Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta Masalah Kontrak Pasar Kanoman Diselesaikan

Cirebon,- Komisi II DPRD Kota Cirebon rapat kerja bersama Perumda Pasar Berintan membahas perihal masalah-masalah di sejumlah pasar di Kota Cirebon. Dalam rapat kerja tersebut, salah satu permasalahan yang disorot adalah terkait kontrak Pasar Kanoman yang sudah habis sejak tahun 2018.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir. H. Watid Sahriar, MBA, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pihak keraton dengan Perumda Pasar Berintan mengenai perpanjangan kontrak itu. Padahal, kata Watid, direksi Perumda Pasar Berintan sudah berupaya membangun komunikasi dengan pihak keraton.

BACA YUK:  Sidak Lokasi Program Kotaku, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dapat Keluhan dari Warga

Watid menilai persoalan kontrak Pasar Kanoman cukup kompleks. Sebab, di dalam internal pihak keraton juga belum ada titik temu terkait masalah tersebut.

“Kami dari Komisi II, sudah dari 2 tahun lalu memberi alternarif di Dukuhsemar. Pemerintah Kota Cirebon punya lahan di sana bekas terminal elf yang cukup luas. Itu saja dibangun (pasar),” kata Watid usai rapat.

Saat rapat berlangsung, sambung Watid, Komisi II mengusulkan sampai akhir tahun nanti harus ada keputusan yang jelas terkait kontrak tersebut. Ia menegaskan, masalah ini harus segera diselesaikan karena menyangkut dengan para pedagang di Pasar Kanoman.

BACA YUK:  DPRD Kota Cirebon Setujui Dua Raperda Jadi Perda, Atur Pengelolaan Keuangan dan Konservasi SDA

“Menurut saya persoalannya masih panjang. Seharusnya jangan ditunda-tunda. Statusnya jadi tidak jelas. Lahannya punya keraton, yang mengelola Perumda Pasar,” kata Watid.

Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Drs. Sekhurohman menjelaskan di Pasar Kanoman untuk sekarang pihaknya hanya memberikan pelayanan kepada para pedagang seperti pelayanan kebersihan, keamanan, dan ketertiban.

“Kita hanya pengelolaannya saja, seperti jasa pelayanannya yang kita pungut. Tetapi kalau lahan, kontrak itu sudah berakhir. Mestinya dari 2018 sampai sekarang harusnya sudah ada kejelasan,” ujar Sekhurohman.

BACA YUK:  Rapat Paripurna, DPRD Kota Cirebon Setujui Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Perumda Pasar Berintan, kata Sekhurohman, masih mencoba berkomunikasi dengan pihak keraton untuk mencari titik temu perihal masalah kontrak tersebut.

“Para pedagang sampai saat ini bahasanya, mereka haknya saja berdagang. Tapi kewajibannya belum. Untuk sewanya ke siapa? Ke pihak keraton atau Perumda Pasar?” katanya. (HSY)

(Dilihat: 28 pengunjung)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.