Kota Cirebon Masuk Prioritas Dalam Rencana Program Kota Layak Huni

Cirebon,- Asian Development Bank (ADB) melakukan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon terkait program kota layak huni.

Kota layak huni berkelanjutan merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dan Kota Cirebon merupakan salah satu kota prioritas dalam rencana program tersebut.

Senior Project Officer ADB, Anastasia Caroline mengatakan kami dari ADB sudah memfasilitasi studi awal untuk pengembangan layak huni dan berkelanjutan.

“Saat ini memang masih tahap penjajakan, karena kami masih perlu berkonsultasi dengan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR untuk tindak lanjut dari kegiatan ini supaya bisa masuk dalam prioritas pemerintah di tahun 2020 sampai 2024,” ujarnya kepada About Cirebon usai bertemu dengan Waki Wali Kota Cirebon di Balai Kota Cirebon, Kamis (27/2/2020).

BACA YUK:  Floating Market Lembang Kini Punya Banyak Wahana Menarik, Cocok untuk Wisata Akhir Pekan

Program pengembangan kota layak huni berkelanjutan adalah program pembangunan infrastruktur. Namun, pihaknya masih belum bisa memberikan informasi lainnya, karena memang masih dalam penjajakan.

Dipilihnya Kota Cirebon, menurut Carolin, pertimbanganya karena Kota Cirebon masuk salah satu prioritas di dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk pengembangan dan pengamanan kawasan pesisir pantai pantura.

Sementara, Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Eti Herawati berharap dapat memenuhi persyaratan untuk menjalankan program kota layak huni dari Asian Development Bank dengan baik.

Wakil Wali Kota Cirebon saat menerima kunjungan dari Asian Development Bank di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Cirebon, Kamis (27/2/2020).

“Program lain yang sudah berjalan adalah program Kotaku dari World Bank, harapannya bisa menjadi satu kesatuan dengan program ADB,” ungkap Eti.

BACA YUK:  Info Loker! Lowongan Kerja Terbaru Untuk Posisi Staff Event Organizer

Minimal, lanjut Eti, program dari World Bank dan ADB ini bisa menjadi satu kesatuan. Begitupun program dari lainnya, harus menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya bisa bersinergi juga dengan Pemerintah Kota.

“Namun yang menjadi kendala kita dalam menjalankan program adalah adanya peraturan yang baru. Sebab Pemda dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan aturan baru dalam waktu singkat,” bebernya.

“Sehingga ini harus menjadi perhatian, bahwa kita harus secepat mungkin menyikapi perubahan ini,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, sinergitas antara PUPR dan para pemerhati, terutama dari World Bank serta ADB harus bersinergi untuk mencapai target-target yang diinginkan. (AC212)

BACA YUK:  Inilah Acara di Cirebon Hari Sabtu dan Minggu yang Seru dan Menarik

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *