Rabu, 29 September 2021

Komisi II DPRD Kota Cirebon Fasilitasi YPIPB dengan PD Pembangunan Bahas Penggunaan Aset⁣

Populer

Gangguan Kelistrikan Wilayah Karawang dan Cirebon, PLN Minta Maaf dan Terus Upayakan Perbaikan

Bandung,- Telah terjadi Gangguan Listrik pukul 17:53 WIB di Sebagian wilayah Karawang & Cirebon. Sampai dengan saat ini PLN...

Kampoeng Photography dan Videography (KPV) Merayakan Anniversary yang Kedua

Cirebon,- Kampung Photographer adalah sebutan dari Komunitas Photography dan Videography (KPV) yang terletak di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin...

Telusur Tajug Tua Kota Cirebon Lewat Lawang Sanga dan Kali Kriyan

Penulis : Syaeful Badar (Marbot Masjid Raya At Taqwa dan Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Cirebon,- Menyusuri sudut demi sudut...

KAI Buka Lowongan Kerja dan Tidak Dipungut Biaya

Cirebon,- PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini sedang membuka rekrutmen untuk berbagai formasi. Masyarakat yang ingin melamar dapat...

Karawang New Industry City (KNIC) Terpilih Menjadi Lokasi Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Asia Tenggara

Karawang,- Karawang New Industry City (KNIC) menyambut pembangunan PT HKML Battery Indonesia, pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle /...

Cirebon,- Komisi II DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pertemuan antara Yayasan Pendidikan Islam Putera Bangsa (YPIPB) dengan Perusahaan Daerah Pembangunan.⁣

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Griya Sawala Gedung DPRD itu membahas terkait penggunaan lahan milik PD Pembangunan oleh YPIPB untuk sarana pendidikan.⁣

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir. Watid Sahriar, MBA mengatakan, dari pihak YPIPB berniat untuk memiliki lahan yang berlokasi di Pilang Setrayasa, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon itu. Aset tersebut disewa selama 25 tahun sejak tahun 1996 yang digunakan untuk mendirikan SMA Al Azhar dan pesantren.⁣

Watid mengatakan, pihak YPIPB ingin membeli lahan seluas 19.560 meter persegi yang disewa dari PD Pembangunan. Sebab, sekitar 10.000 meter persegi dari bagian lahan sudah berdiri bangunan sekolah, pesantren dan masjid. Sehingga tidak mungkin aset bangunan itu dikembalikan ke PD Pembangunan.⁣

BACA YUK:  Rapat Bersama Dispora, Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Maksimalkan Potensi Pemuda dan Pembinaan Atlet

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir. Watid Sahriar, MBA

“Pihak yayasan sebetulnya ingin memiliki lahan yang sekarang digunakan. Tidak seperti saat ini, statusnya sewa saja dan sudah berjalan 25 tahun,” kata Watid, usai meninjau lokasi SMA Al-Azhar di Pilang Setrayasa.⁣

Loading...

Sejauh ini, pihak yayasan tinggal menyiapkan uang untuk membeli lahan. Namun demikian, keinginan dari yayasan yaitu membeli sebagian tanah seluas 10.000 meter persegi dengan mempertimbangkan harga untuk kepentingan sosial. Karena kebutuhan lahan untuk menunjang aktivitas pendidikan secara utuh, maka perlu dicarikan solusi alternatifnya.⁣

“Keinginan dari yayasan, 10 ribu meter persegi saja yang dibeli. Tapi yang 9 ribu meter persegi tetap menjadi aset PD pembangunan dan diharapkan tetap bisa digunakan. Alternatifnya ya bisa dengan cara tetap bayar sewa,” ujarnya.⁣

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Putera Bangsa, Drs. H. Adang Sudarman, MPd mengatakan pertemuan dengan anggota DPRD dan jajaran direksi PD Pembangunan merupakan tindak lanjut dari upaya memohon pelepasan tanah seluas 19.560 meter persegi.⁣

Adang mengakui, semula pihaknya mengajukan permohonan hibah untuk pelepasan tanah tersebut. Namun, aturan tidak memperbolehkan. Dia berharap ada solusi lain agar lahan yang ditempati saat ini bisa tetap bisa menunjang aktivitas pendidikan.⁣

“Sekarang sudah pada posisi penentuan harga. Diharapkan ada solusi lain untuk menetapkan harganya. Kemampuan dari yayasan berapa dan harga yang ditentukan berapa. Kami masih punya waktu hingga September 2022 untuk sewa lahan ini,” katanya.⁣

Sementara itu, Direktur Utama PD Pembangunan, Dr. Pandji Amiarsa, SH, MH menjelaskan, terkait usulan permohonan hibah, tidak bisa dikabulkan karena aturan. Maka, pelepasan tanah hanya bisa dengan perhitungan appraisal dan NJOP untuk mereferensikan direksi mengambil keputusan.⁣

BACA YUK:  Struktural Taklim Jurnalistik akan Dibentuk Ulang

Direktur Utama PD Pembangunan, Dr. Pandji Amiarsa, SH, MH

“Tindak lanjut berikutnya validasi luasan objek tanah yang dimohonkan pihak Al Azhar. Yang pasti tidak ada mekanisme hibah. Ya, harus beli. Sejauh ini kan berstatus sewa dengan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT),” tandasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

RajaBackLink.com

Latest News

Capaian Vaksinasi di Kabupaten Cirebon Masih Rendah, ini Kata Kadinkes

Cirebon,- Capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Cirebon baru tercapai 23 persen. Target vaksinasi Kabupaten Cirebon harus mencapai 1.782.964 jiwa...

Rayakan Ulang Tahun ke-4 di Indonesia, Kredit Pintar Perluas Literasi Keuangan Bagi Masyarakat

Jakarta,- Kredit Pintar, sebuah platform fintech terdepan yang telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merayakan tahun keempat aktif melayani kebutuhan finansial masyarakat...

Kepala Staf Angkatan Laut Targetkan 6000 Vaksin di Kabupaten Cirebon

Cirebon,- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) meninjau program Serbuan Vaksinasi Maritim di dua pesantren di Kabupaten Cirebon. Dua pesantren tersebut yakni Pesantren Kempek dan...

Anggota Komisi VIII DPR RI Nilai Pembentukan Provinsi Cirebon Raya Penting

Cirebon,- Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jabar IX, Maman Imanulhaq menilai pembentukan Provinsi Cirebon Raya sangatlah penting untuk tiga hal. Tiga hal tersebut,...

More Articles Like This