KPU Kota Cirebon Gelar Sosialisasi Pilkada Serentak Tanggal 27 Juni 2018

0
20
Sosialisasi Pemilihan Pasangan Waki Kota Cirebon dan Gubernur Jawa Barat 2018

Cirebon,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menggelar Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon yang akan dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni 2018.

Kegiatan sosialisasi dihadiri seluruh media massa baik cetak, elektronik, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Cirebon, serta perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Metland Hotel Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (31/5/2018).

Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani mengatakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tinggal 27 hari lagi, menjelang hari pelaksanaan pada Rabu, tanggal 27 Juni 2018.

Aston Hotel

“Ini merupakan sosialisasi segmen yang kedua yang dilaksanakan KPU Kota Cirebon khusus dengan mengundang teman-teman media,” ujarnya.

Lanjut dia, kemarin KPU Kota Cirebon telah melakukan sosialisasi dengan kawan-kawan disabilitas.

“Masih ada delapan segmen lagi untuk sosialisasi yang akan dilaksanakan,” ungkapnya.

Menurutnya, sosialisasi yang dilaksanakan tentunya dalam rangka ingin menyosialisasikan pilkada serentak dan ada beberapa macam sosialisasi yang dilakukan salah satunya seperti ini.

Pihaknya sangat memahami, bahwa untuk membantu sosialisasi kegiatan apa pun di negara ini, baik dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota peran media sangat vital.

“Sekarang, aturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh aturan KPU sangat membatasi pasangan calon untuk sosialisasi,” bebernya.

Sehingga, kata dia, anggaran sosialisasi yang tadinya dibiayai oleh pasangan calon masing-masing, sekarang dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah daerah masing-masing.

“Oleh karena itu, pasangan calon tidak bisa leluasa lagi dalam melaksanakan sosialisasi,” jelasnya.

“Untuk itu, sempat muncul wacana pemilu dikembalikan lagi ke DPRD untuk memangkas tingginya biaya pemilu langsung,” tambahnya.

Kalau dimunculkan kembali pemilihan di DPRD, berarti mengalami kemunduran. Namun tetap mengupayakan di pilkada langsung, tetapi akan ada hal-hal yang diperbaiki.

Salah satunya dalam berkampanye, pengadaan APK (Alat Peraga Kampanye) dan iklan di media massa calon kepala daerah dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing, yang dimasukkan dalam anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Ini sudah berjalan dan semua ada positif dan negatifnya. Mungkin ini proses bagi kita semua ke depanya pilkada atau pilkada serentak, sehingga yang ingin mencalonkan tidak jor-joran membuat APK yang sangat besar,” tutupnya. (AC212)

Bagikan:
Signup for the newsletter