungan setiap elemen bangsa sesuai dengan proporsi dan kewenangnnya masing-masing.

Dalam menjalankan peran edukasi sekaligus kontrol sosial melalui penyajian informasi yang aktual dan proporsional, pers diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk berperan serta mengawal janji-janji politik pasca pemilu.

1. Pemberitaan Pasca Pemilu

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Pers menyelenggarakan workshop yang bertajuk “Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 untuk wartawan Media Cetak, Elektronik dan Siber.

Workshop yang dihadiri wartawan dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) ini berlangsung di Aston Cirebon Hotel & Convention Center, Jalan Brigjen Darsono Bypass, Cirebon, Jumat (18/10/2019).

Dalam kegiatan tersebut, Dewan Pers menghadirkan tiga pembicara dari Anggota Dewan Pers yakni Ahmad Djauhar Ketua Pendataan & Riset Dewan Pers, Agung Dharmajaya Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, dan Agus Sudibyo Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri Dewan Pers.

BACA YUK:  Tutup Operasi Penanggulangan Bencana, PMI Harapkan Masyarakat Bangkit

Menurut Ahmad Djauhar, pemberitaan pasca pemilu oleh pers akan sangat membantu dalam melihat parameter tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilu.

Meski demikian, cara pers dalam menjalankan tugas dan perannya harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.

“ Sehingga, hasil kerja pers menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mendorong kehidupan berdemokrasi yang lebih baik dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bagian Bangsa Indonesia,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

2. Meningkatkan Kualitas Wartawan

Lanjut Djauhar, kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk menigkatkan kualitas peliputan media cetak dan media elektronik pasca pemilu 2019.

Sehingga, kata Djauhar, wartawan atau media juga perlu berhati-hati dalam menggunakan informasi di media sosial. Manfaatkan info dari media sosial hanya sebagai bahan awal, harus diolah dan diperkaya sekaligus diverifikasi kebenarannya.

“Kalau hanya mengandalkan media sosial semata, media akan mudah terjebak penyebaran hoaks,” terangnya.

“Junjung tinggi Kode Etik Jurnalisme yang menjadi pegangan pers dalam bekerja. Berita harus berbasis pada fakta yang diverifikasi,” imbuhnya.

BACA YUK:  Gubernur Jabar : Pemerintah Pusat Sedang Mengkaji Pandemi Menjadi Endemi

Dalam Pemilu kali ini, menurut Djauhar, pers Indonesia belum dapat menjadi wasit dan pembimbing yang adil, dan belum menjadi pengawas yang teliti dan seksama pula.

“Melainkan masih menjadi “pemain” yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap media,” terangnya.

“Wartawan harus selalu mengecek peraturan perundangan terkait pemilu yang berlaku. Jangan segan bertanya pada ahli yang berkompeten dan kredibel, bukan pengamat yang tingkat partisanship-nya tinggi,” tambahnya.

3. Fungsi Pers/Media

Sementara itu, Agung Dharmajaya Ketua Komisi Hukum Dewan Pers menjelaskan, fungsi pers atau media sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta ikut memperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran.

Media yang disebut sebagai Lembaga Pers, menurut Agung, berdasarkan UU Pers 40/1999, adalah penyelenggara saluran informasi berbadan Hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafik (dan/atau kombinasinya).

“Dalam peliputan berita sehari-hari, media terikat pada berbagai ketentuan a.l. UU No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya.

BACA YUK:  Setiap Malam Minggu, Disbudpar Kota Cirebon Akan Hadirkan Musik di Depan Balaikota

Oleh karena itu, kata Agung, wartawan memberikan sumber informasi yang berimbang atau verifikator setiap fakta.

“Sehingga, dapat mendidik masyarakat, mengawasai penguasan dalam menjalankan pemerintahan, menjadi mediator antar publik dan pemerintah, dan fungsi pers juga sebagai ruang advokasi publik,” jelasnya.

4. Tanggunng Jawab Pers

Dalam kerangka teori tanggung jawab sosial, menurut Denis McQuail (1991), menurut Agung, media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.

“Kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan,” terangnya.

Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, lanjut Agung, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.

Menurutnya, media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.

“Wartawan dan media profesional seyogianya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada pemberi kerja serta kepada pasar/komunitas pembaca dan/atau narasumber,” pungkasnya. (AC212)

(Dilihat: 9 pengunjung)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.