Rabu, 27 Mei 2020

Kebijakan PSBB dalam Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Cirebon

Populer

H-3 Lebaran Idulfitri Kendaraan Roda Dua Padati Jalur Pantura Cirebon

Cirebon,- H-3 menjelang Hari Raya Idulfitri, Jalur Pantura Cirebon dipadati kendaraan roda dua dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah,...

Tetap Dukung PSBB, Grage Mall dan Grage City Mall Memilih Buka Sehabis Lebaran

Cirebon,- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Cirebon di perpanjang mulai hari ini tanggal 20 Mei - 2...

Inilah Keputusan Bupati Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon tentang PSBB

Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 443/Kep.235-Hukum/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Hukum Kabupaten Cirebon dalam rangka...

Inilah Peraturan Wali Kota Cirebon tentang PSBB Tahap Kedua

Peraturan Wali Kota Cirebon No. 15 Tahun 2020. Klik : PDF PERWAL NO 17 TH 2020 TTG PSBB Tahap...

Update Kasus Covid-19 di Kota Cirebon Tanggal 21 Mei 2020

Cirebon,- Kasus terkonfirmasi positif Corona atau Covid-19 di Kota Cirebon berdasarkan data yang dirilis oleh laman resmi pusat informasi...

Menurut Anggara (2014:33) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Sedangkan, menurut Wilson (dalam Wahab, 2016:13) kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Maka, kebijakan publik ialah keputusan yang mengikat melalui tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, keputusan yang telah atau sedang diambil untuk diimpelemntasikan sesuai dengan persetujuan dari para pihak pemegang otoritas publik yang dilaksanakan oleh administrasi negara dan dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Ketetapan hukum sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang artinya bahwa Pemerintah Pusat sudah memberikan keputusan (output) berupa sebuah peraturan yang mengikat untuk dipahami bagi Pemerintah Provinsi maupun Daerah Kota/Kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut keputusan (output) berupa sebuah peraturan juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang termuat dalam Peraturan Walikota Cirebon nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Cirebon.

Loading...

Berdasarkan Perwali Cirebon nomor 14 tahun 2020 dijelaskan pada ketetapan pasal 1 ayat (5) Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Artinya bahwa Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini menerapkan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada wilayah Kota Cirebon, pelaksanaan PSBB terebut dimulai pada tanggal 6 – 19 Mei 2020.

Pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon tidak berjalan dengan baik, pada tanggal 09 Mei 2020 seperti yang diberitakan oleh news.okezone.com (dikutip pada tanggal 17/05/2020) “Tidak terima karena tokonya disuruh tutup, sejumlah pedagang non-prioritas seperti pakaian di Pusat Grosir Kota Cirebon, Jawa Barat, sabtu siang, mengamuk dan memaki Satpol PP”. Kemudian peristiwa yang sama kembali terjadi, pada tanggal 16 Mei 2020 seperti yang diberitakan oleh instagram.com/pemdakotacrb (dikutip pada tanggal 17/05/2020) “Satpol PP kembali tertibkan oknum pedagang PGC yang berjualan saat diterapkannya PSBB”. Hal tersebut sangat mencemaskan pada kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik di wilayah Kota Cirebon terkait dengan PSBB yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang sangat besar selama ini, sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil oleh Pemerintah Kota Cirebon, tetapi hal tersebut masih menjadi “batu sandungan” bagi pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016:148) mengusulkan agar para pemegang otoritas kebijakan memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan:

1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksanaan cukup mendukung implementasi yang berhasil?
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
4. Apakah elite-elite mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, Pemerintah Kota Cirebon belum menggunakan kajian secara mendalam dan kritis terkait dengan keputusannya untuk menerapkan PSBB di wilayah Kota Cirebon, karena pada praktiknya di lapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh akibat pedagang yang belum menutup tokonya dan mematuhi peraturan, kebijakan PSBB di Kota Cirebon masih belum efektif hal ini diperlukan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Swasta (pengusaha) dan Masyarakat Kota Cirebon guna benar-benar mewujudkan tujuan yang telah termuat dalam Perwali Nomor 14 Tahun 2020.

Penulis : Akhmad Muzadi, S.I.P., M.Sos

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Tenant Grage Mall Dan Grage City Mall Siap Ikuti Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Cirebon,- Grage Group akan membuka operasional Grage Mall dan Grage City Mall, mulai Kamis 28 Mei 2020.Operasional Mall akan...

Mulai Besok Grage Mall dan Grage City Mall Siap Beroperasi Kembali

Cirebon,- Setelah menutup sementara operasional mall, Grage Group memutuskan Grage Mall dan Grage City Mall akan dibuka kembali besok, Kamis 28 Mei 2020.Seluruh tenant...

Kondisi Rumah Sangat Memprihatikan, Baznas Kota Cirebon Turun Tangan⁣ ⁣

Cirebon,- Sungguh mengejutkan saat memasuki rumah warga di RT 005 RW 001 No. 196 Gg. Rebon Pesisir Selatan Kelurahan Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon⁣,...

Dampak Pandemi, Oleh-oleh Khas Cirebon Turun Hingga 90 Persen

Cirebon,- Dampak dari Pandemi Covid-19 dan juga larangan mudik oleh pemerintah, mengakibatkan omset tempat oleh-oleh khas Cirebon menurun drastis.Seperti yang dialami toko Oleh-oleh Daud...

25 Tahun Telkomsel Konsisten Melayani Negri Untuk Terus Bergerak Maju Bersama Indonesia

Jakarta,- Pada hari ini Telkomsel telah hadir di tengah masyarakat selama genap 25 tahun. Selama perjalanannya, Telkomsel secara konsisten memperkuat komitmen untuk mendampingi dan...

More Articles Like This