KPw BI Cirebon dan Pemkab Indramayu Luncurkan Gerakan Bela Beli Produk UKM
Indramayu,- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu meluncurkan Gerakan Bela Beli Produk UKM Kabupaten Indramayu, Jumat (24/7/2020) kemarin.
Kegiatan yang berlangsung di Indrasari Pusat Oleh-oleh Indramayu, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Indramayu tersebut merupakan salah satu upaya gerakan untuk mendorong perekonomian mikro, khususnya di sektor Usaha Kecil dan Mirko (UKM) dan Industri Kecil dan Mikro (IKM) yang terdampak Covid-19.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu yakin bahwa produk-produk unggulan UKM Indramayu juga dirasa mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, sehingga fasilitasi akses pembayaran digital dan pembekalan penguatan daya saing produk juga dirasa penting untuk ditingkatkan.
Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat khususnya UKM dan IKM dengan berbagai cara.
“Kami akan terus mendorong peningkatan ekonomi dengan berbagai cara, seperti sistem perizinan yang lebih mudah dan transparan serta fasilitasi akses pemasaran produk bekerjasama dengan perusahaan ritel nasional,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu, lanjut Taufik, melakukan penguatan UMKM melalui langkah penyerapan dan pemasaran produk UMKM (offtaker) dan akselerasi digitalisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Taufik menghimbau kepada masyarakat Indramayu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk bersama-sama membela UMKM.
“Caranya dengan membeli dan turut mempromosikan produk UMKM Indramayu penggunaan produk-produk UKM dan IKM Kabupaten Indramayu saat dilakukan rapat maupun pertemuan,” tandasnya.
Sementara itu, Bakti Artanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa perluasan target pasar penjualan produk UKM masih belum lengkap dan belum disertai dengan teknologi finansial seperti penyediaan layanan pembayaran non tunai.
Pembayaran non tunai, menurut Bakti, di masa pandemi seperti sekarang menjadi solusi yang memudahkan konsumen dalam berbelanja kebutuhan namun tetap mengikuti aturan protokol kesehatan.
“Dalam kondisi seperti ini, pembayaran non tunai menjadi solusi dan mempermudah konsumen dalam berbelanja,” katanya.
Bakti juga menghimbau kepada seluruh pelaku UKM dan IKM tidak hanya di Indramayu namun juga di seluruh wilayah Ciayumajakuning untuk tidak ragu menghubungi Bank Indonesia ataupun Perusahaan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) apabila ingin difasilitasi untuk pembuatan layanan pembayaran non tunai.
Dalam kesempatan tersebut, sekitar 40 UKM Kabupaten Indramayu melakukan pendaftaran di PJSP untuk layanan pembayaran non tunai.
Seperti yang diungkapkan Darwinah, tokoh pejuang UMKM Kabupaten Indramayu menyampaikan bahwa pembayaran non tunai ini sangat membantu promosi dan penjualan produk selama masa pandemi.
Konsumen dari berbagai daerah dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui dompet elektronik yang sudah terdaftar di Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), setelah mengirimkan bukti pembayaran maka barang akan dikirim kepada konsumen.
“Hal ini juga lebih efisien bagi konsumen, sebab pembayaran melalui dompet elektronik tidak dikenai biaya apapun sebagaimana yang terjadi apabila dana ditransfer antar bank,” terangnya.
QRIS sendiri merupakan inovasi yang dibuat oleh BI bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sehingga pembayaran melalui scan QR Code dapat dilakukan secara inklusif melalui berbagai aplikasi pembayaran yang sudah terdaftar.
Diharapkan kesadaran pelaku UMKM untuk penyediaan layanan pembayaran non tunai pada produknya dapat lebih ditingkatkan, sebab QRIS bersifat universal, gampang, untung dan langsung. (AC212)
