Keberadaan Bus BRT di Kota Cirebon Masih Kurang Optimal
Cirebon,- Keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Cirebon sampai saat ini masih kurang peminatnya, walaupun fasilitas yang ada memadai. Bahkan, dari 10 Bus BRT bantuan dari Provinsi Jawa Barat ini, hanya 4 bus yang beroperasi di Kota Cirebon.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani mengatakan sampai saat ini keberadaan Bus BRT di Kota Cirebon belum berjalan maksimal. Kata Dani, zona operasional terhadap BRT itu sudah dipastikan tidak akan optimal, karena luas wilayah Kota Cirebon ini sangat kecil.
“BRT yang diberikan kepada Pemerintah Kota Cirebon dari provinsi sebanyak 10 unit, tapi sampai hari ini yang sudah beroperasi hanya 4 saja. Tentu ini menjadi beban bagi APBD Kota Cirebon dari unit yang ada,” ujar Dani saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cirebon, Senin (31/1/2023).
“Yang sudah ada saja, biaya operasionalnya lebih kurang Rp. 1,5 Miliar setiap tahunnya yang dianggarkan,” tambahnya.
Menurut Dani, saat Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan monitoring di lapangan, bahwa dalam satu kali putaran Bus BRT hanya ada lima penumpang. Bahkan, rata-rata penumpang Bus BRT ini bertujuan hanya untuk mengelilingi Kota Cirebon.
“Dari penumpang yang saya tanya, tidak ada kepentingan menggunakan bus BRT ini untuk kegiatan perekonomian dan kegiatan lainnya. Tapi terkesan seperti bus wisata untuk sekedar jalan-jalan memutar Kota Cirebon. Sehingga tujuan dari BRT itu sendiri sebagai sarana transportasi masyarakat untuk kegiatan kerja, ekonomi dan lain sebagainya, saya kira belum sampai pada tujuan dari BRT itu ada,” ungkapnya.
Pihaknya juga menyayangkan dan perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan BRT di Kota Cirebon. Daripada keberadaan BRT ini membebani masyarakat, tapi masyarakat sendiri seperti belum memerlukan transportasi BRT.
“Kalau ternyata hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah itu lain dari asumsi saya dan rekan-rekan Komisi I, mohon kiranya terkait jalur trayeknya bisa diperluas. Seperti sampai wilayah Argasunya dan lainnya,” kata Dani.
Sementara itu, Edi Suripno, Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon menambahkan bahwa evaluasi terkait keberadaan Bus BRT di Kota Cirebon ini harus dilakukan. Karena sampai tahun kedua ini, belum ada hasil yang maksimal.
“Alasan ekonominya tidak masuk, tujuan dan sasarannya tidak kena kalau tidak dilakukan evaluasi. Pertama, evaluasi nya terkait masalah rute, apalagi beban pemeliharaan kendaraan. Maka dari itu perlu adanya terobosan dan inovasi,” ujarnya.
“Kalau bus BRT ini tujuannya untuk wisata, ya memang harus dilakukan pada tujuan yang mendekati tempat wisata. Kalau mau menjadi modal transportasi publik yang memang di gratisan ya digariskan saja, atau dengan rute baru yang masuk ke wilayah protokol yang menjadi tujuan masyarakat,” sambungnya.
Bila kondisi bus BRT di Kota Cirebon masih seperti ini, Edi mengusulkan untuk diberhentikan saja. Tetapi bila ingin dilanjutkan harus dilakukan evaluasi total dengan melibatkan berbagai pihak agar bisa dimanfaatkan oleh masyrakat sebagai modal transportasi yang efesien, efektif, mudah dan juga bisa dimanfaatkan masyarakat ekonomi bawah.
“Tapi setelah kita cari tahu, masyarakat inginnya Bus BRT ini masuk ke wilayah keramaian kota. Atau sekalian menjadi modal transportasi untuk masyarakat di wilayah Argasunya, untuk mengangkut anak sekolah, mengantar ke pasar, atau hanya sekedar mengelilingi Kota Cirebon,” tandasnya. (HSY)
