Jumat, 30 Oktober 2020

Ini Kata Menhub Soal Pembatasan Transportasi Online

Populer

Momen Mengharukan Saat Wisuda, Seorang Ayah Gantikan Wisuda Anaknya yang Meninggal

Cirebon,- Sebanyak 803 wisudawan/ wisudawati program Sarjana dan Magister Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Kota Cirebon mengikuti acara wisuda...

Warga Cirebon Budidaya Ikan Cupang Hingga Dijual ke Luar Negeri

Cirebon,- Budidaya ikan cupang kini semakin diminati di Indonesia. Pasalnya, bisnis ikan cupang ini sangat menjanjikan omset hingga ratusan...

Mulai Besok Pembatasan Aktivitas Masyarakat di Kota Cirebon Dicabut

Cirebon,- Pembatasan aktivitas masyarakat di Kota Cirebon rencananya akan berlangsung sampai 31 Oktober 2020. Namun, Walikota Cirebon, Drs. Nashrudin Azis...

Bupati Cirebon Bolehkan Belajar Tatap Muka Bagi Kecamatan Zona Hijau

Cirebon,- Beberapa sekolah di Kabupaten Cirebon mulai memberlakukan belajar tatap muka. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron meminta tetap menjaga...

Wali Kota Cirebon Berikan Rekomendasi Pembukaan Bioskop di Kota Cirebon

Cirebon,- Wali Kota Cirebon Drs. Nashrudin Azis telah memberikan surat rekomendasi terkait pembukaan bioskop di Kota Cirebon. Penyerahan tersebut diberikan...

Jakarta, 10 Oktober 2017, – Maraknya aksi unjuk rasa yang meminta adanya pembatasan jumlah armada transportasi online di sejumlah daerah, sedang dibahas Kementerian Perhubungan terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26/2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan hingga saat ini belum ada kesepatakan dari para perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online soal rencana pembatasan jumlah taksi atau ojek online yang beroperasi.

BACA YUK:  8 Petugas Positif Covid-19, RSD Gunung Jati Tutup Sementara Pelayanan

“Soal Pembatasan Belum, karena mereka (pengusaha jasa aplikasi transportasi online) belum kompak. Kita sedang revisi ini ada beberapa poin dihaluskan dan ditoleransi. Nanti pembahasan finalnya 17 Oktober 2017,” ujar Budi Karya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Loading...

Sedangkan revisi kebijakan Permenhub soal transportasi online dilakukan untuk tetap mengatur jasa transportasi online sehingga ada keadilan bagi jasa transportasi konvensional.

[Baca ya : Inilah Hasil Kesepakatan Transportasi Konvensional dan Transportasi Online di Kota Cirebon]

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan setuju dengan aturan pembatasan transportasi online. Karena dikhawatirkan jumlah unit transportasi online yang ada jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan.

“Di Jawa Timur saja sudah 36 ribu, di Jakarta katanya sampai 1 juta. Jangan sampai over supply, nanti semua mati,” tegasnya. (AC350)

BACA YUK:  8 Petugas Positif Covid-19, RSD Gunung Jati Tutup Sementara Pelayanan
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Libur Panjang, Okupansi Hotel di Kota Cirebon Naik Signifikan

Cirebon,- Libur panjang bersamaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2020, hunian kamar atau okupansi hotel di Kota Cirebon...

Hari Sumpah Pemuda, KNPI Kabupaten Cirebon Gelar Berbagai Kegiatan

Cirebon,- Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda tahun 2020, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cirebon menggelar berbagai rangkaian kegiatan bakti...

Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi Blokir 206 Fintech Lending Ilegal dan 154 Entitas Tanpa Izin

Jakarta,- Satgas Waspada Investasi (SWI) terus meningkatkan upaya penindakan fintech peer to peer lending ilegal serta penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin melalui...

1 November 2020, Daop 3 Cirebon Operasikan KA Argo Cheribon

Cirebon,- Untuk memenuhi permintaan pelanggan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (Daop) 3 Cirebon akan mengoperasikan kereta api (KA) Argo Cheribon pada tanggal...

More Articles Like This