Kota Cirebon Dapat Perbaikan RTLH di Kawasan Pesisir Panjunan Dalam Program Kotaku
Cirebon,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon mendapatkan hibah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema kolaborasi antara Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Ruang Adipura, Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (6/10/2022). Perbaikan RTLH di Kota Cirebon difokuskan di Kawasan Pesisir Panjunan, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.
Perbaikan tersebut beririsan dengan lokasi skala Kawasan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ada 27 unit rumah tidak layak huni yang akan dilakukan revitalisasi.
“Rencananya penanganan RTLH ada 27 unit rumah. Dari 27 unit rumah, 5 unit rumah akan dilakukan pembangunan baru rumah layak huni dan 22 unit peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Dengan total alokasi sebesar Rp. 1,5 Milyar,” ujar Bonai Subiakto, selaku Direktur Operasional dan keuangan PT SMF (Persero).
PT SMF (Persero) merupakan salah satu BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh. Kota Cirebon, menurut Bonai, merupakan kota ke-15 yang dibantu dan kerjasama soal pengembangan rumah di kawasan kumuh.
“Kolaborasi Program Kotaku dan PT SMF telah berjalan sejak tahun 2018 di 11 kota/kabupaten untuk perbaikan 234 unit RTLH. 11 kota/kabupaten tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Bukittinggi, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Tanggerang, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Pontianak, Makasar, Manado, dan Kabupaten Belu,” bebernya.
Pada tahun 2022, kata Bonai, Direktorat PKP dan PT SMF (Persero) melanjutkan kolaborasi di 5 kota/kabupaten yakni, Kota Medan, Kota Cirebon, Surakarta, Banjarmasin, dan Kota Mataram. Di 5 kota/kabupaten tersebut untuk menangani sekitar 160 unit RTLH.
“Di Skala Kawasan Pesisir Panjunan Kota Cirebon, Direktorat PKP melalui melalui kegiatan skala kawasan melalukan pekerjaan peningkatan jalan, drainase, jembatan, TP3R, IPAL, pedestrian, ruang terbuka public, maingate, landmark, dan pekerjaan proteksi kebakaran,” katanya.
Sementara itu, Oscar Siagian, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menjelaskan Program Kotaku merupakan program di Direktorat PKP.
Program Kotaku, lanjut Oscar, bertujuan menurunkan luas permukiman kumuh, mewujudkan kolaborasi penanganan pemukiman kumuh dengan berbagai stakeholder, penyediaan infrastruktur pemukiman, dan mendorong pemerintah daerah dalam penerapan regulasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat.
“Penanganan kumuh melalui program Kotaku mengedepankan platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kami berharap dengan program ini bisa terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2024,” ujarnya.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, kata Oscar, pada tahun 2022 Program Kotaku mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kawasan dan infrastruktur. Secara nasional kegiatan skala kawasan sedang berjalan di 91 paket kegiatan atau kawasan.
“Dari 91 paket kegiatan atau kawasan, dimana 66 paket atau kawasan telah selesai dibangun dan ada 25 kawasan yang sedang pelaksanaan kontruksi,” katanya.
Permasalahan di kawasan Panjunan Kota Cirebon, menurut Oscar, tidak teraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran. Mengingat permasalahan yang komplek tersebut tidak bisa ditangani hanya dari sumber dana dari ABPN, maka dibutuhkan dukungan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Kolaborasi perumahan ini adalah langkah awal dan kongkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program. Sehingga target penanganan kumuh dan cita-cita menciptakan Kota Cirebon yang layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud,” pungkasnya.
Wali Kota Cirebon, Drs. Nashrudin Azis berharap tentunya progam ini bukan yang pertama dan terakhir. Karena menurut Azis, masih banyak daerah-daerah kumuh yang ada di Kota Cirebon ini perlu diatasi.
“Kota Cirebon sebagai sentra ekonomi bagi wilayah Ciayumajakuning, sudah sepantasnya kotanya lebih tertata, lingkungannya lebih tertata. Untuk itu, uluran tangan dari pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya dan PT SMF sungguh sangat kami harapkan, agar di Kota Cirebon ini bisa terus mengurangi kawasan kumuh,” ujar Azis.
Sehingga, sambung Azis, Kota Cirebon bisa tumbuh menjadi kota yang bisa menopang daerah di sekitarnya. Bahkan, dari wilayah Jawa Tengah seperti Brebes.
“Sekali lagi harapan kami, selain kami sendiri melalui APBD wajib mengalokasikan untuk terus memperkecil wilayah kumuh, tentunya perlu uluran tangan dari Provinsi dan Pusat sungguh sangat kami harapkan,” katanya.
Untuk masyarakat Kota Cirebon, khususnya warga Panjunan, Azis berharap bisa menjaga apa yang sudah dilakukan oleh negara untuk kita semua, harus benar-benar dipelihara. (HSY)
