Rabu, 16 Juni 2021

Kebijakan PSBB dalam Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Cirebon

Populer

Pendaftaran Kartu Kuning di Kota Cirebon Kini Gunakan Aplikasi⁣

Cirebon,- Mulai Juni 2021, Kota Cirebon mulai menerapkan sistem online dalam pendaftaran kartu kuning bagi para pencari kerja. Pendaftaran...

RS Sumber Waras Cirebon, UniMedika Hospitals Group Saat ini telah Miliki CT Scan Generasi Terbaru⁣

⁣Cirebon,- Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon, UniMedika Hospitals Group terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan...

BNN Kota Cirebon Ringkus Dua Pria Kembar Edarkan Obat-obatan

Cirebon,- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon menangkap pria kembar warga Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon penjual obat sediaan farmasi...

Metland Hotel Cirebon Hadirkan Warung Kopi 61, ini Menunya ⁣

Cirebon,- Metland Hotel Cireboh by Horison yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 61 Kota Cirebon menghadirkan Warung Kopi 61....

Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun Cirebon Kejaksan Hingga Pukul 21.00 WIB

Cirebon,- Mulai bulan Juni 2021, layanan rapid test antigen di Stasiun Cirebon Kejaksan hingga pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, jam...

Menurut Anggara (2014:33) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Sedangkan, menurut Wilson (dalam Wahab, 2016:13) kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Maka, kebijakan publik ialah keputusan yang mengikat melalui tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, keputusan yang telah atau sedang diambil untuk diimpelemntasikan sesuai dengan persetujuan dari para pihak pemegang otoritas publik yang dilaksanakan oleh administrasi negara dan dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Loading...

Ketetapan hukum sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang artinya bahwa Pemerintah Pusat sudah memberikan keputusan (output) berupa sebuah peraturan yang mengikat untuk dipahami bagi Pemerintah Provinsi maupun Daerah Kota/Kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut keputusan (output) berupa sebuah peraturan juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang termuat dalam Peraturan Walikota Cirebon nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Cirebon.

BACA YUK:  Pemda Kota Cirebon dan Pemkab Cirebon akan Koordinasi terkait PPKM Mikro
BACA YUK:  Telkomsel Kembali Luncurkan Layanan Telkomsel 5G di Telkom University

Berdasarkan Perwali Cirebon nomor 14 tahun 2020 dijelaskan pada ketetapan pasal 1 ayat (5) Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Artinya bahwa Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini menerapkan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada wilayah Kota Cirebon, pelaksanaan PSBB terebut dimulai pada tanggal 6 – 19 Mei 2020.

Pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon tidak berjalan dengan baik, pada tanggal 09 Mei 2020 seperti yang diberitakan oleh news.okezone.com (dikutip pada tanggal 17/05/2020) “Tidak terima karena tokonya disuruh tutup, sejumlah pedagang non-prioritas seperti pakaian di Pusat Grosir Kota Cirebon, Jawa Barat, sabtu siang, mengamuk dan memaki Satpol PP”. Kemudian peristiwa yang sama kembali terjadi, pada tanggal 16 Mei 2020 seperti yang diberitakan oleh instagram.com/pemdakotacrb (dikutip pada tanggal 17/05/2020) “Satpol PP kembali tertibkan oknum pedagang PGC yang berjualan saat diterapkannya PSBB”. Hal tersebut sangat mencemaskan pada kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik di wilayah Kota Cirebon terkait dengan PSBB yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang sangat besar selama ini, sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil oleh Pemerintah Kota Cirebon, tetapi hal tersebut masih menjadi “batu sandungan” bagi pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016:148) mengusulkan agar para pemegang otoritas kebijakan memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan:

BACA YUK:  "Mantan Preman" Jual Nasi Murah Untuk Kegiatan Sosial

1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksanaan cukup mendukung implementasi yang berhasil?
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
4. Apakah elite-elite mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

BACA YUK:  Inilah Aplikasi dan Game Populer Anti Bosan Saat Pandemi ⁣⁣⁣⁣

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, Pemerintah Kota Cirebon belum menggunakan kajian secara mendalam dan kritis terkait dengan keputusannya untuk menerapkan PSBB di wilayah Kota Cirebon, karena pada praktiknya di lapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh akibat pedagang yang belum menutup tokonya dan mematuhi peraturan, kebijakan PSBB di Kota Cirebon masih belum efektif hal ini diperlukan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Swasta (pengusaha) dan Masyarakat Kota Cirebon guna benar-benar mewujudkan tujuan yang telah termuat dalam Perwali Nomor 14 Tahun 2020.

Penulis : Akhmad Muzadi, S.I.P., M.Sos

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Pemda Kota Cirebon dan Pemkab Cirebon akan Koordinasi terkait PPKM Mikro

Cirebon,- Terkait kondisi penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk menarik 'rem darurat'. Hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur...

Kodim 0620/Kabupaten Cirebon Gelar TMMD Imbangan di Desa Dompyong Kulon

Cirebon,- Kodim 0620/Kabupaten Cirebon melaksanakan TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) Imbangan di Desa Dompyong Kulon Kecamatan Gebang, Selasa (25/6/2021). Pelaksanaan TMMD Imbangan ini dilaksanakan selama...

Dorong Pemanfaatan Teknologi 5G untuk Industri 4.0, Telkomsel Jalin Kerjasama Dengan Schneider Electric

Jakarta,- Setelah resmi menjadi “The First 5G Operator in Indonesia”, Telkomsel terus bergerak maju membuka potensi masa depan yang tak terbatas bagi Indonesia melalui...

Komisi I DPRD Kota Cirebon Dukung BRT Beroperasi di Wilayah Ciayumajakuning

Cirebon,- Komisi I DPRD mendorong pengembangan operasional Bus Rapid Transit (BRT). DPRD menginginkan BRT bisa melayani masyarakat wilayah III Cirebon. Ketua Komisi I DPRD Kota...

More Articles Like This