Rabu, 5 Agustus 2020

Kebijakan PSBB dalam Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Cirebon

Populer

Layanan Rapid Test di Stasiun Cirebon Hanya Rp. 85 ribu, Ini Syaratnya

Cirebon,- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (Daop) 3 Cirebon bekerja sama dengan RNI Group menyediakan pemeriksaan Rapid...

Dalam Tiga Hari, Kasus Covid-19 di Kabupaten Cirebon Bertambah 8 Orang

Cirebon,- Sejak hari Jumat 31 Juli sampai 2 Agustus 2020, kasus Covid-19 di Kabupaten Cirebon kembali bertambah 8 orang....

Penertiban Aset PT KAI Daop 3 Cirebon Diwarnai Penolakan Warga

Cirebon,- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (Daop) 3 Cirebon melakukan penertiban 2 aset berupa rumah perusahaan yang...

Telkomsel Hadirkan Paket ilmupedia E-Learning Session dengan kuota data 10GB senilai Rp. 10

Jakarta,- Telkomsel kembali menghadirkan inisiatif baru untuk mendukung aktivitas pembelajaran jarak jauh, terutama memasuki masa Tahun Ajaran baru 2020/2021,...

Grab Cirebon Luncurkan Layanan Terbaru Grab Assistant, Ini Keunggulannya

Cirebon,- Setelah meluncurkan Grab Bike Protector dan Grab Car Protector beberapa waktu lalu, kini Grab Cirebon kembali meluncurkan layanan...

Menurut Anggara (2014:33) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Sedangkan, menurut Wilson (dalam Wahab, 2016:13) kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Maka, kebijakan publik ialah keputusan yang mengikat melalui tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, keputusan yang telah atau sedang diambil untuk diimpelemntasikan sesuai dengan persetujuan dari para pihak pemegang otoritas publik yang dilaksanakan oleh administrasi negara dan dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Loading...

Ketetapan hukum sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang artinya bahwa Pemerintah Pusat sudah memberikan keputusan (output) berupa sebuah peraturan yang mengikat untuk dipahami bagi Pemerintah Provinsi maupun Daerah Kota/Kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut keputusan (output) berupa sebuah peraturan juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang termuat dalam Peraturan Walikota Cirebon nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Cirebon.

Berdasarkan Perwali Cirebon nomor 14 tahun 2020 dijelaskan pada ketetapan pasal 1 ayat (5) Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Artinya bahwa Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini menerapkan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada wilayah Kota Cirebon, pelaksanaan PSBB terebut dimulai pada tanggal 6 – 19 Mei 2020.

Pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon tidak berjalan dengan baik, pada tanggal 09 Mei 2020 seperti yang diberitakan oleh news.okezone.com (dikutip pada tanggal 17/05/2020) “Tidak terima karena tokonya disuruh tutup, sejumlah pedagang non-prioritas seperti pakaian di Pusat Grosir Kota Cirebon, Jawa Barat, sabtu siang, mengamuk dan memaki Satpol PP”. Kemudian peristiwa yang sama kembali terjadi, pada tanggal 16 Mei 2020 seperti yang diberitakan oleh instagram.com/pemdakotacrb (dikutip pada tanggal 17/05/2020) “Satpol PP kembali tertibkan oknum pedagang PGC yang berjualan saat diterapkannya PSBB”. Hal tersebut sangat mencemaskan pada kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik di wilayah Kota Cirebon terkait dengan PSBB yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang sangat besar selama ini, sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil oleh Pemerintah Kota Cirebon, tetapi hal tersebut masih menjadi “batu sandungan” bagi pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016:148) mengusulkan agar para pemegang otoritas kebijakan memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan:

1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksanaan cukup mendukung implementasi yang berhasil?
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
4. Apakah elite-elite mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, Pemerintah Kota Cirebon belum menggunakan kajian secara mendalam dan kritis terkait dengan keputusannya untuk menerapkan PSBB di wilayah Kota Cirebon, karena pada praktiknya di lapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh akibat pedagang yang belum menutup tokonya dan mematuhi peraturan, kebijakan PSBB di Kota Cirebon masih belum efektif hal ini diperlukan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Swasta (pengusaha) dan Masyarakat Kota Cirebon guna benar-benar mewujudkan tujuan yang telah termuat dalam Perwali Nomor 14 Tahun 2020.

Penulis : Akhmad Muzadi, S.I.P., M.Sos

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Gubernur Jabar : Lockdown dan Pakai Masker Sama-sama Menurunkan Penyebaran Covid-19

Cirebon,- Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat menekankan kepada kepala daerah dalam penggunaan masker.Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat melakukan...

Ridwan Kamil Dorong Kepala Daerah Lakukan Tes Swab Mininal 1% Jumlah Penduduk

Cirebon,- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan rapat gugus tugas bersama Kepala Daerah di Kota Cirebon, Rabu, (5/8/2020).Dalam rapat tersebut, pihaknya mendorong kepada kepala...

Uji Coba Vaksin Sinovac, Ridwan Kamil Siap Menjadi Relawan

Cirebon,- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah mempersiapkan pengujian vaksin Covid-19 Sinovac asal Tiongkok.Dalam pengujian vaksin tersebut, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil tengah...

Jumlah Penumpang Kereta Api Meningkat di Tengah Pandemi, Ini Faktornya ⁣

Cirebon,- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (Daop) 3 Cirebon mencatat pada bulan Juli 2020 mengalami peningkatan jumlah penumpang kereta api mencapai 240...

Penumpang Meningkat, KAI Tambah Perjalanan Kereta Api di Bulan Agustus

Cirebon,- Adanya peningkatan jumlah penumpang pada bulan Juli sebanyak 240 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (Daop) 3 Cirebon kembali menambah perjalanan...

More Articles Like This