Minggu, 17 Oktober 2021

Komisi III DPRD Kota Cirebon Usulkan LKS Digital

Populer

750 Tanaman Bonsai Nasional Dipamerkan di Cirebon

Cirebon,- Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Cirebon menggelar Pameran Bonsai Nasional dan Exibisi Adenium hingga 12 Oktober 2021....

Selama Pandemi COVID-19, Pecinta Bonsai di Tanah Air Meningkat 40 Persen

Cirebon,- Selama Pandemi COVID-19 banyak masyarakat memiliki waktu luang untuk beraktivitas dan menyalurkan hobi. Seperti halnya pecinta tanaman hias...

Kirab Merah Putih dari Balai Kota Cirebon Menuju Astana Gunung Jati

Cirebon,- Kirab Merah Putih dalam rangka HUT ke-76 TNI, membawa bendera pusaka dari Balai Kota Cirebon menuju Astana Gunung...

Tiga Atlet Asal Kota Cirebon Raih Medali di PON XX Papua

Cirebon,- Sebanyak 17 atlet asal Kota Cirebon memperkuat kontingen Jawa Barat dalam PON XX 2021 Papua. Dari 17 atlet...

Bangun Bisnis Industri Rumahan, Pasangan Suami Istri Ini Raup Omset Ratusan Juta Rupiah

Cirebon,- Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap penjualan para pelaku bisnis hingga UMKM. Namun, pandemi ini tidak berpengaruh terhadap usaha...

Cirebon,- Sebagai upaya meringankan beban biaya sekolah bagi orang tua siswa, Komisi III DPRD Kota Cirebon usulkan LKS (Lembar Kerja Siswa) digital. Selain meringankan beban biaya orang tua siswa, LKS digital ini dapat menciptakan sekolah ramah lingkungan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty mengungkapkan bahwa banyak orang tua siswa yang mengeluhkan pungutan pembelian LKS. Karena, tidak sedikit orang tua siswa yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

“Saya kerap dapat laporan tentang keluhan orang tua siswa tentang pungutan untuk pembelian LKS. Kebijakan pungutan untuk pembelian LKS seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada orang tua siswa,” ujar Tresnawaty saat rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon di kantor DPRD, Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Senin (15/02/2021) kemarin.

Loading...

Sebab, lanjut Tresnawaty, tak sedikit orang tua siswa yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut di beberapa sekolah. Kita tahu sendiri dampak covid-19 itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

BACA YUK:  Kementerian Koperasi dan UKM Siap Perluas Pasar Kerajinan Rotan Cirebon

“Soal LKS ini muncul keluhan di beberapa sekolah. Keputusan yang diambil tidak semena-mena oleh kepala sekolah. Kami memahami ada musyawarah antara sekolah dan komite. Tapi, mungkin ada orang yang tak mampu, yang tak bisa menyuarakan saat musyawarah itu,” jelasnya.

Pihaknya menyarankan kepada Disdik Kota Cirebon untuk membentuk tim teknologi informasi (IT). Tresnawaty mendorong agar Disdik bisa membuat LKS digital sebagai bahan belajar siswa di Kota Cirebon.

“Saat ini kita sebenarnya sudah paperless (pengurangan kertas), sudah mulai green life. Apakah bisa LKS ini diganti formatnya menjadi digital. Ini bisa membantu mengurangi beban orang tua siswa,” katanya.

Selain mengurangi beban orang tua siswa, LKS digital menjadi salah satu upaya untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. “Orang tua siswa tak perlu membeli LKS. Tapi bisa mendapatkan LKS digital ini, bisa langsung dibagikan ke siswa dan dikerjakan,” imbuhnya.

BACA YUK:  Program Pelatihan FIFGroup Explore Bagi Siswa-Siswi Lampung dan Palu

Senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik. Menurutnya, LKS digital bisa menjadi solusi yang dikeluhkan oleh orang tua siswa. Disdik Kota Cirebon bisa membuat format tentang LKS digital bagi seluruh sekolah.

“Ini terobosan baru. Pengalihan anggarannya adalah untuk maintenance (perawatan) dan IT. Dalam BOS sepertinya ada regulasinya. Kita akan pelajari,” kata Fitrah.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon, Irawan Wahyono mengatakan pungutan untuk pembelian LKS yang dibebankan kepada orang tua siswa merupakan imbas dari refocusing anggaran BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum pandemi COVID-19, Irawan menyebutkan, pengadaan LKS selama dua semester dibiayai melalui BOS.

“Biasanya dua semester. Karena ada refocusing, BOS ini hanya membiayai satu semester. Waktu semester satu itu gratis. 2021 ini kan sudah masuk semester dua. Kami akan tindaklanjuti (keluhan tentang LKS) ini,” kata Irawan.

Irawan mengaku akan mendata sekolah yang mewajibkan siswanya untuk membeli LKS. Disdik bakal mengumpulkan kepala sekolah untuk membahas solusi tersebut. Irawan juga mengapresiasi usulan Komisi III tentang pengubahan format LKS menjadi digital.

“Selama pandemi ini kita memiliki program belajar secara daring (dalam jaringan), ada yang melalui video dan siaran televisi. Program luar jaringan (luring) juga ada, yaitu melalui LKS. Bagaimana format LKS ini diubah (menjadi digital) atau tidak, nanti akan kami catat ini sebagai masukan,” pungkasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

2 Kota Sekaligus! FIFGroup Fest Beri Kejuatan Promo di Samarinda dan Balikpapan

Samarinda,- FIFGROUP FEST kembali hadirkan event promo pertamanya di bulan Oktober dengan menyambangi 2 kota sekaligus, yaitu Kota Samarinda...

Musyawarah Nasional IMA Tetapkan Suparno Djasmin Sebagai President IMA Periode 2021-2023

Jakarta,- Seiring dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Indonesia Marketing Association (IMA) periode 2019-2021, presidium IMA menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2021. Munas yang diselenggarakan tiap...

Tingkatkan Moderasi Beragama, Puslitbang Bimas Agama Kementerian Agama RI Gelar Halaqah Nasional di Cirebon

Cirebon,- Puslitbang Bimas Agama Kementerian Agama (Kemenag) RI bekerja sama dengan Yayasan Lentera Muda Indonesia dan GP Ansor Kabupaten Cirebon menggelar Halaqah Nasional, Deklarasi,...

Warga RW 04 Surapandan Keluhkan Infrastruktur ke Wakil Ketua DPRD

Cirebon,- Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah S.Sos melakukan kegiatan reses di RW 04 Surapandan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jumat (15/10/2021). Kegiatan reses...

More Articles Like This